Land Use Law Commons^™

Bridges To A New Era: A Report On The Past, Present, And Potential Future Of Tribal Co-Management On Federal Public Lands, Monte Mills, Martin Nie

Articles

Deep ancestral and traditional connections tie many Native Nations to the federal government’s public lands. The removal of these lands from indigenous control, their acquisition by the federal government, and the federal government’s approach to their management are largely premised upon the erasure or marginalization of those connections. Both physically and legally, Indian tribes have been removed from the landscapes they occupied since time immemorial. Rather than centering, honoring, and using those connections, the current discussion of tribal co-management of federal public lands is mostly bereft of this full legal and historical context.

Compounding these limitations is the considerable discretion …

Property Owners Look Out: The Train Is Coming, Natalie Crane

Seattle University Law Review

Over 4 million people currently live in the Puget Sound area in Washington state, and about 6 million people are expected to reside in the area by 2050. Additionally, Seattle renters faced a 71.2% increase in rent prices from 2010 to 2019. This data supports the need for much of the congested Seattle population to move outward and commute into the city for work. The implementation of a 116-mile system and other efforts to increase public transportation makes this need achievable and affordable.

This Comment focuses on the issue of just compensation in eminent domain; specifically, unique questions of compensation …

For Richer Or Poorer: Incentivizing Meaningful Investments In Qualified Opportunity Zones, Monica L. Keo

Seattle University Law Review

The wealth disparity in the United States is nothing new. Many have proposed wealth taxes and higher tax rates for large corporations to address income inequality; however, these proposals have been criticized as tax programs that are difficult to administer. Congress passed the Tax Cut and Jobs Act (TCJA) in 2017 and created a new investment vehicle known as the Qualified Opportunity Zone (QOZ). The QOZ program incentivizes private investors to invest their capital gains in exchange for a reduction in capital gains tax. The underlying idea of the QOZ program is to utilize a new tool designed to spur …

Towards A Law Of Inclusive Planning: A Response To “Fair Housing For A Non-Sexist City”, Olatunde C.A. Johnson

Faculty Scholarship

Noah Kazis’s important article, Fair Housing for a Non-sexist City, shows how law shapes the contours of neighborhoods and embeds forms of inequality, and how fair housing law can provide a remedy. Kazis surfaces two dimensions of housing that generate inequality and that are sometimes invisible. Kazis highlights the role of planning and design rules – the seemingly identity-neutral zoning, code enforcement, and land-use decisions that act as a form of law. Kazis also reveals how gendered norms underlie those rules and policies. These aspects of Kazis’s project link to commentary on the often invisible, gendered norms that shape …

The Compensation Constraint And The Scope Of The Takings Clause, Thomas W. Merrill

Faculty Scholarship

The idea I wish to explore in this Essay is whether the established methods for determining just compensation can shed light on the meaning of other issues that arise in litigation under the Takings Clause. Specifically, is it possible to “reverse engineer” the Takings Clause by reasoning from settled understandings about how to determine just compensation in order to reach certain conclusions about when the Clause applies, what interests in private property are covered by the Clause, and what does it mean to take such property?

The proposed exercise is positive or descriptive in nature rather than normative. The hypothesis …

Disadvantaged Unincorporated Communities And The Struggle For Water Justice In California, Jonathan K. London, Amanda L. Fencl, Sara Watterson, Yasmina Choueiri, Phoebe Seaton, Jennifer Jarin, Mia Dawson, Alfonso Aranda, Aaron King, Peter Nguyen, Camille Pannu, Laurel Firestone, Colin Bailey

Faculty Scholarship

This article maps a meshwork of formal and informal elements of places called Disadvantaged Unincorporated Communities (DUCs) to understand the role of informality in producing unjust access to safe drinking water in California’s San Joaquin Valley. It examines the spatial, racial, and class-based dimensions of informality. The paper aims to both enrich the literature on informality studies and use the concept of informality to expand research on DUCs and water access. We use socio-spatial analyses of the relationships between informality and water justice to reach the following conclusions: DUCs face severe problems in access to safe drinking water; disparities in …

Regaining Control Over The Climate Change Narrative: How To Stop Right-Wing Populism From Eroding Rule Of Law In The Climate Struggle In India, Binit Agrawal

Fordham Environmental Law Review

No abstract provided.

Innovative Regulatory And Financial Parameters For Advancing Carbon Capture And Storage Technologies, Zen Makuch, Slavina Georgieva & Behdeen Oraee-Mirzamani

Fordham Environmental Law Review

No abstract provided.

Textiles As A Source Of Microfiber Pollution And Potential Solutions, Lea M. Elston

Fordham Environmental Law Review

No abstract provided.

Lessons From Renewable Energy Diffusion For Carbon Dioxide Removal Development, Anthony E. Chavez

Fordham Environmental Law Review

No abstract provided.

Unveiling The “Trojan Horses” Of Gentrification: Studies Of Legal Strategies To Combat Environmental Gentrification In Washington, D.C. And New York, N.Y., Sarena Malsin

Pace Environmental Law Review

No abstract provided.

Tanggung Jawab Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Dan Jasa Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 06/B/Mppn/X/2018), Aprilia Lusiana Wijaya

Indonesian Notary

Tingginya persaingan antar Notaris pada saat ini menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam artikel yang memuat penelitian ini, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran berupa tindakannya yang merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas serta mencantumkan pekerjaannya sebagai Jasa Hukum Perseroan Terbatas tersebut dan melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk bertindak amanah dan tidak berpihak. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris …

Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2019/Pt.Dps), Avitya Danastri

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah …

Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018), Cindy Amelia Iskandar

Indonesian Notary

Seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya”. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 terdapat seorang Notaris yang melaksanakan penandatanganan akta di luar wilayah jabatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN tersebut. Penandatanganan …

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 1460/Pid.B/2019/Pn.Dps, Dheandy Dwisaptono

Indonesian Notary

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Namun, pada praktik pembuatan akta oleh Notaris, seringkali dilakukan pelanggaran di mana Notaris tidak melanggar kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta-akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Ni Ketut Alit Astari, Notaris melakukan penipuan terhadap salah satu pihak dan tidak membacakan akta pada saat penandatanganan akta. …

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha

Indonesian Notary

Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …

Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid/2019/Pt.Btn), Etheldreda Tikatama Ayutiar

Indonesian Notary

Tulisan ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti …

Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida

Indonesian Notary

Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …

Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Pelaksanaan Lelang Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Yang Cacat Yuridis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Bgr), Irena Revin

Indonesian Notary

Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini …

Akibat Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, Liong Adeline

Indonesian Notary

Akta otentik seharusnya menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau pejabat umum untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya dan mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa perjanjian yang dibuat dalam akta otentik kemudian dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam kasus pembatalan perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, para pihak harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, termasuk juga terdapat hak dari pemberi pinjam hak untuk mendapatkan pengembalian uang yang telah …