Commercial Law Commons^™

Corporate Governance Gaming: The Collective Power Of Retail Investors, Sergio Alberto Gramitto Ricci, Christina M. Sautter

Faculty Works

The GameStop saga and meme stock frenzy have shown the pathway to the most disruptive revolution in corporate governance of the millennium. New generations of retail investors use technologies, online forums, and gaming dynamics to coordinate their actions and obtain unprecedented results. Signals indicate that these investors, whom we can dub wireless investors, are currently expanding their actions to corporate governance. Wireless investors’ generational characteristics suggest that they will use corporate governance to pursue social and environmental causes. In fact, wireless investors can set in motion a social movement able to bring business corporations to serve their original partly-private-partly-public purpose. …

Creating Cryptolaw For The Uniform Commercial Code, Carla L. Reyes

Washington and Lee Law Review

A contract generally only binds its parties. Security agreements, which create a security interest in specific personal property, stand out as a glaring exception to this rule. Under certain conditions, security interests not only bind the creditor and debtor, but also third-party creditors seeking to lend against the same collateral. To receive this extraordinary benefit, creditors must put the world on notice, usually by filing a financing statement with the state in which the debtor is located. Unfortunately, the Uniform Commercial Code (U.C.C.) Article 9 filing system fails to provide actual notice to interested parties and introduces risk of heavy …

Alternative Solutions For Government Intervention In Climate Crisis Markets: Price Gouging And The Pandemic Egg Market Case Study, S. Byron Frazelle

William & Mary Environmental Law and Policy Review

The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.

The incredible, edible egg.

Fires in California, hurricanes along the Gulf, a worldwide pandemic—it is evident that the year 2020 was defined by great crises, most of which were direct results of or exacerbated by climate change. The effects of these crises on broader American society, in particular that of the COVID-19 pandemic, are just beginning to be realized. Nearly every aspect of American life has been impacted by the pandemic and …

The Federal Option: Delaware As A De Facto Agency, Omari Scott Simmons

Washington Law Review

Despite over 200 years of deliberation and debate, the United States has not adopted a federal corporate chartering law. Instead, Delaware is the “Federal Option” for corporate law and adjudication. The contemporary federal corporate chartering debate is, in part, a referendum on its role. Although the federal government has regulated other aspects of interstate commerce and has the power to charter corporations and preempt Delaware pursuant to its Commerce Clause power, it has not done so. Despite the rich and robust scholarly discussion of Delaware’s jurisdictional dominance, its role as a de facto national regulator remains underdeveloped. This Article addresses …

Federal Corporate Law And The Business Of Banking, Morgan Ricks, Lev Menand

Vanderbilt Law School Faculty Publications

The only profit-seeking business enterprises chartered by a federal government agency are banks. Yet there is barely any scholarship justifying this exception to state primacy in U.S. corporate law.

This Article addresses that gap. It reinterprets the National Bank Act (NBA) the organic statute governing national banks, the heavyweights of the financial sec- tor-as a corporation law and recovers the reasons why Congress wrote this law: not to catalyze private wealth creation or to regulate an existing industry, but to solve an economic governance problem. National banks are federal instrumentalities charged with augmenting the money supply-- a delegated sovereign privilege. …

The Uniform Commercial Code Survey: Introduction, Jennifer S. Martin, Colin P. Marks, Wayne Barnes

Faculty Scholarship

The survey that follows highlights the most important developments of 2020 dealing with domestic and international sales of goods, personal property leases, payments, letters of credit, documents of title. investment securities, and secured transactions.

Building A Restructuring Hub: Lessons From Singapore, Aurelio Gurrea-Martinez

Research Collection Yong Pung How School Of Law

This article analyses the legal, market and institutional features needed to become an international hub for debt restructuring. For that purpose, it explores the strategy followed by Singapore, as well as the market and institutional factors generally found in other leading centres for legal and financial services such as the United States, the United Kingdom and Hong Kong. In jurisdictions traditionally having creditor-oriented insolvency systems, such as the United Kingdom, Hong Kong and Singapore, one of the primary challenges for the improvement of the restructuring framework for debtors consists of making sure that the insolvency system remains protective of the …

Pembatalan Akta Jual Beli Saham Dalam Pelaksanaan Akuisisi Pt Sls (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019), Hertaty Sianturi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/Pn Smg, Viny Dwivi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggung jawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Kepalsuan Intelektual Dan Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019), Andri Setiawan

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik yaitu kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus lebih …

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah Pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 Pk/Pdt/2020), Elvira .

Indonesian Notary

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta PPJB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai …

Tanggung Jawab Keperdataan Dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/Pn.Sby), Azizah Amatullah Fitri

Indonesian Notary

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap Notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh …

Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Pengikat Perjanjian Hutang Piutang, Ghina Rezki Putri

Indonesian Notary

Kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah adalah dilarang, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan kuasa mutlak merupakan suatu penyelundupan hukum penguasaaan atas tanah. Salah satu kasus penggunaan kuasa mulak yaitu kuasa mutlak digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta jual beli, hal ini terjadi di Purwokerto. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan akta jual beli dengan dasar kuasa mutlak dan pertanggungjawaban PPAT terkait akta jual beli yang didasari kuasa mutlak perlindungan terhadap pihak yang kehilangan hak atas tanahnya …

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/Pn Pbr), Annisa Saraswati

Indonesian Notary

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan …

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Suci Febrianti

Indonesian Notary

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik mengatur kembali sertipikat tanah yang semula seperti buku menjadi sebuah sertipikat elektronik yang bagaimana bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk mewujudkan modernisasi pendaftaran pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kendala yang akan dihadapi dengan adanya …

Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2018/Pn.Clp), Faradilla Asyatama

Indonesian Notary

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada masa jabatannya berlangsung harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahkan tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Notaris yang sudah pensiun secara otomatis tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris, akan tetapi tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap …

Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020, Cut Priska Putri Handika

Indonesian Notary

Pewarisan harta peninggalan pewaris (boedel waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (legitimaris) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan …

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/Ptun.Jkt), Daniel Estefan Parmonang Sianipar

Indonesian Notary

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat; dan, upaya hukum terhadap notaris yang diberikan sanksi tidak …

Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia, Ria Anggara

Indonesian Notary

Protokol Notaris merupakan salah satu dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh para Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penyimpanan dan pemeliharaannya selama ini masih terkendala pada tempat dan biaya perawatan. Saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan diubahnya media kertas menjadi kertas elektronik untuk mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus berkembang. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan sistem penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perbandingan ketentuan penerapan penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia serta bagaimana …

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/Pdt.G/2020/Pa.Jmb, Natasya Asdina

Indonesian Notary

Penelitian ini mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan PPAT dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan orang …