Commercial Law Commons^™

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Tim), Rita Vania Kusmayaningtyas

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembuatan akta yang cacat hukum oleh PPAT serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. …

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/2018), Yustisia Aviyanti

Indonesian Notary

Artikel ini menganalisis mengenai jual beli tanah objek sita jaminan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum sehingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode …

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515k/Pdt/2019), Bachtiar Noly Wijaya

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Warranty, Product Liability And Transaction Structure: The Problem Of Amazon, Edward J. Janger, Aaron D. Twerski

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Amazon, and other internet sales platforms, have revolutionized the manner in which goods are purchased and sold. The obligations undertaken by Amazon in those sales are unclear, both as a matter of transparency, and as a matter of legal doctrine. Is Amazon a store? Is it a shipper? Is it a telephone? In various transactions Amazon can play some or all of these roles. Choosing the right metaphor has consequences. Amazon knows this and has done everything it can to deploy the metaphors selectively to its best legal and practical advantage, even when the chosen characterizations are inapt or even …

Door Shut And Ears Plugged: How Consumer Reporting Casts Identity Theft Victims Out Of Financial Society And How The Law Can Be Harmonized To Bring Them Back In, Ryan Bolger

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Consumer Reporting Agencies (CRAs) are the gatekeepers to the American economy. As the chief informants for prospective lenders, landlords, and employers, they exert immense power over the day-to-day decisions of who gets what. Despite these high stakes, the CRAs run consumer reporting as an automated electronic process that causes a lot of reporting errors, disqualifying consumers from essential goods, services, and opportunities. This is painfully true in the context of identity theft, where perverse incentives pollute the integrity of consumer reporting, piling undue harm onto identity theft victims. The law provides a remedy for this problem, but circuit courts are …

Your Uber Driver Is Here, But Their Benefits Are Not: The Abc Test, Assembly Bill 5, And Regulating Gig Economy Employers, Brian A. Brown Ii

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In September 2019, California passed Assembly Bill 5 (AB 5) which adopts the ABC test as the standard for determining whether an individual worker is an employee or an independent contractor. This legislation is aimed at gig economy employers, such as Uber, whose workers are arguably misclassified as independent contractors, ultimately denying them access to benefits and the ability to unionize. This Note will discuss AB 5 by identifying the successes and pitfalls of the legislation. While AB 5 is a step in the right direction, the bill still needs to be refined to avoid gaps in enforcement. Further, this …

Consumers' Declining Power In The Fintech Auto Loan Market, Pamela Foohey

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Automobiles have become part of America’s infrastructure. For most people, having access to a car is crucial to their livelihoods and they will take on significant amounts of debt to purchase vehicles. Auto debt is unlike any other consumer debt, both in its structure, which allows creditors to easily seize collateral, and in its lack of regulation. The unique and lucrative nature of auto debt has not gone unnoticed by lenders or by companies leveraging fintech to offer people new ways to purchase cars and car loans. This Article assesses the evolving marketplace for auto sales, leasing, and loans to …

Symposium: Consumer Welfare Market Structure And Political Power, Edward J. Janger

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Two competing visions dominate the fields of antitrust and consumer protection: neo-liberal and progressive. The neo-classical approach is associated with Robert Bork and the Law and Economics Movement. The progressive strand is older, identified with Brandeis and early 20th Century social reform. As a matter of chronology the Brandeisian view dominated into the 1970s, but from 1980, until recently, the Borkian law and economics approach has been in ascendancy in Congress, the academy, and in the courts. Technological change and events in the broader economy have caused the politics and the academic focus to shift. The financial crisis of 2008-09 …

Arbitration (Tahkim) And Reconciliation (Sulh) In Islam As Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Saidilyos Khakimov

The Light of Islam

The main reason behind this work is to illustrate the current need for Islamic alternative dispute resolution methods and offer analysis to show the benefts of their applications. There has been a vivid rise in ADRs’ recognition globally as a substitute for litigation and related issues that would be better if addressed with an Islamic perspective. The wide usage of the term has been intensifed uninterruptedly after the second half of the 20th century. This paper intends to introduce a 1,5-centuryyear-old background of legally institutionalized arbitration
(Tahkim) and reconciliation (Sulh), Islamic means or ways of alternative dispute resolution. I will …

