Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt), Anastasia Lucia Margaret
Indonesian Notary
Penelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan” namun PT IKP selaku pemegang saham tidak pernah menandatangani Keputusan Sirkuler PT …
Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017), Devita Putri Dewi
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi …
Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana
Indonesian Notary
Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …
Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/Ptun.Bdg),
2020
Universitas Indonesia
Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/Ptun.Bdg), Andrew Grey
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Pembatalan sertipikat di Indonesia, dimungkinkan dilakukan karena berdasarkan penjelasan umum PP 24/1997 tersirat bahwa sertipikat itu memiliki kekuatan alat bukti yang kuat tetapi tidak memiliki kekuatan alat bukti yang mutlak. Penjelasan umum dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pihak yang tertulis di Sertipikat dapat digugat keabsahan kepemilikannya dalam jangka waktu sampai 5 tahun sertipikat tersebut terbit. Oleh karena itu sertipikat tidak memiliki kekuatan yang mutlak karena pihak yang tertulis di sertipikat tidak membuat pihak …
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj),
2020
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj), Audina Sintasari
Indonesian Notary
Pada dasarnya suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang memungkinkan kesepakatan tersebut berakibat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Salah satu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbj. Penelitian ini menganalisis penerapan PPJB sebagai perjanjian bantuan untuk perjanjian pokok baru melalui jual beli serta implikasi hukum terhadap pembatalan AJB karena tidak dipenuhinya PPJB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa …
Akta Sewa Menyewa Dengan Objek Harta Bersama Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/Pdt/2018),
2020
Universitas Indonesia
Akta Sewa Menyewa Dengan Objek Harta Bersama Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/Pdt/2018), Aya Sofia
Indonesian Notary
Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh barang tersebut. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Namun, tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris ataupun masyarakat pada umumnya terkadang berbeda-beda …
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris,
2020
Universitas Indonesia
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris, Clifford Erikson Kwandang
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan penggunaan cip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana data yang diperoleh akan dibaca/ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Adapun Analisa data dilakukan dengan secara Preskriptif. Hasil Analisa menyatakan bahwa Notaris hanya bertugas untuk meneliti kebenaran formil dari suatu akta, beban tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terletak pada kepatuhan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan …
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk),
2020
Universitas Indonesia
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Kejelasan dan kecermatan dalam merumuskan perjanjian merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa …
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
2020
Universitas Indonesia
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim
Indonesian Notary
Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seseorang yang beragama Islam karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam studi kasus terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi, isteri kedua dari seorang pewaris keturunan Tionghoa menuntut hak warisnya dari harta yang sebelumnya dimiliki oleh Pewaris dengan isteri pertamanya dan memohon agar perkara diselesaikan dengan Hukum Waris Perdata …
Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi), Fadzillah Sariyadi
Indonesian Notary
Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat …
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”,
2020
Universitas Indonesia
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”, Inaz Zakia
Indonesian Notary
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh …
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019,
2020
Universitas Indonesia
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk).,
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat,sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang …
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr),
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab …
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018),
2020
Universitas Indonesia
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018), Rana Zahra Ghina
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Pembuatan SKMHT yang demikian menimbulkan suatu permasalahan mengenai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, terlebih nyatanya terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam pembuatan PPJB nya. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan mengikat terhadap SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 23/PDT/2017/PT.YYK juncto Putusan No. 771K/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan …
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 Pn Pdg),
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 Pn Pdg), Vidya Maharani
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang keabsahan terhadap akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah, dimana seharusnya dalam pembuatan akta dihadapan PPAT wajib dihadiri oleh para pihak yang memang berwenang untuk melaksanakan jual beli tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah persyaratan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan …
Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017), Zhafrin Nur Ainina
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. …
Inequality In The Sharing Economy,
2020
Brooklyn Law School
Inequality In The Sharing Economy, Gregory M. Stein
Brooklyn Law Review
The rise of the sharing economy benefits consumers and providers alike. Consumers can access a wider range of goods and services on an as-needed basis and no longer need to own a smaller number of costly assets that sit unused most of the time. Providers can engage in profitable short-term ventures, working on their own schedule and enjoying many new opportunities to supplement their income. Sharing economy platforms often employ dynamic pricing, which means that the price of a good or service varies in real time as supply and demand change. Under dynamic pricing, the price of a good or …
Valuing Young Startups Is Unavoidably Difficult: Using (And Misusing) Deferred-Equity Instruments For Seed Investing,
2020
University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law, Concord, New Hampshire
Valuing Young Startups Is Unavoidably Difficult: Using (And Misusing) Deferred-Equity Instruments For Seed Investing, John L. Orcutt
Law Faculty Scholarship
In a well-functioning market, reasonable investors are less likely to invest in companies when they cannot confidently value the opportunity. This presents a serious problem for young startups because they are unavoidably difficult to value. Partly in response to the valuation challenge, specialized startup investors evolved how they contract for young-startup investments. Around 2005 they began using deferred-equity instruments (first convertible notes, and later safes and the KISS). Deferred-equity instruments offer a partial solution to the valuation challenge by allowing specialized startup investors to thoughtfully invest in venture capital-eligible young startups without valuing them at the time of investment. Deferred-equity …
Protecting The Social Utility Of Appraisal Arbitrage: A Case For Amending Delaware Law To Strengthen The Appraisal Remedy After Dell,
2020
Brooklyn Law School
Protecting The Social Utility Of Appraisal Arbitrage: A Case For Amending Delaware Law To Strengthen The Appraisal Remedy After Dell, Thomas J. Meriam
Brooklyn Law Review
The landscape of M&A litigation in Delaware has undergone a substantial transformation within the last decade. Almost every transaction involving the acquisition of a publicly traded company has attracted stockholder litigation. This note considers Delaware’s attempt to strike the right balance between deterring frivolous litigation and ensuring adequate stockholder protections. In particular, this note considers the social utility of Delaware’s appraisal remedy and the practice of “appraisal arbitrage.” This note puts forth reasons as to why a healthy market of appraisal arbitrage benefits all stockholders: a meaningful threat of appraisal litigation encourages better sales practices in the market for corporate …
