Commercial Law Commons^™

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli “Pura-Pura” Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapapan Nomor 159/Pdt.G/2018/Pn. Bpp, Perpetua Graciana Kanta

Indonesian Notary

Hingga saat ini, masih ditemukan akta yang dibatalkan dengan pertimbangan akta tersebut dibuat dengan “pura-pura”. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. Akta Jual Beli (AJB) dinyatakan batal demi hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura” dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura”. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data yang dilakukan secara deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa AJB “Pura-Pura” tidak memenuhi syarat sebab yang halal karena mengandung causa palsu. PPAT yang membuat AJB“Pura-Pura” bertanggung jawab secara …

Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/Pdt.G/2017/Pa.Bpp), Andy Akbar

Indonesian Notary

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami terbuka. Azas Monogami terbuka mengatur bahwa dalam suatu kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan menikah lagi sampai dengan empat orang isteri. Azas Monogami tersebut disebut azas monogami terbuka. Terdapat syarat-syarat yang mendahului adanya perkawinan poligami, salah satunya adalah izin dari isteri pertama dan pengadilan, apabila tidak ada izin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sudah meninggal dunia, …

Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018, Christopher Pribadi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi kegiatan equity crowdfunding setelah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018. Sebagai salah satu bentuk perkembangan fintech, equity crowdfunding saat ini telah menjadi salah satu pilihan sumber pembiayaan perusahaan untuk perluasan usaha mereka dan juga telah menjadi salah satu opsi investasi yang menguntungkan dan aman bagi masyarakat umum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam

penelitian tesis ini adalah mengenai implementasi kegiatan equity crowdfunding sesuai aturan- aturan hukum yang tertuang dalam POJK Nomor 37/2018; dan, peranan serta tanggung jawab

Notaris dalam pembuatan akta-akta otentik terkait pelaksanaan kegiatan equity crowdfunding. Penelitian …

Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog), Eva Riska Isnandya

Indonesian Notary

Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak yaitu penipuan. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian dan akibat dari pembatalan oleh hakim terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan penipuan oleh hakim bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan analisa data secara deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder …

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 Pk/Tun/2016, Heri Herdiansyah

Indonesian Notary

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah perlu mendapatkan perhatian dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hal perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bagi pemegang hak pengelolaan tetapi juga bagi pemegang hak guna bangunan yang mana ketika hak guna bangunan telah habis dan akan diperpanjang, para pihak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik dari sisi pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak guna bangunan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai implikasi pengalihan hak atas tanah kepada PT X (Persero) dengan hak pengelolaan terhadap perpanjangan hak guna bangunan …

Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Nadila Sandy Dethia

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR pada dasarnya merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Camat, terhadap peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR yang merupakan tanah yang belum memiliki sertipikat ini dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum memiliki sertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatu perikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan kekuatan SKGR yang dijadikan jaminan dalam suatu Perjanjian Utang Piutang. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan …

Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama), Revita Aldia Putri Ta

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang ,namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah …

Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180k/Pdt/2017), Riska Putri Anggita

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi …

Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Penerbitan Duplikat Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017), Rizaldi Malkan Husni

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data …

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018), Widinasnita Putri Nusantara

Indonesian Notary

Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan memperhatikan kewajibannya sebagai notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data …

“Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Dan Notaris Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/Pdt/2019/Pt.Bdg)", Windi Astriana

Indonesian Notary

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. Selanjutnya, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini …

Actual Issues Of Implementing Legal Mechanisms For The Rational Use Of Natural Gas To Connect Household And Communal Consumers To The Gas Network, Akbarshokh Teshaboyev

Review of law sciences

The article presents the process of connecting household and communal consumers to the gas network, the procedure for registration and gasification, construction, installation and commissioning on the basis of equipment that allows the rational use of natural gas, the introduction of legal mechanisms which requires rational use of gas in this process, as well as,giving scientific proposals to improve these relations based on the experience of foreign countries.

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Class Actions And Private Antitrust Litigation, Albert H. Choi, Kathryn E. Sprier

Law & Economics Working Papers

When firms collude and charge supra-competitive prices, consumers can bring antitrust lawsuits against the firms. When the litigation cost is low, firms accept the cost as just another cost of doing business, whereas when the cost is high, the firms lower the price to deter litigation. Class action is modeled as a mechanism that allows plaintiffs and attorneys to obtain economies of scale. We show that class actions, and the firms' incentive to block them, may or may not be socially desirable. Agency problems, settlement, fee-shifting, treble damages, public enforcement, and sustaining collusion through repeat play are also considered.

21 In The 21st—An Evaluation Of The Tobacco Regulation Trend, Casey Kellum

St. Mary's Law Journal

Tobacco regulation persists as a controversial issue both legally and politically in the United States. Throughout American history, states rely on local legislation to provide adequate protection to consumers of tobacco products, as “Big Tobacco” targets consumers for its addictive product. One of the most recent amendments in this arena is the state by state decision to raise the minimum legal sales age for tobacco to twenty-one.

Despite rigorous regulation of tobacco products in the United States, however, tobacco remains the leading cause of preventable deaths in the country. These “Tobacco 21” ordinances come at a critical time when the …

Pragmatism In The Pandemic: The Protection Of Commercial Tenants In Singapore, Edward Ti

Research Collection Yong Pung How School Of Law

The COVID-19 epidemic has not spared any country, not least a densely populated country like Singapore. The government has been working tirelessly developing new policies and laws to mitigate the human and economic devastation brought on by the virus. The COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020 (COTMA) is intended to tackle some of the negative effects brought about by COVID-19. With an initial application period of 6 months which can be amended at the Minister’s discretion, the COTMA covers a wide range of issues. Summarily, the COTMA provides for public health controls necessary to manage the health crisis, increases bankruptcy and …

Trading Through A Pandemic: The Singaporean Experience, Henry Gao, Dhiraj G. Chainani, Siu Farn Chew

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Being a small country with one of the highest trade-to-GDP ratios in the world, Singapore faced seemingly insurmountable challenges at the onset of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. As countries around the world scrambled to fight the pandemic, they imposed restrictions on exports and imports, suspended international transportation of both goods and people, and invoked emergency power and exceptions to justify their actions. All these presented unprecedented challenges to Singapore, a country which relies on international trade not only for its prosperity but also for survival. This article discusses how Singapore tries to meet these challenges through various initiatives …

As The Role Of The Driver Changes With Autonomous Vehicle Technology, So, Too, Must The Law Change, Nanci K. Carr

St. Mary's Law Journal

Getting a driver’s license is a highly anticipated rite of passage for most teenagers. Being alone behind the wheel, in control of a 3,000-pound machine, is an honor, a privilege, and a sign of adult responsibility. How will that change when driver’s licenses become licenses “to cause technology to engage” with the increased use of autonomous cars? Will driver’s education courses, with their focus on safety rules and defensive driving techniques, be eliminated if all a vehicle operator needs to do is push a button and the vehicle does the rest? While arguably autonomous cars are safer, they will not …

Insolvency Law In Emerging Markets, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Corporate insolvency law can serve as a powerful mechanism to promote economic growth. Ex ante, a well-functioning insolvency framework can facilitate entrepreneurship, innovation and access to finance. Ex post, corporate insolvency law can perform several functions, including the reorganization of viable companies in financial distress, the liquidation of non-viable businesses in a fair and efficient manner, and the maximization of the returns to creditors. Therefore, if having an efficient corporate insolvency framework is essential for any country, it becomes even more important for emerging economies due to their potential for growth and their greater financial needs.

Reputation Systems Bias In The Platform Workplace, E. Gary Spitko

BYU Law Review

Online reputation systems enable the providers and consumers of a product or service to rate one another and allow others to rely upon those reputation scores in deciding whether to engage with a particular provider or consumer. Reputation systems are an intrinsic feature of the platform workplace, in which a platform operator, such as Uber or TaskRabbit, intermediates between the provider of a service and the consumer of that service. Operators typically rely upon consumer ratings of providers in rewarding and penalizing providers. Thus, these reputation systems allow an operator to achieve enormous scale while maintaining quality control and user …