Commercial Law Commons^™

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.Um.Mpwn/Ix/2019), Cannary Desfira

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Seorang Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT. Namun masyarakat kurang memahami baik jabatan Notaris maupun PPAT dan menganggap kedua profesi ini memiliki fungsi yang sama. Pada dasarnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Namun sejatinya keduanya adalah suatu profesi hukum yang berbeda baik dari aturan hukum jabatannya, instansi pemerintahan yang membawahi, produk hukum yang dibuat, instansi yang mengangkat dan memberhentikan jabatannya, badan …

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/Pt Sby), Devi Liana Isabella Siagian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sieraf Teknik Perkasa (“PT Sieraf”) yang diseleggarakan tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari pemegang saham mayoritas dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan pemegang saham mayoritas tersebut sebagai Direktur dalam PT Sieraf. Penyelenggaraan RUPSLB tersebut kemudian dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya. Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan dari penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf dan keputusan yang telah diambil serta tanggung jawab dari Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB …

Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018, Christopher Pribadi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi kegiatan equity crowdfunding setelah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018. Sebagai salah satu bentuk perkembangan fintech, equity crowdfunding saat ini telah menjadi salah satu pilihan sumber pembiayaan perusahaan untuk perluasan usaha mereka dan juga telah menjadi salah satu opsi investasi yang menguntungkan dan aman bagi masyarakat umum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam

penelitian tesis ini adalah mengenai implementasi kegiatan equity crowdfunding sesuai aturan- aturan hukum yang tertuang dalam POJK Nomor 37/2018; dan, peranan serta tanggung jawab

Notaris dalam pembuatan akta-akta otentik terkait pelaksanaan kegiatan equity crowdfunding. Penelitian …

Akibat Hukum Surat Wasiat Atas Harta Yang Disengketakan (Studi Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk), Dhita Ariyani Wibowo

Indonesian Notary

Waris adalah perintah dari Allah SWT akan tetapi dalam proses pelaksanaannya sering terjadi sengketa dan perebutan di antara ahli waris. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah profesi pendukung yang dianggap memiliki pengetahuan yang sangat baik di bidang itu untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris yakni profesi notaris, karena kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat bahwa akta otentik adalah bukti sempurna. Penelitian ini mengaji bagaimana akibat hukum surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dan Istri dari Perkawinannya yang kedua atas sengketa harta dalam kasus berdasarkan Putusan Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. TnkJenis penelitian ini bersifat …

Implikasi Yuridis Berakhirnya Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 102/Pk/Tun/2018), Elvin Maulani Ma’Ruf

Indonesian Notary

Artikel ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang belum dibalik nama dan telah habis jangka waktu haknya. Sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan tanah tersebut ke BPN Bekasi. Namun tanah tersebut tidak bisa didaftarkan karena tanah tersebut telah terdaftar sertipikah hak guna bangunan atas nama PT Jembatan Kencana Raya yang serkarang sertipikatnya dipegang oleh PT Pertani (Persero) …

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdgperlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdg, Dicky Hertanto

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan …

Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog), Eva Riska Isnandya

Indonesian Notary

Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak yaitu penipuan. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian dan akibat dari pembatalan oleh hakim terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan penipuan oleh hakim bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan analisa data secara deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder …

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Gita Frilia

Indonesian Notary

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan martabat jabatannya dapat dikenakan sanksi, ditegur, ataupun dipecat dari profesinya. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris …

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 Pk/Tun/2016, Heri Herdiansyah

Indonesian Notary

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah perlu mendapatkan perhatian dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hal perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bagi pemegang hak pengelolaan tetapi juga bagi pemegang hak guna bangunan yang mana ketika hak guna bangunan telah habis dan akan diperpanjang, para pihak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik dari sisi pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak guna bangunan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai implikasi pengalihan hak atas tanah kepada PT X (Persero) dengan hak pengelolaan terhadap perpanjangan hak guna bangunan …

Pembatalan Akta Jual Beli Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Karena Adanya Penggelapan Oleh Penjual Atas Pembeli Sebelumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn.Pwt Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/Pdt/2019/Pt.Smg), Finona Raissa Anselma

Indonesian Notary

Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tidak memiliki bukti yang kuat sehingga berpeluang menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merugikan, seperti kasus dalam tesis ini. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang telah beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Berdasarkan putusan yang dianalisis dalam tesis ini …

Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/Pn.Jap), Irena Lucy Ishimora

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat Suku Dawir di Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan. Hal ini menjadi permasalahan karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas pendaftaran tersebut terjadi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura. Penulis menganalisis mengenai akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan kasus yang menjadi pokok Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penuls melakukan analisis menggunakan teori pendaftaran …

Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100k/Tun/2018), Giovanni Karilla Ayu

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai adanya Kasus Pencabutan Sertifikat Hak Milik Tergugat Intervensi dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018). Pada kasus tersebut, Tergugat Intervensi mempunyai Akta Pengoperan Hak sebagai bukti pengalihan tanah yang ia lakukan. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat di hadapan ES di Palembang. Notaris sebagai pejabat umum yaitu orang yang dengan syarat syarat tertentu memperoleh kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti otentik. Akta merupakan suatu tulisan ditandantangani dan dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta sendiri mempunyai kekuatan pembuktian …

Kewenangan Bertindak Orang Asing Sebagai Pihak Dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan Tanah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017, I Made Hendrawan Dwi Saputra

Indonesian Notary

Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kedudukan dan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau …

Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, Israviza Notaria

Indonesian Notary

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa, terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar

dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang- undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) yang sama sekali tidak dapat …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma Dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/Pn.Tjk), Maimunah Nurlete

Indonesian Notary

Fungsi Notaris sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan administratif namun tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktek bila ditemukan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Notaris secara pidana maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni pengkajian terhadap ilmu-ilmu hukum dan hukum positif …

Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Nadila Sandy Dethia

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR pada dasarnya merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Camat, terhadap peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR yang merupakan tanah yang belum memiliki sertipikat ini dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum memiliki sertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatu perikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan kekuatan SKGR yang dijadikan jaminan dalam suatu Perjanjian Utang Piutang. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan …

Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/Pta.Plg), Miftahul Aini

Indonesian Notary

Mengasuh anak orang lain pada jaman Nabi Muhammad Saw disebut dengan tabbani. Nabi mengangkat seorang anak maka Allah SWT., mengatur hal ini dalam surat Al Ahzab ayat 4-5. Di Indonesia sudah dilakukan sejak jaman Belanda sehingga dikeluarkan aturan yang mengatur hal tersebut yaitu Stbd. 1917 No. 129 yang menyebutkan untuk mengangkat seorang anak harus menggunakan akta Notaris. Dalam akta Notaris tersebut harus jelas disebutkan bahwa akta tersebut merupakan akta pengangkatan anak, karena hal tersebut akan berakibat pada status dan kedudukan hukum dari anak tersebut terutama dalam hal mewaris. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai kedudukan hukum anak angkat, …

Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018), Naflah Naafilah

Indonesian Notary

Perjanjian antar pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Salah satunya adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum seperti ini dianggap wajar dilakukan didalam dunia bisnis, namun apakah perjanjian seperti ini tidak dilarang di dalam peraturan yang ada, serta pada kenyataannya pelaksanaan prestasi dari perjanjian ini tidaklah selalu berjalan mulus dikarenakan adanya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini …

Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/Pa.Ta), Nida Riliantiza

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil karena zina yang masih dalam masa iddah. Iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang janda sebagai akibat dari perceraian ataupun kematian. Penetapan mengenai lamanya jangka waktu tunggu tergantung pada keadaan dari perempuan tersebut ketika perkawinannya putus. Bagi perempuan hamil, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan waktu tunggu yaitu sampai melahirkan. Namun dalam praktek, seringkali masih banyak ditemukan perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, permasalahan dalam tesis ini membahas keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina serta keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil tersebut. Metode …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli “Pura-Pura” Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapapan Nomor 159/Pdt.G/2018/Pn. Bpp, Perpetua Graciana Kanta

Indonesian Notary

Hingga saat ini, masih ditemukan akta yang dibatalkan dengan pertimbangan akta tersebut dibuat dengan “pura-pura”. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. Akta Jual Beli (AJB) dinyatakan batal demi hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura” dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura”. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data yang dilakukan secara deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa AJB “Pura-Pura” tidak memenuhi syarat sebab yang halal karena mengandung causa palsu. PPAT yang membuat AJB“Pura-Pura” bertanggung jawab secara …