Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Commercial Law Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

6,425 Full-Text Articles 5,502 Authors 6,937,726 Downloads 143 Institutions

All Articles in Commercial Law

Faceted Search

6,425 full-text articles. Page 56 of 145.

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari 2021 Universitas Indonesia

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari

Indonesian Notary

PPAT memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. akta otentik yang dibuat oleh PPAT harus mampu memeberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah maupun calon penerima hak atas tanah yang baru. Sebelum dilakukannya penndaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah. penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang dicapai …


Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza 2021 Universitas Indonesia

Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza

Indonesian Notary

The legal vacuum of implementing regulations of Law Number 20 of 2011 concerning Flats to further regulate the implementation of the Association of Owners and Tenants of Flats, provoked the Ministry of Public Works and People's Work to issue regulations regarding the Association of Owners and Tenants of Flats. In 2018, a regulation was issued, namely the Minister of PUPR Regulation Number 23/PRT/M/2018 concerning the Association of Owners and Occupants of Flats Units, then followed by the issuance of Governor Regulation Number 132 of 2018 by the DKI Jakarta Government. The presence of these two regulations has led to several …


Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania 2021 Universitas Indonesia

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui cessie serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebasahan cessie …


Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian 2021 Universitas Indonesia

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan …


Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz 2021 Universitas Indonesia

Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz

Indonesian Notary

Notary has a substantial role in Indonesia society especially in civil rights amongs legal subject. In capital markets scope, notary as one of capital market supporting professions who providing public affairs services for private law. In order to professional implement, notaries must carry out their professional duties competently base on notarial ethics code. Law no. 8 of 1995 concerning capital market, have been appointed notary as a supporting professions. In general, the main role of supporting professions are to aid the issuers regarding go public process and fulfil discrosure requirement. This journal particularly will discuss about related case concerning notaries …


Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami 2021 Universitas Indonesia

Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami

Indonesian Notary

The position of a Notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a Notary must behave honestly and protect the interests of the parties, this is intended so as not to reduce public trust in his profession as a Notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the Notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the Notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, normative juridical research methods were …


Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas 2021 Universitas Indonesia

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas

Indonesian Notary

This Thesis research discusses about the authority and obligation of Notary in making authentic deeds based on results of the circular decisions of the Company, also discussing about Notary’s responsibility in making two authentic deeds with the same number and date establishment. This research used normative jurisdical method with problem identification research typology. Issuance of two authentic deeds with the same number and date establishment is a deviation in regulation of Notary. In adition this action is a infringements of the criminal act which by incorporating false information because the stated date in the deeds is different with the reality. …


Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata 2021 Universitas Indonesia

Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata

Indonesian Notary

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. …


Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel 2021 Brooklyn Law School

Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel

Brooklyn Law Review

Corpus linguistics presents an exciting tool for improving interpretation of documentary language. But it would be a mistake to overvalue the tool or to use it as grounds for ejecting consideration of other data from the interpretative task. While properly operationalized corpus linguistics analysis represents an advancement over traditional textualism, it remains subject to the same problems that plague excessively rigid textualism that refuses to give consideration to contextual evidence of meaning. To be most effective in achieving accurate and just interpretative results, corpus linguistics, like traditional reading of documentary language, requires context. This includes not only the context of …


Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps 2021 Villanova University Charles Widger School of Law

Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps

Villanova Law Review (1956 - )

No abstract provided.


Are You In Or Out? Hong Kong And The Applicability Of The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, Cullen Threlkeld 2021 University of Georgia School of Law

Are You In Or Out? Hong Kong And The Applicability Of The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, Cullen Threlkeld

Georgia Journal of International & Comparative Law

No abstract provided.


Implementing An Insolvency Framework For Micro And Small Firms, Aurelio GURREA-MARTINEZ 2021 Singapore Management University

Implementing An Insolvency Framework For Micro And Small Firms, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Micro-, small-, and medium-sized enterprises (MSMEs) represent the vast majority of businesses in most countries around the world. Despite the economic relevance of these firms, most insolvency jurisdictions do not provide adequate responses to MSMEs. Moreover, with a few exceptions, the academic literature on insolvency law has not traditionally focused on the treatment of MSMEs in insolvency. This article seeks to contribute to the debate by exploring the primary features and problems of MSMEs in insolvency as well as the weaknesses of the ordinary insolvency framework to deal with MSMEs. It also provides a general overview of the primary reforms …


The Rise Of Pre-Packs As A Restructuring Tool: Theory, Evidence And Policy, Aurelio GURREA-MARTINEZ 2021 Singapore Management University

The Rise Of Pre-Packs As A Restructuring Tool: Theory, Evidence And Policy, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

