Legal Profession Commons^™

Law Schools, Law Firms Must Share Responsibility For Diversity, A. Benjamin Spencer

Popular Media

Law schools and law firms must partner to ensure that a pipeline of underrepresented students apply to law school and receive the professional development support they need to remain and advance at firms, William & Mary Law School Dean A. Benjamin Spencer says. Those who make, interpret, and apply the law must reflect the full range of human experiences, thought, and insight into the human condition, he says.

Law School News: Rwu Law Acquires Top Marine Law Journal 08-19-2021, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: Logan Article Central To Scotus Dissent, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Sweet Are The Uses Of Adversity, Nicholas Allard

Faculty Scholarship

No abstract provided.

July 2021 Magazine

Ergo

No abstract provided.

Approaching The Bar: An Analysis Of Post-Graduation Bar Exam Study Habits, Joshua L. Jackson, Tiffane Cochran

AccessLex Institute Research

For most law graduates, passing the bar exam is the culmination and most critical outcome of their legal education. The typical two months spent preparing after law school graduation are essential to success. However, empirical understanding of post-graduation bar preparation is limited; only a few studies in the legal academy have examined this period. Generally, law graduates are advised to treat bar preparation like a full-time job. But we lack research and data on the specific time management strategies and tactics that are correlated with bar passage. Given impending changes to the bar exam, such inquiries are critical to determining …

The Paradox Of Criminal History, Eric S. Fish

Cardozo Law Review

Criminal history is all-important in the criminal and immigration systems. But these systems have little substantive information about past crimes. This creates a paradox. A person’s past convictions dictate whether they will face new criminal charges, make bond, suffer a lengthy sentence, or be targeted for deportation, among many other consequences. Yet, despite the vital role that criminal history plays in these decisions, judges and prosecutors know very little about the prior crimes of the people they process. Factually rich accounts of a person’s convictions are rarely available. The system instead relies on rap sheets that record only basic facts—the …

Legal Education's Curricular Tipping Point Toward Inclusive Socratic Teaching, Jamie Abrams

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

Two seismic curricular disruptions create a tipping point for legal education to reform and transform. COVID-19 abruptly disrupted the delivery of legal education. It aligned with a tectonic racial justice reckoning, as more professors and institutions reconsidered their content and classroom cultures, allying with faculty of color who had long confronted these issues actively. The frenzy of these dual disruptions starkly contrasts with the steady drumbeat of critical legal scholars advocating for decades to reduce hierarchies and inequalities in legal education pedagogy.

This context presents a tipping point supporting two pedagogical reforms that leverage this unique moment. First, it is …

The Clerkship-Academia Continuum, Merritt E. Mcalister, Katherine Mims Crocker

Popular Media

In the spring 2021 edition of Judicature (Vol. 105 No. 1), Florida International University Law Professor Howard Wasserman published data analyzing the number of current law professors who have served in clerkships and for which judges those professors clerked. His study offered a compelling picture of “academic feeder judges,” or those on the bench whose clerks tended to matriculate professionally in large numbers within the halls of the academy.

We asked two law professors, Merritt McAlister at the University of Florida, and Katherine Mims Crocker of William & Mary Law School, to reflect on Wasserman’s findings and to offer a …

Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Agita Chici Rosdiana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta “relaas” mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam suatu Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk …

Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019), Amanda Feby Fitrayani

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan akta pengikatan hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat, pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan hibah dalam putusan ini, dan, bentuk tanggung jawab dari Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat …

Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik, Alya Shafira

Indonesian Notary

Pengecekan sertipikat dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertipikat hak atas tanah. Hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Pada pelaksanaannya pengecekan sertipikat menjadi kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta yang berisi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Berjalannya waktu pengecekan sertipikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik. Pengecekan elektronik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Sebagai …

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016), Ling Fransiska

Indonesian Notary

Notaris membuat akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dapat terdegradasi dan dibatalkan, jika notaris menuangkan kesepakatan para pihak kedalam akta namun nyatanya berbeda dengan fakta yang ada. Kasus putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016 sebagai bahan utama penelitian, hal ini terkait degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik, yang dapat disebabkan dari berbagai faktor. Permasalahan yang diangkat, bagaimana akta autentik dapat terdegradasi, akibat hukum terhadap pembatalan akta, serta tanggung jawab notaris atas terdegradasinya dan pembatalan akta tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder, dengan alat pengumpulan data studi dokumen penelusuran berbagai literatur. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. …

Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas, Merdi Aditya Putra

Indonesian Notary

Perkawinan merupakan hal yang mendasar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat perkawinan poligami yang disesuaikan dengan agama yang dianut. Namun tidak jarang perkawinan poligami dilakukan dengan tidak mengindahkan itikad baik (good faith) dan bersikap tidak jujur dengan memalsukan identitas statusnya yang sudah bersuami atau beristri. Kasus-kasus pemalsuan identitas untuk mempermudah poligami terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi dari perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas serta akibat hukum yang timbul dari hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal …

Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya, I Kadek Agus Satria Darma Putra

Indonesian Notary

Notaris adalah suatu profesi yang amat mulia yang dengan menggunakan jabatannya berwenang dalam membuat akta autentik. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang yang berprofesi Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kerahasiaan minuta akta tersebut juga wajib di jaga oleh para pekerja yang bekerja di kantor Notaris maupun yang telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris. Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih …

Keabsahan Klausul Pembebasan Kewajiban Akibat Force Majeure Dalam Akta Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/Pdt.G.S/2019/Pn Pal), I Gede Yudi Arsawan

Indonesian Notary

Para pihak dalam membuat akta sewa menyewa harus mengerti akan syarat-syarat dan asas-asas pembuatan perjanjian karena apabila tidak maka akta sewa menyewa tersebut dapat dianggap tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Akta sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus hak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan prestasi serta juga dengan bersamaan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Suatu perjanjian sewa menyewa yang tidak memenuhi Asas Keseimbangan berakibat perjanjian tersebut tidak akan dapat mengikat para pihak yang meskipun telah sepakat terhadap perjanjian tersebut, …

Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Deny Fernaldi Chastra

Indonesian Notary

Perkembangan dunia kenotariatan di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan Cyber Notary. Banyak negara sudah menerapkannya, termasuk negara yang mewarisi sistem hukum Common Law dan Civil Law. Cyber Notary seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut, padahal pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini mendorong profesi Notaris untuk memanfaatkan Cyber Notary. Cyber Notary merupakan salah satu upaya menjaga Notaris dan klien dari risiko ancaman virus COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap …

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr.), Hari Sumarga

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Namun, ada kalanya terdapat seorang Notaris yang tidak mengikuti prosedur hukum dalam pelaksanaan kewenangannya membuat akta autentik. Hal ini pun mengakibatkan Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dan karenanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Seperti halnya Terdakwa RUUR yang merupakan seorang Notaris didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr. Dalam Putusan tersebut, RUUR dinyatakan telah melakukan pemalsuan akta autentik karena membuat PPJB dan AJB tanpa dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan karenanya tidak membacakan …

Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018), Aditya Wahyu Febriyantoro

Indonesian Notary

Penulisan artikel hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap sehingga berakibat Surat Keterangan Waris tersebut cacat hukum dan dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026K/Pdt/2018. Artikel hukum ini juga mengkaji bentuk perlindungan Notaris kedepan dalam membuat Surat Keterangan Waris. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode …

Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020), Yanti Yoswara

Indonesian Notary

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang tidak saksama dalam memasukkan nomor persil ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan nomor persil dalam Buku C Desa dengan yang terdapat dalam Akta PPJB. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu PPJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu hal tertentu sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, akibat hukum terhadap …