Contracts Commons^™

Rethinking Mistake In The Age Of Algorithms: Quoine Pte Ltd V B2c2 Ltd, Vincent Ooi, Kian Peng Soh

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Good traders remove emotion from the decision-making process. Automated trading algorithms have enabled this, allowing one to trade round the clock, and without the constant need to monitor one’s investments. But software has gremlins. Given the vast amounts of money involved in such trades, it was only a matter of time before disputes involving automated trading software came before the courts. The decision in Quoine v B2C2 (“Quoine”) represents the first time an apex court in the Commonwealth has ruled on the applicability of contractual principles to situations involving automated trading software.

“In Case Of Emergency, Break Contract”? The Case For A Unified Regime For Changed Circumstances In Singapore Contract Law, Nicholas Liu

Research Collection Yong Pung How School Of Law

It has been accurately observed that the incremental nature of the common law’s development makes it inherently unsuited to dealing with unprecedented crises.208 This is particularly true of what I shall refer to (for convenience) as the law of changed circumstances, which in the common law regime comprises the doctrine of frustration and the operation of force majeure clauses, but could potentially encompass other doctrines and issues as well.209 I suggest that in this area, the flaws of the common law run deeper and broader than its inability to respond quickly to unprecedented crises. Rather, from a lay user’s point …

Class Actions And Private Antitrust Litigation, Albert H. Choi, Kathryn E. Sprier

Law & Economics Working Papers

When firms collude and charge supra-competitive prices, consumers can bring antitrust lawsuits against the firms. When the litigation cost is low, firms accept the cost as just another cost of doing business, whereas when the cost is high, the firms lower the price to deter litigation. Class action is modeled as a mechanism that allows plaintiffs and attorneys to obtain economies of scale. We show that class actions, and the firms' incentive to block them, may or may not be socially desirable. Agency problems, settlement, fee-shifting, treble damages, public enforcement, and sustaining collusion through repeat play are also considered.

Aliera Healthcare Order On Certain Pending Motions, Alice D. Bonner

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Fiduciary Law And The Preservation Of Trust In Business Relationships, Brian J. Broughman, Elizabeth Pollman, D. Gordon Smith

All Faculty Scholarship

This chapter explores the role of mandatory fiduciary obligations in preserving trust between business parties. Because contracts are inevitably incomplete, after investment there is always a risk of opportunism. While the parties could try to draft a more detailed agreement prohibiting various forms of opportunism, the very act of haggling over such protections may signal distrust, eliciting costly reactions (defensive measures/hedging/lack of intrinsic motivation) in the counterparty. In the absence of fiduciary protections, a vulnerable party may decide to forgo important protections against opportunism, not because such protections are suboptimal or hard to specify ex ante but because bargaining for …

Susan Wells-Wilson Order, Wesley B. Tailor

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Global Cellular Consent Confidentiality And Protective Order, Kelly Lee Ellerbee

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Global Cellular Order On Defendant’S Motion For Partial Judgment On The Pleadings, Kelly Lee Ellerbee

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Ruby Tuesday Order On Petitioner’S Motion For Protective Order, John J. Goger

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Johnson Order Denying Successor Trustee’S Motion, Kelly Lee Ellerbee

Georgia Business Court Opinions

No abstract provided.

Incorporating Free, Prior And Informed Consent (Fpic) Into Investment Approval Processes, Kelly Dudine, Sam Szoke-Burke

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Investment approval processes are the gateway through which governments set the agenda for their country’s investment environment. Yet too often these processes fail to incorporate meaningful requirements regarding participation in decision-making by Indigenous and other affected communities, increasing the risk of under-performing and conflict-ridden investments.

Enabling meaningful participation by rights holders and obtaining and maintaining their Free, Prior and Informed Consent (FPIC) throughout different investment approval processes can help governments to fulfill their legal obligations, mitigate financial and political risk, and, ultimately, attract more sustainable land-based investments.

Featuring concrete guidance and drawing on case studies from Kenya, Liberia, Mexico, Peru, …

Contract Design, Default Rules, And Delaware Corporate Law, Jeffrey Manns, Robert Anderson

Washington and Lee Law Review

Incomplete contract theory recognizes that contracts cannot be comprehensive and that state law necessarily has to fill in gaps when conflicts arise. The more complex the transaction, the more that lawyers face practical constraints that force them to limit the scope of drafting and broadly rely on legal defaults and open-ended terms to plug holes and address contingencies. In theory Delaware law serves as lawyers’ preferred jurisdiction and forum for merger and acquisition (M&A) transactions and other high-end corporate deals because of the state’s superior default rules for corporate law and its judiciary’s expertise in discerning the “hypothetical bargain” of …

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .

Indonesian Notary

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …

Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik harta bawaan. Permasalahan yang akan dibahas meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah …

Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda

Indonesian Notary

Artikel ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun …

Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez

Indonesian Notary

Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …

Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin

Indonesian Notary

Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang …

Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), Yusin Yanasriksa Halintari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai tindakan action pauliana yang dilakukan oleh Kurator dalam suatu kasus kepailitan, yang dimaksudkan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dari Debitor Pailit terhadap harta bersamanya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya. Perkawinan antara RSW dan Debitor Pailit DH dilangsungkan setelah Debitor Pailit DH dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg. Tujuan penelitian ini adalah untuk …

Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.), Anita Ratna Sari

Indonesian Notary

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/pid.b/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan …