Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia
Indonesian Notary
Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. MKN merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dipanggil dan diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan akta yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Nomor 246/B/2018/PT. TUN.MDN. …
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta
Indonesian Notary
Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing,
2021
Universitas Indonesia
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati
Indonesian Notary
Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris,
2021
Universitas Indonesia
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …
Law School News: Rwu Law Introduces Required Course On Race And The Law 06/28/2021,
2021
Roger Williams University School of Law
Law School News: Rwu Law Introduces Required Course On Race And The Law 06/28/2021, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Law School News: Nava Wins Inaugural Judicial Fellowship 06/23/2021,
2021
Roger Williams University School of Law
Law School News: Nava Wins Inaugural Judicial Fellowship 06/23/2021, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Law School News: A Juneteenth Message From The Dean,
2021
Roger Williams University School of Law
Law School News: A Juneteenth Message From The Dean, Gregory W. Bowman
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Feminism’S Transformation Of Legal Education And Unfinished Agenda,
2021
American University Washington College of Law
Feminism’S Transformation Of Legal Education And Unfinished Agenda, Jamie Abrams
Contributions to Books
Feminism has had a broad influence in legal education. Feminist critiques have challenged the substance of legal rules, the methods of law teaching, and the culture of legal education. Following decades of advocacy, feminist pedagogical reforms have generated new fields, new courses, new laws, new leaders, and new feminist spaces. There are many reasons to celebrate the accomplishments of our feminist pioneers and champions. Yet, COVID-19 has also exposed all the vulnerabilities and tenuousness of feminist gains too. Critical work remains for faculty, administrators, and students to carry the work forward with a vigilant purpose and determination.
Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
2021
Universitas Indonesia
Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama
Indonesian Notary
Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …
Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris,
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano
Indonesian Notary
Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …
Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.),
2021
Universitas Indonesia
Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun
Indonesian Notary
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …
Community-Based Policymaking: Effecting Policy Change Through Lawyer-Leadership,
2021
Columbia Law School
Community-Based Policymaking: Effecting Policy Change Through Lawyer-Leadership, Davis Polk Leadership Initiative
Davis Polk Leadership Initiative
Two years out of law school and equipped with Columbia Law School’s Lowenstein Fellowship,which supported her pursuit of a public interest career, Gabriella Barbosa (CC ’08, CLS ’13) began working as a Policy Director at Los Angeles Unified School District (LAUSD) in District 5.Upon joining, Gabriella and her supervisor formed a parent engagement committee of parentrepresentatives, grassroots organizations, and district leaders to identify and address concernsabout the schools in District 5 through systemic policy reform.
During an early meeting of the Committee, participants from one of the grassrootsorganizations in attendance, Parent Organization Network (PON), raised the issue of DisruptivePerson Letters …
Charting Your Own Path: Anurima Bhargava's Lawyer-Leadership In Action,
2021
Columbia Law School
Charting Your Own Path: Anurima Bhargava's Lawyer-Leadership In Action, Davis Polk Leadership Initiative
Davis Polk Leadership Initiative
Anurima Bhargava (CLS ’02) is an accomplished civil rights lawyer who has served as Chief ofthe Educational Opportunities Section of the Civil Rights Division at the U.S. Department ofJustice and Director of the Education Practice at the NAACP Legal Defense Fund. She is theFounder and Director of Anthem of Us, a strategic advisory and consulting firm that promotesdignity and justice in workplaces, schools, and communities, the Chair of the U.S. Commissionon International Religious Freedom, and produces and advises on documentary films.Throughout her career, Anurima has served on numerous task forces and working groups,including the White House Task Force to Prevent …
Partnering For Change: Lawyer-Leadership In The Manhattan Da's Office,
2021
Columbia Law School
Partnering For Change: Lawyer-Leadership In The Manhattan Da's Office, Davis Polk Leadership Initiative
Davis Polk Leadership Initiative
In April 2021, the Manhattan DA’s Office announced that it would stop prosecuting theoffenses of prostitution and loitering for the purpose of prostitution. The Office shifted itspolicy, the first of its kind in New York State and one of the first in the nation, in an effort tominimize contact with the criminal justice system and the adverse consequences of arrest andconviction for these offenses. The Office promptly moved to dismiss nearly 6,000 pendingcases.
