10 Things Judges Should Know About Cryptocurrency,
2022
Duke Law School
10 Things Judges Should Know About Cryptocurrency, Lee Reiners
Faculty Scholarship
No abstract provided.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dalam Jumlah Yang Tidak Wajar Dengan Bantuan Sistem Milik Pt Sm,
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dalam Jumlah Yang Tidak Wajar Dengan Bantuan Sistem Milik Pt Sm, Emeralda Valerie
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dalam jumlah yang tidak wajar dengan bantuan sistem milik PT SM. Sistem membantu proses pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran dalam waktu singkat. Penggunaan sistem tidak mengindahkan syarat formal akta autentik. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai autentisitas akta jaminan fidusia yang dibuat menggunakan bantuan sistem; tanggung jawab Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang kehilangan autentisitasnya; dan peran Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam pelanggaran atas batas kewajaran jumlah pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian …
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020),
2021
Universitas Indonesia
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020), Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana
Indonesian Notary
Penelitian ini terkait dengan akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan akta wasiat berbentuk wasiat fidei commis serta melanggar hak para ahli waris. Berdasarkan pada pengertian wasiat ialah surat yang berisikan kehendak yang dibuat oleh pewaris yang merupakan tindakan hukum yang ingin dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan dalam pembuatan akta wasiat umum ini dilakukan di hadapan seorang notaris yang mengakibatkan notaris juga dijadikan sebagai turut tergugat sebagai pihak yang membuatkan akta yang dianggap tidak sesuai dengan hukum di indoneisa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat batalnya akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim …
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/Pdt/2020),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/Pdt/2020), Sem Sanjaya
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pengikatan jual beli di hadapan notaris, yang mana objek jual belinya sama dengan objek jual beli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali diakui oleh hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun eksistensinya tidak dikenal dalam hukum tanah nasional yang mengadopsi hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum positif, hak membeli kembali tidak diperkenankan apabila dimanfaatkan sebagai upaya kreditur untuk menguasai benda jaminan milik debitur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu akta otentik apabila dalam persidangan …
Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/Pn.Sbr),
2021
Universitas Indonesia
Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/Pn.Sbr), Mashita Nagieb Kuddah
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di luar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di luar pengadilan melalui parate eksekusi namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pertimbangan hakim yang berbeda terhadap kedua putusan tersebut dengan rentang waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang terbilang mirip dan terkait keabsahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan …
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/Pdt.G/2017/Pn Btm),
2021
Universitas Indonesia
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/Pdt.G/2017/Pn Btm), Yuyun Sri Wahyuni
Indonesian Notary
The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is an prilimanary agreement arrranged by potential seller and buyer based on the agreement before the transaction, formed in the private deed or notarial deeed. The main problem of this study is about the strength and validity of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed as evidence of transfer of rights, power and validity linked to the Supreme Court decision Number: 994 / K / PDT / 2020 jo Batam District Court Decision Number: 218 / PDT.G / 2017 / PN BTM. The research result explains that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed …
Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018,
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto
Indonesian Notary
This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation 13 of 2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can …
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”,
2021
Universitas Indonesia
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Penggugat juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta …
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks),
2021
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia
Indonesian Notary
This research discusses the responsibility of a Notary in carrying out the position, which if in the execution of the position there are things that might cause the deed void by the law. On actuate the position of a Notary, they have to be more careful in the deed work process to avoid the emergence of legal problems in the future, as happened in the case of the District Court Decree Number : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Decree Number 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. This study aims to determine the juridical responsibility of a Notary for the existence of unlawful acts committed by clients who were …
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015),
2021
Universitas Indonesia
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani
Indonesian Notary
Notary is an authorized Public Officer who is under supervision to carry out their position as a noble, integrous and professional notary. With regard to conducting criminal offense, a notary could be accounted for the deed that they make, based on what they see, what they witness and what they experience in a legal act. In this discussion, a notary often repeats a mistake, and upon their violation, a Notary is bound to be accounted for the mistake. Thus, the research is concerning with the responsibility of a notary who has made a violation that causes a loss to other …
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017),
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari
Indonesian Notary
Buying and selling is an agreement, where before entering into an agreement the party making the agreement must fulfill the terms of the agreement, one of which is an agreement, if the agreement is not given freely then this causes the agreement to have a defect in the formation of the agreement or is called a defect of will. One of the reasons for canceling the agreement is the abuse of circumstances, where if the abuse of circumstances can be proven in the making of the agreement, the agreement can be requested for cancellation to the Court. The problems to …
Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032,
2021
Universitas Indonesia
Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Futri Wicaksono Br Surbakti
Indonesian Notary
Green open space is part of urban elements that have ecological, aesthetic, socio-cultural and economic functions. Although its role is quite important, it is not uncommon for green open spaces to be the target of meeting land needs for development. Therefore, it is necessary to have a green open space management policy that can guarantee its existence. The problem is whether the availability of Public Green Open Space in accordance with the distribution of occupation in Depok City is in accordance with the applicable law and what are the obstacles and efforts implemented by the Depok City Government. To answer …
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps),
2021
Universitas Indonesia
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps), Nur Afni Hidayanti
Indonesian Notary
The Law on Notary Position (UUJN) clearly regulates the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who exercise their authority as regulated who ignore these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, where the reporter with the initials YS feels aggrieved for the actions of a notary with the initials PH who is domiciled in Denpasar, Bali. The reporting party conveyed the actions of the Notary PH who allegedly committed this unprofessional act to the Denpasar District Court, Bali. According to the Notary Public …
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg),
2021
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg), Azizah Amatullah Fitri
Indonesian Notary
Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada dasarnya, merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi jual beli hak atas tanah atau wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membantu klien, dengan memberikan pelayanan untuk menyetorkan pajak BPHTB dan PPh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban dari PPAT atas penggelapan uang titipan klien untuk pembayaran pajak BPHTB dan PPh serta penggelapan yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) dalam putusan pengadilan Nomor 738/Pid.B/2018/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, bersifat eksplanatoris …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020), Salsabila Oktasa
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dituntut untuk bersikap amanah, hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Notaris SHS membuat 2 (dua) akta perjanjian kerjasama yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 56 Tahun 2014 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 Tahun 2016 yang mana dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut, Notaris SHS tidak memeriksa status badan hukum dari Yayasan P serta Notaris SHS tidak hadir dalam salah satu pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan,
2021
Universitas Indonesia
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan, Novita Ariefiani Putri
Indonesian Notary
Notary becomes one of the Beneficial Owner (BO) Reporting Parties as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (Presidential Decree 13/2018). There are no exceptions of corporate form in the regulations, in other words State Own Enterprises (SOE) are included in one form of corporations that required to report their BO. In practice, there is no special procedures regulation for reporting Beneficial Owners in SOE, which basically meet …
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019),
2021
Universitas Indonesia
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019), M. Hendri Kurniawan
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dipandang oleh pemohon dapat mempersulit proses peradilan terhadap Notaris di Pengadilan.salah satu kewenangan tersebut adalah, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. …
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr),
2021
Universitas Indonesia
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr), Amalisa Sari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan Salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan Pihak Pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dari sisi pidana dan perdata, Implikasi Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah …
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah
Indonesian Notary
Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia,
2021
Universitas Indonesia
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia, Friska Evi Silviana
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh hampir semua masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola fikir dan pola hidup masyarakat serta membantu jalannya kegiatan sosial, politik, ekonomi serta budaya yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif …
