Commercial Transportation, Madeline E. Mcneeley, Sarah L. Adle, Joshua H. Dorminy, Elizabeth M. Brooks, Stephen G. Lowry

Mercer Law Review

Commercial transportation involves all the significant forms of passenger and freight transportation across the United States. This Article surveys significant judicial, regulatory, and legislative developments in commercial-transportation law affecting the federal judicial circuit including Georgia, Alabama, and Florida during the period from January 1, 2020, through December 31, 2020. The first three areas discussed here are subject to heavy federal regulation due to their far-reaching effects on interstate commerce: trucking and other commercial motor vehicles, aviation, and railroads. The other two areas discussed in this Article—autonomous-vehicle technology and shareable electric bicycles and scooters—are regulated primarily at the state and local …

Capitalization Of The Global Green Economy: An Analysis Of South Carolina's Current Foreign Direct Investment Efforts And Suggestions For Continued Sustainability, William E. Hilger

South Carolina Law Review

No abstract provided.

Powerhouses: A Comparative Analysis Of Blockchain-Enabled Smart Microgrids, Michael Mattioli, Scott J. Shackelford

Articles by Maurer Faculty

For over a century, electricity in the United States has been generated and sold mainly by centralized powerplants. Although this model of power collection and distribution has many advantages, resiliency is a growing problem. Brittle infrastructure and growing complexity have made the nation’s power grid less reliable over the past twenty years. Some technologists believe the solution is to go small. In the past five years, small communities in the United States and overseas have built “micro-grids”—networks of roof-top solar panels that store electricity in communal banks of batteries, combined with software that allows homeowners and businesses to buy and …

Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Agita Chici Rosdiana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta “relaas” mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam suatu Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk …

Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019), Amanda Feby Fitrayani

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan akta pengikatan hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat, pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan hibah dalam putusan ini, dan, bentuk tanggung jawab dari Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat …

Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik, Alya Shafira

Indonesian Notary

Pengecekan sertipikat dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertipikat hak atas tanah. Hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Pada pelaksanaannya pengecekan sertipikat menjadi kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta yang berisi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Berjalannya waktu pengecekan sertipikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik. Pengecekan elektronik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Sebagai …

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016), Ling Fransiska

Indonesian Notary

Notaris membuat akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dapat terdegradasi dan dibatalkan, jika notaris menuangkan kesepakatan para pihak kedalam akta namun nyatanya berbeda dengan fakta yang ada. Kasus putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016 sebagai bahan utama penelitian, hal ini terkait degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik, yang dapat disebabkan dari berbagai faktor. Permasalahan yang diangkat, bagaimana akta autentik dapat terdegradasi, akibat hukum terhadap pembatalan akta, serta tanggung jawab notaris atas terdegradasinya dan pembatalan akta tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder, dengan alat pengumpulan data studi dokumen penelusuran berbagai literatur. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. …

Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas, Merdi Aditya Putra

Indonesian Notary

Perkawinan merupakan hal yang mendasar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat perkawinan poligami yang disesuaikan dengan agama yang dianut. Namun tidak jarang perkawinan poligami dilakukan dengan tidak mengindahkan itikad baik (good faith) dan bersikap tidak jujur dengan memalsukan identitas statusnya yang sudah bersuami atau beristri. Kasus-kasus pemalsuan identitas untuk mempermudah poligami terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi dari perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas serta akibat hukum yang timbul dari hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal …

Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya, I Kadek Agus Satria Darma Putra

Indonesian Notary

Notaris adalah suatu profesi yang amat mulia yang dengan menggunakan jabatannya berwenang dalam membuat akta autentik. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang yang berprofesi Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kerahasiaan minuta akta tersebut juga wajib di jaga oleh para pekerja yang bekerja di kantor Notaris maupun yang telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris. Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih …

Keabsahan Klausul Pembebasan Kewajiban Akibat Force Majeure Dalam Akta Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/Pdt.G.S/2019/Pn Pal), I Gede Yudi Arsawan

Indonesian Notary

Para pihak dalam membuat akta sewa menyewa harus mengerti akan syarat-syarat dan asas-asas pembuatan perjanjian karena apabila tidak maka akta sewa menyewa tersebut dapat dianggap tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Akta sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus hak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan prestasi serta juga dengan bersamaan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Suatu perjanjian sewa menyewa yang tidak memenuhi Asas Keseimbangan berakibat perjanjian tersebut tidak akan dapat mengikat para pihak yang meskipun telah sepakat terhadap perjanjian tersebut, …

Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Deny Fernaldi Chastra

Indonesian Notary

Perkembangan dunia kenotariatan di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan Cyber Notary. Banyak negara sudah menerapkannya, termasuk negara yang mewarisi sistem hukum Common Law dan Civil Law. Cyber Notary seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut, padahal pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini mendorong profesi Notaris untuk memanfaatkan Cyber Notary. Cyber Notary merupakan salah satu upaya menjaga Notaris dan klien dari risiko ancaman virus COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap …

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr.), Hari Sumarga

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Namun, ada kalanya terdapat seorang Notaris yang tidak mengikuti prosedur hukum dalam pelaksanaan kewenangannya membuat akta autentik. Hal ini pun mengakibatkan Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dan karenanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Seperti halnya Terdakwa RUUR yang merupakan seorang Notaris didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr. Dalam Putusan tersebut, RUUR dinyatakan telah melakukan pemalsuan akta autentik karena membuat PPJB dan AJB tanpa dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan karenanya tidak membacakan …

Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018), Aditya Wahyu Febriyantoro

Indonesian Notary

Penulisan artikel hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap sehingga berakibat Surat Keterangan Waris tersebut cacat hukum dan dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026K/Pdt/2018. Artikel hukum ini juga mengkaji bentuk perlindungan Notaris kedepan dalam membuat Surat Keterangan Waris. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode …

Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020), Yanti Yoswara

Indonesian Notary

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang tidak saksama dalam memasukkan nomor persil ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan nomor persil dalam Buku C Desa dengan yang terdapat dalam Akta PPJB. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu PPJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu hal tertentu sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, akibat hukum terhadap …

Akibat Balik Nama Tanah Oleh Notaris/Ppat Mengakibatkan Sertipikat Atas Tanah Berupa Harta Bersama Berdasarkan Ajb Disertai Kuasa Jual Yang Diberikan Oleh Kuasa Jual Yang Sudah Meninggal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn), Cornelia Limiawan

Indonesian Notary

Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik penjual berdasarkan Akta Van De Pot yang pembuatanya dilakukan dihadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri dengan posisi pembeli telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan apa yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kualitatif didapatkan kesimpulan bahwa Notaris/PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakanAJB sesuai …

Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/Pn.Plg.), Rini Irmanti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya …

Penjualan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Kuasa Untuk Menjual Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680/Pdt.G/2019/Pn.Sgr), Fortra Noviar

Indonesian Notary

Akta Notaris seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian istimewa sebagai alat bukti yang kuat karena merupakan akta autentik, namun dengan catatan apabila dibuat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Penelitian tesis ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680/Pdt.G/2019/PN.Sgr. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis: 1. Dampak terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat tidak memenuhi ketentuan; dan 2. Penjualan jaminan objek hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Adapun metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan bahan utamanya adalah data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yakni dampak terhadap Akta tersebut batal demi hukum …

Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya, Wahid Ashari Mahaputera

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bagi Notaris yang menjadi Turut Tergugat terhadap akta-akta yang dibuatnya. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban seorang Notaris yang menjadi Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta yang telah dibuatnya adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi berupa ganti rugi kepada pihak atau klien yang dirugikan atas perbuatannya yang dilakukan oleh Notaris. Perlindungan terhadap Notaris yang menjalankan Jabatannya, sebaiknya dapat dilakukan dimana sebelum terjadinya suatu perkara yang dapat membuat Notaris yang menjalankan tugasnya menjadi turut tergugat, hal ini disebabkan agar …

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum Di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/Pdt/2019/Pt Bdg), Dessy Miranti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dinyatakan batal demi hukum di pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum yang semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, Notaris banyak bekerja dalam membantu kegiatan PT. Salah satu peran Notaris terkait kegiatan PT adalah dalam pelaksanaan RUPS yang merupakan organ Perseroan. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris BR atas RUPS tersebut. Dalam …

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga Am Dan Pt. Pj), Ramzi Farhan

Indonesian Notary

Ketentuan dalam Bagian Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, termasuk hak eigendom. Dari pernyataan di dalam Pasal 1 Ketentuan-ketentuan Konversi dapat diartikan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU a quo sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA yaitu bukan warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum melakukan konversi hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh UUPA. Sebagai akibatnya muncul sengketa seperti yang ditemukan dalam kasus yang melibatkan ahli waris …