The use of pre-packs as a restructuring tool has been traditionally popular in the United Kingdom and the United States. In recent years, however, several jurisdictions around the world, including Singapore, India, Spain, the Netherlands and the Philippines have promoted the use of pre-packs. By shortening the length of insolvency proceedings, pre-packs have the ability to reduce the costs of financial distress—especially those associated with the loss of reputation, employees, suppliers, consumers and goodwill. Thus, pre-packs can help maximise the value of the firm for the benefit of debtors, creditors, and society as a whole. However, the conflict of interests, …


Insolvency Law In Emerging Markets, Aurelio GURREA-MARTINEZ 2021 Singapore Management University

Insolvency Law In Emerging Markets, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

A well-functioning corporate insolvency system can serve as a valuable tool to promote entrepreneurship, innovation, access to finance and economic growth. Therefore, if having an efficient insolvency framework is essential for any country, it becomes even more important for emerging economies due to their potential for growth and their greater financial needs. Unfortunately, the academic literature has generally paid more attention to the regulation of corporate insolvency in developed countries. Thus, with some notable exceptions, it has largely omitted the debate about the optimal design of insolvency law in jurisdictions that, in addition to requiring a more active policy debate, …


The Role Of Expropriation Clauses In Protection And Promotion Of Foreign Investments In Renewable Energy: An Essential But Overlooked Legal Consideration, Moosa Akefi Ghaziani, Mohammad Akefi Ghaziani 2021 Payame Noor University, Iran

The Role Of Expropriation Clauses In Protection And Promotion Of Foreign Investments In Renewable Energy: An Essential But Overlooked Legal Consideration, Moosa Akefi Ghaziani, Mohammad Akefi Ghaziani

Indonesia Law Review

Today the world is tackling climate change. The global threat of energy poverty along with the growing need for energy has escalated this crisis. The promotion of renewable energy sources is widely known as the main solution to this challenge. Many International and regional agreements address various aspects of renewable energy development such as trade, transit, security, and investment. Foreign investment is recognised as a crucial prerequisite for the global deployment of renewable energy, since not all States have the financial and technological potentials to develop this sector. Various investment agreements are signed to facilitate and promote investments. These instruments …


Personal Data Privacy And Protective Federal Legislation: An Exploration Of Constituent Position On The Need For Legislation To Control Data Reliant Organizations Collecting And Monetizing Internet-Obtained Personal Data, Giovanni De Meo 2021 University of San Diego

Personal Data Privacy And Protective Federal Legislation: An Exploration Of Constituent Position On The Need For Legislation To Control Data Reliant Organizations Collecting And Monetizing Internet-Obtained Personal Data, Giovanni De Meo

Dissertations

In the past twenty years, the business of online personal data collection has grown at the same rapid pace as the internet itself, fostering a multibillion-dollar personal data collection and commercialization industry. Unlike many other large industries, there has been no major federal legislation enacted to monitor or control the activities of organizations dealing in this flourishing industry. The combination of these factors together with the lack of prior research encouraged this research designed to understand how much voters know about this topic and whether there is interest in seeing legislation enacted to protect individual personal data privacy.

To address …


Towards An Optimal Model Of Directors' Duties In The Zone Of Insolvency: An Economic And Comparative Approach, Aurelio GURREA-MARTINEZ 2021 Singapore Management University

Towards An Optimal Model Of Directors' Duties In The Zone Of Insolvency: An Economic And Comparative Approach, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

When a company becomes factually insolvent but it is not yet subject to a formal insolvency proceeding, the shareholders - or the directors acting on their behalf - may engage, even in good faith, in various forms of behaviour that can divert or destroy value at the expense of the creditors. For this reason, many jurisdictions impose special directors’ duties in the zone of insolvency. From a sample of more than 25 countries from North America, Europe, Latin America, Africa, Middle East, and the Asia-Pacific, this article seeks to explore the most common regulatory models of directors’ duties in the …


Exhaustion Requirements And Dispute Resolution Reform In Bilateral Investment Treaties, William Crowder Gaskins Jr. 2021 University of Georgia School of Law

Exhaustion Requirements And Dispute Resolution Reform In Bilateral Investment Treaties, William Crowder Gaskins Jr.

Georgia Journal of International & Comparative Law

No abstract provided.


Law School News: Rwu Law Acquires Top Marine Law Journal 08-19-2021, Michael M. Bowden 2021 Roger Williams University School of Law

Law School News: Rwu Law Acquires Top Marine Law Journal 08-19-2021, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.


Commitment To Disclosure And Transparency By Financial Brokerage Firms In The Financial Market: A Comparative Study, Dr. Mohammad Saad AL Armman 2021 Imam Malik College for Sharia and Law

Commitment To Disclosure And Transparency By Financial Brokerage Firms In The Financial Market: A Comparative Study, Dr. Mohammad Saad Al Armman

Faculty Peer-Reviewed Papers | بحوث هيئة التدريس المحكمة

No abstract provided.


Digital Commons powered by bepress