The policy shift was years in the making — the result of careful exploration of alternatives incollaboration with affected communities in the face of strong competing values …
Innovation In A Time Of Uncertainty: Lawyer-Leadership At Davis Polk And Wardwell Llp,
2021
Columbia Law School
Innovation In A Time Of Uncertainty: Lawyer-Leadership At Davis Polk And Wardwell Llp, Davis Polk Leadership Initiative
Davis Polk Leadership Initiative
In Fall 2009, Gabe Rosenberg was a first-year associate at Davis Polk and Wardwell LLP. Equipped with a master’s degree in applied mathematics and a newly-minted law degree, Rosenberg joined the Financial Institutions Group at a time when the firm and its clients were working hard to make sense of a rapidly changing regulatory environment following the 2008 financial crisis. It was this evolving regulatory complexity the firm and its clients faced that presented an opportunity for Gabe and one of the senior partners with which he worked, Meg Tahyar, to exercise lawyer-leadership.
Introduction: Lenses, Methods, And Approaches In Intellectual Property Research,
2021
Texas A&M University School of Law
Introduction: Lenses, Methods, And Approaches In Intellectual Property Research, Irene Calboli, Maria Lillà Montagnani
Faculty Scholarship
The relevance of Intellectual Property (IP) Law in our society has increased dramatically over the last several years. Globalization, digitization, and the rise of post-industrial information-based industries have all contributed to a new prominence of IP Law as one of the most important factors in driving innovation and economic development. At the same time, the significant expansion of IP rules has impacted many areas of public policy such as public health, the environment, biodiversity, agriculture, and information, in an unprecedented manner. No longer relegated to a cohort of few specialized experts, IP Law is now at the front and centre …
Rwu Law Dc Alumni Gather With Dean Bowman June 2021,
2021
Roger Williams University
Rwu Law Dc Alumni Gather With Dean Bowman June 2021, Roger Williams University School Of Law
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
(Re)Framing Race In Civil Rights Lawyering,
2021
Boston University School of Law
(Re)Framing Race In Civil Rights Lawyering, Angela Onwuachi-Willig, Anthony V. Alfieri
Faculty Scholarship
A review of Henry Louis Gates, Stony the Road: Reconstruction, White Supremacy, and the Rise of Jim Crow (Penguin Press, 2019). The Review proceeds in four parts. Part I parses Gates’s analysis of the rise of white supremacist ideology and the accompanying concept of the “Old Negro” during the Redemption era and the countervailing emergence of the concept of a “New Negro” culminating in the Harlem Renaissance. Part II examines the lawyering process as a rhetorical site for constructing racialized narratives and racially subordinating visions of client, group, and community identity through acts of representing, prosecuting, and defending people of …
Equal Injustice For All: High Quality Self-Representation Does Not Ensure A Matter Is “Fairly Heard”,
2021
Seattle University School of Law
Equal Injustice For All: High Quality Self-Representation Does Not Ensure A Matter Is “Fairly Heard”, Jona Goldschmidt
Seattle University Law Review Online
Self-represented litigants (SRLs) are generally less successful in court than parties with legal representation. Some access-to-justice programs view self-representation as a skill that can be taught and will lead to more success in case outcomes, but Jona Goldschmidt pushes back against this assumption. Goldschmidt argues that even high functioning, educated, and computer savvy SRLs are at a disadvantage in the courtroom when courts strictly enforce rules and do not offer reasonable accommodations.
In this Article, Goldschmidt evaluates three cases that illustrate expert SRLs’ challenges in the courtroom, and he argues that ridged rule enforcement and failure to accommodate lead to …
Law School News: Dean's Distinguished Service Award 2021: Ralph Tavares 05/28/2021,
2021
Roger Williams University School of Law
Law School News: Dean's Distinguished Service Award 2021: Ralph Tavares 05/28/2021, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