The Rise Of Transnational Commercial Courts: The Astana International Financial Centre Court, Ilias Bantekas

Pace International Law Review

The proliferation of international commercial courts aims to boost income from legal services and serve as a catalyst for newly found rules of law and thus attract investor confidence. The latter is the underlying purpose for the creation of the Astana International Financial Centre (AIFC) and its Court. The Court’s legal framework is set out in the tradition of its competitors in the Gulf and similarly employs an impressive lineup of former senior judges from the United Kingdom. It is a unique experiment because it strives to create a balance between maintaining a judicial institution of the highest caliber while …

Commercializing Cannabis: Confronting The Challenges And Uncertainty Of Trademark And Trade Secret Protection For Cannabis-Related Businesses, John Mixon

Washington Journal of Law, Technology & Arts

Over the last couple of decades, society has become more accepting of recreational cannabis and an ever-growing number of states have passed pro-cannabis legislation. With this change, the cannabis industry has, to some extent, exploded into a booming enterprise in states that have legalized marijuana. Nonetheless, cannabis' status as a Schedule I banned substance under the Controlled Substances Act of 1970 remains unchanged. As a result, businesses in the cannabis industry face the unique challenge of having to toe the line between "legally" operating under state law and violating federal law, which trumps state law. One particular situation in which …

The Legal Aspects Of Listing The Shares Of The Private Joint Stock Company In The Financial Market According To The Uae Law. An Analytical Study, Dr.Mohammad Saad Al Armman

Faculty Peer-Reviewed Papers | بحوث هيئة التدريس المحكمة

No abstract provided.

Towards An Optimal Model Of Directors' Duties In The Zone Of Insolvency: A Comparative Assessment, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

In a recent article, I analyse the primary regulatory models of directors’ duties in the zone of insolvency observed internationally. From a sample of more than 20 countries from Asia, Australia, Europe, Latin America, Africa, and North America, I distinguish six regulatory models: (i) the imposition of a duty to initiate insolvency proceedings, generally found in Europe; (ii) the imposition of a duty to recapitalise or liquidate the company, typically existing in Europe and Latin America; (iii) the imposition of a duty to minimise losses for the creditors, existing in the United Kingdom; (iv) the imposition of a duty to …

The Future Of Reorganization Procedures In The Era Of Pre-Insolvency Law, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Several countries and regions around the world, including Singapore, the United Kingdom, and the European Union, are amending their restructuring framework to implement a pre-insolvency mechanism that includes most of the features that exist in the US Chapter 11 reorganization procedure. However, unlike what happens in the United States, where unsuccessful reorganizations lead to Chapter 7 liquidations, companies using this ‘de facto Chapter 11’ (DFCH11) are still allowed to use formal reorganization procedures. This article argues that, while the rise of the DFCH11 is not necessarily undesirable provided that various protections are put in place, jurisdictions implementing this restructuring tool …

Artificially Low Salaries And Tax Dodging, Hern Kuan Liu, Vincent Ooi

Research Collection Yong Pung How School Of Law

In the recent case of Wee Teng Yau v Comptroller of Income Tax, the Singapore Supreme Court considered the issue of tax avoidance by professionals for the first time. The case involved a dentist, Dr Wee, who was initially employed by Alfred Cheng Orthodontic Clinic Pte Ltd (ACOC). Subsequently, he incorporated Straighten Pte Ltd (SPL), of which he was the sole director and shareholder. Dr Wee continued to provide the same dental services to ACOC's patients as he had done before. However, instead of paying Dr Wee directly for his services, ACOC paid for his services to SPL, which in …

Brave New World: A Post-Coronavirus Perspective On Trade, Kevin J. Fandl

Journal of Law and Policy

Trade policy during the Obama Administration largely reflected the pinnacle of the globalist moment in history. The dream of global peace through economic security was on the cusp of being achieved, with a comprehensive set of trade alliances linking countries both economically and politically to one another, a worldwide system of rules which nearly all countries abided in their economic relationships, and a deeply integrated global supply chain that not only enabled companies to satisfy consumer demands at exceedingly low cost and rapid development, but also empowered more and more workers in poor countries to join the global economy. This …