Commercial Law Commons^™

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .

Indonesian Notary

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …

Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez

Indonesian Notary

Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …

Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu

Indonesian Notary

Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris …

Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …

Valuing Young Startups Is Unavoidably Difficult: Using (And Misusing) Deferred-Equity Instruments For Seed Investing, John L. Orcutt

Law Faculty Scholarship

In a well-functioning market, reasonable investors are less likely to invest in companies when they cannot confidently value the opportunity. This presents a serious problem for young startups because they are unavoidably difficult to value. Partly in response to the valuation challenge, specialized startup investors evolved how they contract for young-startup investments. Around 2005 they began using deferred-equity instruments (first convertible notes, and later safes and the KISS). Deferred-equity instruments offer a partial solution to the valuation challenge by allowing specialized startup investors to thoughtfully invest in venture capital-eligible young startups without valuing them at the time of investment. Deferred-equity …

Inequality In The Sharing Economy, Gregory M. Stein

Brooklyn Law Review

The rise of the sharing economy benefits consumers and providers alike. Consumers can access a wider range of goods and services on an as-needed basis and no longer need to own a smaller number of costly assets that sit unused most of the time. Providers can engage in profitable short-term ventures, working on their own schedule and enjoying many new opportunities to supplement their income. Sharing economy platforms often employ dynamic pricing, which means that the price of a good or service varies in real time as supply and demand change. Under dynamic pricing, the price of a good or …

Protecting The Social Utility Of Appraisal Arbitrage: A Case For Amending Delaware Law To Strengthen The Appraisal Remedy After Dell, Thomas J. Meriam

Brooklyn Law Review

The landscape of M&A litigation in Delaware has undergone a substantial transformation within the last decade. Almost every transaction involving the acquisition of a publicly traded company has attracted stockholder litigation. This note considers Delaware’s attempt to strike the right balance between deterring frivolous litigation and ensuring adequate stockholder protections. In particular, this note considers the social utility of Delaware’s appraisal remedy and the practice of “appraisal arbitrage.” This note puts forth reasons as to why a healthy market of appraisal arbitrage benefits all stockholders: a meaningful threat of appraisal litigation encourages better sales practices in the market for corporate …

Saving Small Business From The Big Impact Of Data Breach: A Tiered Federal Approach To Data Protection Law, Nadia Udeshi

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Small businesses provide a significant positive impact on the American economy. However, the current fragmented federal and state data protection and breach notification legal scheme puts the viability of small businesses at risk. While the probability of data breaches occurring continues to increase, small businesses lack the financial and technological resources to contend with the various state and federal laws that impose different monetary penalties and remedial requirements in the event of such breaches. To preserve the viability of small businesses, Congress should enact a centralized, multi-tiered federal data protection and breach notification framework that preempts state laws, imposes minimum …

The Heavy Hand Of Amazon: A Seller Not A Neutral Platform, Edward J. Janger, Aaron D. Twerski

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Since the adoption of Section 402A of the Second Restatement of Torts, every party in a product’s distribution chain has been potentially liable for injuries caused by product defects. Consumers who buy from reputable sellers are almost always guaranteed to have a solvent defendant if injured by a product defect. Amazon, though responsible for a vast number of retail sales, has sought to avoid liability by claiming that it is not a seller but a neutral platform that merely facilitates third-party sales to consumers. With two significant exceptions, most courts have sided with Amazon and concluded that Amazon is not …

South Dakota V. Wayfair: An Ill-Conceived Blow To The Free Flow Of Interstate Commerce, Revel Shinn Atkinson

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

For more than a century, brick-and-mortar retailers have been losing local customers—first with the rise of mail-order houses and then more acutely with the rapid growth of online retail. As a result, states have noticed a significant loss in sales tax revenue. While an equivalent amount of tax is typically still owed to the state in the form of a use tax, which is to be remitted to the state by the customer, because these taxes are not automatically collected at the time of the sale, customers have overwhelmingly elected not to pay them. In an effort to recover this …

Wayfair Or No Fair: Revisiting Internet Sales Tax Nexus And Consequences In Texas, Jennifer Mendez Lopez

St. Mary's Law Journal

Since 1967, the Supreme Court has revisited the issue of nexus requirements in interstate commerce to keep up with social and technological advancements. However, these restrictive requirements have deprived states of a substantial tax basis. As technology continues to develop exponentially, this presents the need for a new standard that overturns precedent case law. Specifically, the Internet has grown and now necessitates the consideration for and e-commerce taxation collection.

South Dakota v. Wayfair, Inc. correctly decided that states have the power to collect taxes from qualifying out-of-state businesses without the need for a physical presence. Wayfair is moving in the …

Securitizing Digital Debts, Christopher K. Odinet

Faculty Scholarship

The promise of financial technology (“fintech”) and artificial intelligence (“AI”) in broadening access to financial products and services continues to capture the imagination of policymakers, Wall Street, and the public. This has been particularly true in the realm of fintech credit where platform companies increasingly provide online loans to consumers, students, and small businesses by harnessing AI underwriting and alternative data. In 2019 alone fintech lenders represented nearly 50% of total non-credit card, unsecured consumer loan balances in the United States. One of the most prevalent ways fintech credit firms operate is by securitizing the online loans they help originate. …

Are Centralized Cryptocurrency Regulations The Answer? Three Countries; Three Different Directions, Rani Shulman

Brooklyn Journal of International Law

Virtual currencies have undoubtably been a topic of conversation and uncertainty for some time. Many countries have jumped ahead of the industry and regulated cryptocurrencies, while others have taken a back seat to see exactly how the market responds. This Note explores the history behind cryptocurrency and Blockchain and how governments worldwide have dealt with the growing concern regarding regulation of the often volatile and decentralized industry. By way of comparative analysis, this Note examines how China, Switzerland, and the United States have taken measures to either embrace or repudiate the industry, as well as how they have succeeded and …

Comity & Calamity: Deference To The Executive And The Uncertain Future Of The Fsia, Michael Cooper

Brooklyn Journal of International Law

In 1976, Congress set out to remedy the haphazard and politically influenced system by which foreign states were granted sovereign immunity from United States’ courts. Its remedy was the Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), which explicitly put the power to determine whether a foreign state should be granted immunity from a court’s jurisdiction in the hands of the judiciary. Moreover, with some minor exceptions, the FSIA did not explicitly contemplate any involvement from the executive branch in reaching those determinations. However, given that concerns involving foreign relations inherently arise when a foreign state is sued in U.S. courts, the courts …

Regulation Of Lobster Bait Alternatives In New England, Victoria Rosa, Read Porter

Sea Grant Law Fellow Publications

No abstract provided.

Blockchain & Smart Contract Technology: Alternative Incentives For Legal Contract Innovation, Erika J. Nash

BYU Law Review

No abstract provided.

Law School News: Distinguished Research Professor: John Chung 05-24-2020, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

In Conspicuous Terms-- Arbitration Agreements For The Modern Reasonable App User, Michelle Dunbar

William & Mary Business Law Review

Two recent decisions regarding the validity of arbitration agreements in mobile apps have come to opposite conclusions despite utilizing the same legal standard and concerning the same app—Uber. While the Federal Arbitration Act strongly favors the validity and importance of arbitration agreements, it appears that judge’s subjectivity based on common knowledge and understanding of apps is influencing the outcome of cases concerning the validity of these arbitration agreements. To the modern app user, are these terms really inconspicuous? For businesses, this could mean that instead of competing in an already saturated app market by enhancing their design and integrating branding …