Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor:5/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Vii/2019),
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor:5/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Vii/2019), Namira Andrini
Indonesian Notary
Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah …
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/Tun/2018),
2020
Universitas Indonesia
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/Tun/2018), Ayu Permata Sari
Indonesian Notary
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan …
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Pasar Modal Berdasarkan Pojk Nomor 67/Pojk.04/2017,
2020
Universitas Indonesia
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Pasar Modal Berdasarkan Pojk Nomor 67/Pojk.04/2017, Desintya Nur Amalia
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017? Yang kedua adalah bagaimana perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal? Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Merupakan Harta Pailit,
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Merupakan Harta Pailit, Felton Hartato
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan tugas mengalami kesalahan sehingga membuat dirinya dituntut sehingga harus mengubah aktanya dan hampir mengakibatkan dirinya pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang segi hukum dimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan terhadap harta yang termasuk dalam boedel pailit, tanggung jawab notaris yang lalai dalam membuat akta tersebut serta akibat hukum terhadap notaris yang mengalami pailit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan untuk hal tersebut sudah cukup jelas, namun terdapat celah atau kelemahan dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan …
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016),
2020
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016), Joyce Karina
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis …
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/Pn.Mnd.),
2020
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/Pn.Mnd.), M. Ichsan Alfara
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd.). Permasalahan hukum dalam tulisan ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan di KPKNL Manado dan Tanggung jawab Penjual dan Pejabat Lelang terhadap pelaksanaan lelang yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd. yaitu lelang eksekusi yang …
Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk),
2020
Universitas Indonesia
Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk), Melati Nur Fajri
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta mengenai tanah. Terkait pelaksanaan jabatan sebagai PPAT tersebut, seringkali PPAT membuat Akta Jual Beli Tanah berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT pada saat pembuatan Akta Jual Beli Tanah tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi kebenaran keterangan yang diberikan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan surat pernyataan tersebut dikarenakan penghadap tidak membawa identitas asli. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah serta implikasi hukum terhadap Akta Jual …
Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/Pt.Dki),
2020
Universitas Indonesia
Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/Pt.Dki), Puti Ayu Cassandra
Indonesian Notary
Seringkali pasangan suami isteri yang melakukan Perkawinan Campuran tidak memperhatikan akibat hukum dari Perkawinan Campuran tersebut, khususnya terhadap harta bersama. Untuk melindungi diri pribadi dan agar di kemudian hari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak sehingga tidak melibatkan harta yang dimilikinya, hendaknya pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, pasangan suami isteri tersebut sempat membuat Perjanjian Kawin …
Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah,
2020
Universitas Indonesia
Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah, Rubby Ellryz
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha …
Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/Pdt/2018/Pt.Yyk),
2020
Universitas Indonesia
Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/Pdt/2018/Pt.Yyk), Dian Syaferli
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya? Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Notaris/PPAT? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil analisa adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan MK (Notaris/PPAT) jika dilihat …
Praktik Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Blanko Kosong Terkait Dengan Status Tanah Yang Belum Dipecah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/Pt.Bdg),
2020
Universitas Indonesia
Praktik Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Blanko Kosong Terkait Dengan Status Tanah Yang Belum Dipecah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/Pt.Bdg), Rachmi Siti Awlyanti
Indonesian Notary
Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Per ubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2016/PT.BDG. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai keabsahan pembuatan Akta Jual Beli, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong, …
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel.),
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel.), Steven Liem
Indonesian Notary
Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan pembayaran dari pembeli, maka pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah yang berarti kepemilikan saham tersebut masih merupakan milik penjual. …
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018),
2020
Universitas Indonesia
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalinya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat …
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/Pn.Dps),
2020
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/Pn.Dps), Syarifah Nurul Aziizi
Indonesian Notary
Artikel ini mengenai perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang objek jual belinya diserahkan kembali kepada penjual. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas objek jual beli berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas, dan amar putusan yang kurang memberi keadilan bagi pembeli. Selanjutnya notaris yang menyerahkan …
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.),
2020
Universitas Indonesia
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary
Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018),
2020
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif …
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps),
2020
Universitas Indonesia
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai cacat yuridis Akta Jual Beli serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT …
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014),
2020
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks),
2020
Universitas Indonesia
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Indonesian Notary
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …
