Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018,
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto
Indonesian Notary
This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation 13 of 2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can …
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”,
2021
Universitas Indonesia
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Penggugat juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta …
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks),
2021
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia
Indonesian Notary
This research discusses the responsibility of a Notary in carrying out the position, which if in the execution of the position there are things that might cause the deed void by the law. On actuate the position of a Notary, they have to be more careful in the deed work process to avoid the emergence of legal problems in the future, as happened in the case of the District Court Decree Number : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Decree Number 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. This study aims to determine the juridical responsibility of a Notary for the existence of unlawful acts committed by clients who were …
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015),
2021
Universitas Indonesia
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani
Indonesian Notary
Notary is an authorized Public Officer who is under supervision to carry out their position as a noble, integrous and professional notary. With regard to conducting criminal offense, a notary could be accounted for the deed that they make, based on what they see, what they witness and what they experience in a legal act. In this discussion, a notary often repeats a mistake, and upon their violation, a Notary is bound to be accounted for the mistake. Thus, the research is concerning with the responsibility of a notary who has made a violation that causes a loss to other …
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017),
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari
Indonesian Notary
Buying and selling is an agreement, where before entering into an agreement the party making the agreement must fulfill the terms of the agreement, one of which is an agreement, if the agreement is not given freely then this causes the agreement to have a defect in the formation of the agreement or is called a defect of will. One of the reasons for canceling the agreement is the abuse of circumstances, where if the abuse of circumstances can be proven in the making of the agreement, the agreement can be requested for cancellation to the Court. The problems to …
Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032,
2021
Universitas Indonesia
Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Futri Wicaksono Br Surbakti
Indonesian Notary
Green open space is part of urban elements that have ecological, aesthetic, socio-cultural and economic functions. Although its role is quite important, it is not uncommon for green open spaces to be the target of meeting land needs for development. Therefore, it is necessary to have a green open space management policy that can guarantee its existence. The problem is whether the availability of Public Green Open Space in accordance with the distribution of occupation in Depok City is in accordance with the applicable law and what are the obstacles and efforts implemented by the Depok City Government. To answer …
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps),
2021
Universitas Indonesia
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps), Nur Afni Hidayanti
Indonesian Notary
The Law on Notary Position (UUJN) clearly regulates the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who exercise their authority as regulated who ignore these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, where the reporter with the initials YS feels aggrieved for the actions of a notary with the initials PH who is domiciled in Denpasar, Bali. The reporting party conveyed the actions of the Notary PH who allegedly committed this unprofessional act to the Denpasar District Court, Bali. According to the Notary Public …
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg),
2021
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg), Azizah Amatullah Fitri
Indonesian Notary
Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada dasarnya, merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi jual beli hak atas tanah atau wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membantu klien, dengan memberikan pelayanan untuk menyetorkan pajak BPHTB dan PPh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban dari PPAT atas penggelapan uang titipan klien untuk pembayaran pajak BPHTB dan PPh serta penggelapan yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) dalam putusan pengadilan Nomor 738/Pid.B/2018/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, bersifat eksplanatoris …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020), Salsabila Oktasa
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dituntut untuk bersikap amanah, hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Notaris SHS membuat 2 (dua) akta perjanjian kerjasama yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 56 Tahun 2014 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 Tahun 2016 yang mana dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut, Notaris SHS tidak memeriksa status badan hukum dari Yayasan P serta Notaris SHS tidak hadir dalam salah satu pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan,
2021
Universitas Indonesia
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan, Novita Ariefiani Putri
Indonesian Notary
Notary becomes one of the Beneficial Owner (BO) Reporting Parties as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (Presidential Decree 13/2018). There are no exceptions of corporate form in the regulations, in other words State Own Enterprises (SOE) are included in one form of corporations that required to report their BO. In practice, there is no special procedures regulation for reporting Beneficial Owners in SOE, which basically meet …
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019),
2021
Universitas Indonesia
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019), M. Hendri Kurniawan
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dipandang oleh pemohon dapat mempersulit proses peradilan terhadap Notaris di Pengadilan.salah satu kewenangan tersebut adalah, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. …
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr),
2021
Universitas Indonesia
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr), Amalisa Sari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan Salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan Pihak Pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dari sisi pidana dan perdata, Implikasi Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah …
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah
Indonesian Notary
Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia,
2021
Universitas Indonesia
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia, Friska Evi Silviana
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh hampir semua masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola fikir dan pola hidup masyarakat serta membantu jalannya kegiatan sosial, politik, ekonomi serta budaya yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif …
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya),
2021
Universitas Indonesia
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya), Rizka Naufalian Zahra
Indonesian Notary
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Lokusnya berada di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting diteliti karena pembangunan depo berfungsi untuk menyimpan dan melakukan perawatan rutin, serta perbaikan ringan kereta pada trase Jabodebek. Depo LRT Jabodebek di bangun diatas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Secara khusus membahas persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat yaitu pada besaran nilai yang mereka dapat dan pada ganti kerugian di tanah milik pemerintah yaitu adanya pesengketaan …
Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019),
2021
Universitas Indonesia
Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019), Zaslyn Annisa
Indonesian Notary
Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children as the main legal source of adoption in Indonesia does not provide clear provisions regarding adopted children's inheritance rights. This results in the absence of unification of regulations regarding inheritance rights and the criteria for adopted children who can inherit. The case in this research is about husband and wife that raised 2 (two) adopted children. The first adopted child is adopted through a court decision, while the other is adopted through surrender without a court decision. When the adoptive mother died, the relationship between the adopted child and the …
Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020),
2021
Universitas Indonesia
Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020), Sumitro Salim
Indonesian Notary
Sifat terang dan tunai yang berasal dari Hukum Adat telah mengelami modernisasi, sehingga sifat terang berarti perbuatan hukum jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT/PPAT Sementara, sedangkan sifat tunai berarti adanya pemenuhan prestasi secara bersamaan yaitu penjual menyerahkan hak atas tanahnya secara yuridis dan pembeli membayar secara penuh (lunas). Pengertian dari sifat terang dan tunai diartikan secara beragam sehingga memunculkan perdebatan, baik secara teoritik maupun praktik seperti halnya yang terjadi terhadap jual beli hak atas tanah yang belum lunas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan sifat terang dan tunai dalam jual beli …
Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg),
2021
Universitas Indonesia
Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg), Farah Nindya Pratiwi
Indonesian Notary
Divorce is the breaking up of the marriage bond between husband and wife accompanied by sufficient reasons for the divorce. In the case of a divorce that is carried out by filing a lawsuit in court with one of the apostates, the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation do not clearly regulate this. However, in the perspective of Islamic Law, it is explained that when one of the husbands or wives apostatizes and does not return, the marriage becomes fasakh (canceled) due to the apostasy that occurred. The termination of a marriage if one of the parties is …
Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim),
2021
Universitas Indonesia
Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim), Beta Avissa
Indonesian Notary
Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan akta jual beli yang didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua …
Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal,
2021
Universitas Indonesia
Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal, Raden Roro Citra Hendardini
Indonesian Notary
The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful …
