Contracts Commons^™

Contract Law’S Transferability Bias, Paul Macmahon

Indiana Law Journal

When A makes a contract with B, it comes as no surprise that she is liable to B. If B can transfer her contractual rights to C, A is now liable to C. Parties in A’s position often have strong reasons to avoid being liable to suit by C. Contract law, however, seems determined to minimize and override these concerns. Under current doctrine on the assignment of contractual rights—the focus of this Article—the law often imposes its own preference for transferability on the parties. The law generally assumes that contractual rights are assignable, construes exceptions to that general rule narrowly, …

Revisiting A Classic Problem In Statutory Interpretation: Is A Minister A Laborer?, Lawrence Solan, Tammy Gales

Faculty Scholarship

No abstract provided.

Narrow, Narrower, Narrowest: Appropriate Force Majeure Specificity, Tayzlie T. Haack, Max A. Esplin

Brigham Young University Prelaw Review

Imagine you are the owner of a small construction company and

are contracted to build a large office building. As is customary, you

signed a contract agreeing to complete the building by a specific

deadline for a set amount of money. Included is a brief force majeure

clause, which allows you to be relieved of the contract in the case of

“unforeseeable circumstances” that might prevent completion of the

project. During construction, heavy tariffs affect your main suppliers,

exponentially increasing the projected cost of completing the

project. Your company cannot afford the supplies necessary to complete

the building, and you …

Contract Law—Arkansas’S Un-American Approach To Attorney’S Fees For Breach Of Contract, Michael J. Berry

University of Arkansas at Little Rock Law Review

No abstract provided.

Law In The Time Of Covid-19, Katharina Pistor

Faculty Books

The COVID-19 crisis has ended and upended lives around the globe. In addition to killing over 160,000 people, more than 35,000 in the United States alone, its secondary effects have been as devastating. These secondary effects pose fundamental challenges to the rules that govern our social, political, and economic lives. These rules are the domain of lawyers. Law in the Time of COVID-19 is the product of a joint effort by members of the faculty of Columbia Law School and several law professors from other schools.

This volume offers guidance for thinking about some the most pressing legal issues the …

Consentability, Autonomy, And Self-Actualization, Jonathan Witmer-Rich

Law Faculty Articles and Essays

This essay evaluates several competing principles underlying consent, such as self-interest, self-sovereignty, and self-actualization. Witmer-Rich argues that the nature of consent depends heavily on which of these underlying values consent is believed to serve and concludes that “self-actualization—the ongoing human project of creating and embodying coherent and meaningful values and choices—is the most fundamental good of autonomy and is the good that society should seek to further in the law of consent.”

Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy

Indonesian Notary

Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …

Penjualan Saham Dengan Hak Membeli Kembali Atas Saham Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.), Muhamad Reza Adhistana

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam …

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/Pn.Mnd.), M. Ichsan Alfara

Indonesian Notary

Tulisan ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd.). Permasalahan hukum dalam tulisan ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan di KPKNL Manado dan Tanggung jawab Penjual dan Pejabat Lelang terhadap pelaksanaan lelang yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd. yaitu lelang eksekusi yang …

Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah, Rubby Ellryz

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha …

Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/Pn.Dps), Syarifah Nurul Aziizi

Indonesian Notary

Artikel ini mengenai perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang objek jual belinya diserahkan kembali kepada penjual. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas objek jual beli berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas, dan amar putusan yang kurang memberi keadilan bagi pembeli. Selanjutnya notaris yang menyerahkan …

Girik Sebagai Bukti Hak Dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan Ptun Surabaya Nomor 169/G/2018/Ptun.Sby Tahun 2019), Maximillian Billy Tjiotijono

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa/Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan sehingga secara hukum, dia kehilangan haknya atas tanah waris tersebut. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik tersebut seharusnya dibatalkan karena secara nyata merugikan pihak ahli waris. …

Jual Beli Tanah Dan Bangunan Antara Orang Tua Dan Anak Setelah Salah Satu Orang Tua Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 265/Pdt.G/2017/Pn.Bdg), Aryani Try Juniarti

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai harta bersama perkawinan suami isteri yang tidak dilakukan pembagian setelah putusnya perkawinan karena kematian suami, yang mengakibatkan timbulnya kerancuan terhadap status harta kekayaan pada harta pribadi milik isteri dan harta bersama milik para ahli waris atas harta peninggalan/ warisan bagian suami. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa waris yang diajukan oleh beberapa ahli waris terkait jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dan anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status harta perkawinan setelah putusnya perkawinan karena kematian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara …

Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt.Bdg Tanggal 23 Juli 2018), Clara Egia Pratami

Indonesian Notary

Lelang telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan suatu piutang. Pengalihan kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan suatu piutang dilakukan melalui cara lelang eksekusi. Pada pelaksanaannya, tidak jarang penyelenggaraan lelang eksekusi mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang berujung pada pembatalan risalah lelang oleh putusan pengadilan. Tesis ini akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan pembatalan risalah lelang terhadap penyelenggaraan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, yang menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I atas pembatalan risalah lelang yang dibuatnya dan menganalisis mengenai perlindungan yang didapat pemenang lelang dalam …

Implikasi Perbuatan Notaris/Ppat Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:No. 03/B/Mppn/Vii/2019), Shafina Karima Karim

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas ( Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: No.03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam kasus ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode …

Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No.19/B/Mppn/Vii/2019), Annasha Hany Trisnasari

Indonesian Notary

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama dan lalai sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dan akibat hukum dari akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan kode etik jabatan profesi Notaris, serta pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Merupakan Harta Pailit, Felton Hartato

Indonesian Notary

Notaris dalam menjalankan tugas mengalami kesalahan sehingga membuat dirinya dituntut sehingga harus mengubah aktanya dan hampir mengakibatkan dirinya pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang segi hukum dimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan terhadap harta yang termasuk dalam boedel pailit, tanggung jawab notaris yang lalai dalam membuat akta tersebut serta akibat hukum terhadap notaris yang mengalami pailit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan untuk hal tersebut sudah cukup jelas, namun terdapat celah atau kelemahan dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan …

Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …

Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono

Indonesian Notary

Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …

Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/Mppn/Vii/2019), Ria Santi Oktaviani Manik

Indonesian Notary

Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan …