Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox In Indonesian Laws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium,
2020
Universitas Internasional Batam
Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox In Indonesian Laws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium, David Tan
Indonesia Law Review
Notaries in Indonesia have existed since the colonial period. Changes in technology and the continuous evolution of information bring a flow of change in all aspects of life, including the legal sector. However, the position of notaries in Indonesia has not undergone significant changes despite ongoing advancements. The promulgation of Law No. 2 of 2014 formally introduced the term “cyber notary” to Indonesian law. However, the idea of cyber notary is not practical because of legal obstacles that seem to form a legal paradox. This work analyzes the position of cyber notaries in Indonesia’s positive legal order and the challenges, …
Freedom Of Speech And The Role Of Constitutional Courts: The Cases Of Indonesia And South Korea,
2020
Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Freedom Of Speech And The Role Of Constitutional Courts: The Cases Of Indonesia And South Korea, M. Lutfi Chakim
Indonesia Law Review
Freedom of speech is a constitutional right that must be protected in a democratic society. However, there is an alarming problem in many countries where governments limit freedom of speech by targeting people espousing views contrary to those of the government. Many free speech cases handled by the Constitutional Courts of Indonesia and Korea demonstrate a gradual decline in the quality of democracy there. This article aims to assess the extent to which the Constitutional Courts’ role and responsibilities contribute to the protection of freedom of speech. Through its decisions, the Constitutional Courts in those two countries have contributed to …
The Case For Preempting State Money Transmission Laws For Crypto-Based Businesses,
2020
University of Arkansas, Fayetteville
The Case For Preempting State Money Transmission Laws For Crypto-Based Businesses, Carol R. Goforth
Arkansas Law Review
Few industries are evolving as rapidly or as dramatically as those involving payment systems. The recent advent and spread of cryptocurrencies and associated trading platforms and exchanges, as well as ongoing improvements and innovations in FinTech generally, ensure that this is going to continue for the foreseeable future. Along with this rapid change has come a dynamic increase in the number and range of payment startups, a development that has been recognized as likely to redound to the benefit of consumers and the broader economy. The problem is simply that regulation is not keeping up with innovation.
Sidra International Dispute Resolution Survey: 2020 Final Report,
2020
Singapore Management University
Sidra International Dispute Resolution Survey: 2020 Final Report, Nadja Alexander, Vakhtangi Giorgadze, Allison Goh
Research Collection Yong Pung How School Of Law
The International Dispute Resolution Survey: 2020 Final Report presents the findings of the Singapore International Dispute Resolution Academy’s inaugural examination into the preferences, experiences, practices and perspectives of international dispute resolution users around the globe. The survey examined three major international dispute resolution mechanisms: international commercial arbitration, international commercial mediation, international commercial litigation, as well as hybrid dispute resolution mechanisms such as mediation-arbitration and arbitration-mediation. The survey also inquired into the use of technology in international dispute resolution, such as predictive analytical tools and negotiation support systems, and asked the users to express whether they were satisfied with the use …
The Low Usage Of Bankruptcy Procedures: A Cultural Problem? Lessons From Spain,
2020
Singapore Management University
The Low Usage Of Bankruptcy Procedures: A Cultural Problem? Lessons From Spain, Aurelio Gurrea-Martinez
Research Collection Yong Pung How School Of Law
While filing for bankruptcy does not seem appealing for any debtor regardless of the jurisdiction, the reluctance to use the bankruptcy system varies across countries. This article explores the underlying reasons and economic effects of the low usage of bankruptcy procedures in Spain, where the rate of business bankruptcies is one of the lowest in the world. Some authors have argued that the low usage of bankruptcy procedures in Spain is due to a “cultural” problem faced by Spanish entrepreneurs. According to this hypothesis, the lack of a “bankruptcy culture” makes Spanish entrepreneurs afraid to use the bankruptcy system. In …
Addressing The Auditor Independence Puzzle: Regulatory Models And Proposal For Reform,
2020
Singapore Management University
Addressing The Auditor Independence Puzzle: Regulatory Models And Proposal For Reform, Martin Gelter, Aurelio Gurrea-Martinez
Research Collection Yong Pung How School Of Law
Auditors play a major role in corporate governance and capital markets. Ex ante, auditors facilitate firms’ access to finance by fostering trust among public investors. Ex post, auditors can prevent misbehavior and financial fraud by corporate insiders. In order to fulfill these goals, however, in addition to having the adequate knowledge and expertise, auditors must perform their functions in an independent manner. Unfortunately, auditors are subject to conflicts of interest by, for example, providing non-audit services or the mere fact of being hired and paid by the audited company. Therefore, even if auditors act independently, investors have reason to think …
Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt), Anastasia Lucia Margaret
Indonesian Notary
Penelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan” namun PT IKP selaku pemegang saham tidak pernah menandatangani Keputusan Sirkuler PT …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.),
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.), Anita Ratna Sari
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/pid.b/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan …
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj),
2020
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj), Audina Sintasari
Indonesian Notary
Pada dasarnya suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang memungkinkan kesepakatan tersebut berakibat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Salah satu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbj. Penelitian ini menganalisis penerapan PPJB sebagai perjanjian bantuan untuk perjanjian pokok baru melalui jual beli serta implikasi hukum terhadap pembatalan AJB karena tidak dipenuhinya PPJB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa …
Akta Sewa Menyewa Dengan Objek Harta Bersama Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/Pdt/2018),
2020
Universitas Indonesia
Akta Sewa Menyewa Dengan Objek Harta Bersama Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/Pdt/2018), Aya Sofia
Indonesian Notary
Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh barang tersebut. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Namun, tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris ataupun masyarakat pada umumnya terkadang berbeda-beda …
Implikasi Yuridis Atas Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengakibatkan Akta Hibah Tanah Hak Milik Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547k/Pdt/2019),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Yuridis Atas Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengakibatkan Akta Hibah Tanah Hak Milik Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547k/Pdt/2019), Cecilia Andriana Suwarno
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi akibat hukum atas kelalaian PPAT dalam membuat akta hibah tanah hak milik dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yakni kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing di …
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris,
2020
Universitas Indonesia
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris, Clifford Erikson Kwandang
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan penggunaan cip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana data yang diperoleh akan dibaca/ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Adapun Analisa data dilakukan dengan secara Preskriptif. Hasil Analisa menyatakan bahwa Notaris hanya bertugas untuk meneliti kebenaran formil dari suatu akta, beban tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terletak pada kepatuhan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan …
Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017), Devita Putri Dewi
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi …
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur,
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha
Indonesian Notary
Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …
Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik harta bawaan. Permasalahan yang akan dibahas meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah …
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk),
2020
Universitas Indonesia
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Kejelasan dan kecermatan dalam merumuskan perjanjian merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa …
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
2020
Universitas Indonesia
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim
Indonesian Notary
Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seseorang yang beragama Islam karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam studi kasus terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi, isteri kedua dari seorang pewaris keturunan Tionghoa menuntut hak warisnya dari harta yang sebelumnya dimiliki oleh Pewaris dengan isteri pertamanya dan memohon agar perkara diselesaikan dengan Hukum Waris Perdata …
Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi), Fadzillah Sariyadi
Indonesian Notary
Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat …
Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017,
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017, Geraldi Yohanes Parlindungan
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT …
Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti,
2020
Universitas Indonesia
Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti, Hadi Marendra Muhammad
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan terhadap penyampingan jaminan Hak Tanggungan. Untuk …
