Commercial Law Commons^™

Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan, Nadya Mifta Utami

Indonesian Notary

Penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan proses lebih cepat dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan Perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dengan membuat Akta Perdamaian. Kewenangan Notaris untuk membuat semua akta termasuk Aka Perdamaian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Suatu akta autentik yang …

Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan Cv Berdasarkan Anggaran Dasar Cv Dan Kuhd, Nike Destia Nuralim

Indonesian Notary

Sekutu Komanditer memiliki pertanggungjawaban terbatas atas tindakan dari persekutuan komanditer (CV) selama sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan CV walaupun berdasarkan kuasa. Saat ini, terdapat kecenderungan anggaran dasar CV memasukkan ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari sekutu komanditer untuk tindakan tertentu CV yang dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab. Akibatnya terdapat perdebatan terkait dengan kewenangan dari sekutu komanditer dalam memberikan persetujuan tindakan CV. Tulisan ini membahas tentang akibat hukum terhadap sekutu komanditer dalam hal anggaran dasar CV menentukan tindakan hukum tertentu CV hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari sekutu komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena …

Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018), Priska Talitha Fatimah

Indonesian Notary

Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dan taat pada aturan-aturan serta kode etik profesi yang berlaku, tetapi realitanya masih sering dijumpai Notaris/PPAT yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tesis ini membahas tentang adanya penyimpangan dari aturan-aturan serta kode etik yang berlaku yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451K/Pid/2018 dimana Notaris/PPAT HAK dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta oleh Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan akta autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan …

Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898k/Pid/2018), Priski Athaya Fatimah

Indonesian Notary

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketika isi dari akta tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan terdapat pihak yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah Permasalahan …

Sistem Sanksi Dalam Pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat Kondemnator (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.Pwn.Diy/Xi/2018), Muhammad Arbani

Indonesian Notary

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang …

Implikasi Yuridis Akta Jual Beli Yang Dikategorikan Sebagai Akta Simulasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/Pdt/2018/Pt Yyk), Putri Hilaliatul Badria Hakim

Indonesian Notary

Tesis ini membahas tentang Implikasi Yuridis Akta Jual Beli yang Dikategorikan Sebagai Akta Simulasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/ PDT/ 2018/ PT.YYK). Permasalahan meliputi keabsahan akta jual beli dikategorikan sebagai perjanjian simulasi dan akibat hukum yang timbul dari akta jual beli yang dikategorikan sebagai akta simulasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan akibat dibuatnya Akta Jual Beli dalam kasus ini menurut penulis tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang …

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk), Rachel Lavinia Listyawan

Indonesian Notary

Jurnal ini bertujuan untuk menekankan kembali mengenai urgensi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan. Nilai-nilai pokok GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan apabila benar-benar direalisasikan dalam lingkungan kerja organ perseroan niscaya akan menjadi sebuah standar budaya kerja yang baru dan tinggi. Selain memperhatikan keseimbangan hak seluruh pemangku kepentingan pada perseroan, penerapan GCG juga berdampak signifikan di kala organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dalam studi kasus yang diteliti Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mencerminkan nilai pokok GCG dan terbukti tindakan tersebut ‘menyelamatkan’ perseroan dari kemungkinan pailit di saat kondisi finansial perseroan juga tidak kondusif. …

Jaminan Perorangan Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Siti Nurlailatul Qodriyah

Indonesian Notary

Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian …

Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta

Indonesian Notary

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang …

Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.), Asteria Tiar Novita

Indonesian Notary

Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemgenga saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan …

Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita

Indonesian Notary

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh …

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim, Kory Ulama Sari Budiarti

Indonesian Notary

Pelaksanaan jual beli dalam realitanya seringkali ditemukan permasalahan, baik itu permasalahan langsung terjadi pada saat pelaksanaan jual beli maupun permasalahan yang baru muncul di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli jika tidak menemukan penyelesaian dapat mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli adalah ketidakwenangan seseorang menjual objek jual beli. Keberhasilan pelaksanaan jual beli dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kewenangan atas objek tentunya menyimpang dari ketentuan prosedur jual beli. Kurangnya pemahaman pembeli dan PPAT dalam melakukan jual beli menjadikan pembeli dan PPAT membiarkan perjanjian jual beli berlangsung tanpa memikirkan akibat …

Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal, Adinda Afifa Putri

Indonesian Notary

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga …

Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Jual Beli Yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017), Lusiana Iskandar Wijaya

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas praktik terjadinya pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum dan kaitannya dengan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. …

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki. Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/Pt.Dki.), Hauna Nur Azizah

Indonesian Notary

Which decided that the legalization of the marriage agreement does not apply toward a third party and must be ruled out, therefore the autor is interested in discuss the legal consequences of the third party involved and the validity of the marital assetthat is obtained during the marriage. To solve these problems, a normative juridical method with a typology of descriptive analytical was used. The data analysis was carried out using a statute approach and a case approach. The result of this research show that an under-hand marriage agreement made by legitimate parties and binds the parties with the condition …

Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Suatu Objek Lelang Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt/2017/Pt.Dps), Maruli Serling Glorius Tambunan

Indonesian Notary

perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak …

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Hibah Saham Yang Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa Yang Telah Berakhir (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp), Melfi Puteri Chairany

Indonesian Notary

Perseroan terbatas (PT) terdiri dari modal yang terbagi atas saham, salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi, Komisaris, Karyawan Perseroan atau pihak lain. Salah satu syarat berakhirnya surat kuasa ialah ketika surat kuasa tersebut dicabut oleh pemberi kuasa. Putusan yang akan dianalisa dalam penulisan ini yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp. Dalam putusan tersebut Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuan pemegang saham selaku pemberi kuasa, direktur telah melakukan hibah saham …

Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, Nadya Tahsya Rachmasari Ham

Indonesian Notary

Ham, Nadya Tahsya Rachmasari. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank” (Desember 2020) Suatu perjanjian kredit yang dilakukan perbankan dapat mengakibatkan resiko yang besar sehingga bank dituntut berhati-hati dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan potensi kerugian dengan memerhatikan asas-asas prekreditan yang sehat diantaranya adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan Perbankan juga dimaksudkan dalam hal menggunakan jasa Notaris. Salah satunya dengan penerbitan Surat Pernyataan Notaris atau biasa disebut dengan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke …

Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Kdi), Ulfa Amalyah Usman

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasar …

Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai Ppat, Winny Kartika Tantri

Indonesian Notary

Pejabat sementara Notaris seharusnya berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan

karena Notaris yang meninggal dunia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Meskipun dalam menjalankan jabatan terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, namun dirinya memiliki dua protokol yang berbeda yang menjadi tanggung jawabnya. Protokol tersebut yaitu protokol Notaris dengan protokol PPAT. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan antara kewenangan pejabat sementara Notaris dengan kewenangan PPAT dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam membuat akta PPAT terhadap akta pertanahan yang dibuatnya. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis …