The Legal Debate: Corner Crossing And Public Land Access,
2025
University of Montana, Missoula
The Legal Debate: Corner Crossing And Public Land Access, Kaden Leverenz
Undergraduate Theses, Professional Papers, and Capstone Artifacts
Is it legal to cross from one corner of public land to an adjacent corner of public land across checkerboarded landscapes in the American West? This question regarding corner crossing has become one of the most prominent and unresolved issues in public land access. Although federal courts in Iron Bar Holdings v. Cape (2025) confirmed corner crossing, without touching or damaging private land, does not constitute trespass, the legal landscape still remains unsettled. Public land users play a significant role in shaping the direction of this issue, as demonstrated by past public mobilizations against large-scale land sell-offs. Therefore, this paper …
Free Movement Rights And The American City,
2025
Louisiana State University
Free Movement Rights And The American City, Ryan Stoa
FIU Law Review
American cities are facing an inflection point. Widespread dissatisfaction with urban planning outcomes is making land use and transportation policies (such as congestion pricing) a mainstream topic of debate. Suburban sprawl and housing shortages are moving urban populations into the periphery, commuting times (and associated mental health problems) are increasing, and pedestrian and cyclist deaths caused by vehicles are at all-time highs. American cities that were largely planned and built in the twentieth century based on assumptions that we now know are flawed are not meeting the needs of their residents, and urban planners are making changes to reshape urban …
How To Teach A Course On Land Use And Anti-Jewish Discrimination,
2025
Touro Law Center
How To Teach A Course On Land Use And Anti-Jewish Discrimination, Michael Lewyn
Scholarly Works
In 2022, I was asked to teach a one-week mini-course within a broader course on "Structural Barriers and the Pursuit of Equity," a course focusing on various forms of structural discrimination. The course is typically taught by over a dozen professors from various parts of Touro University, each of whom teaches for a week on a different topic. I chose to teach on issues related to land use law (because my scholarship focuses on that area) and in particular how land use law has been used by and against traditionally observant Jews (because that is the religious tradition I am …
A Conservative Attack On Urbanism - And Why It Fails,
2025
Touro Law Center
A Conservative Attack On Urbanism - And Why It Fails, Michael Lewyn
Scholarly Works
No abstract provided.
Disparate Impact And Synagogue Location,
2025
Touro Law Center
Disparate Impact And Synagogue Location, Michael Lewyn
Scholarly Works
Because anti-density regulations seem likely to have a negative impact upon Sabbath-observant Jews, one might think that such regulations violate the Fair Housing Act (FHA) disparate impact doctrine. The purpose of this article is to show why FHA claims in this type of situation are unlikely to succeed: first by explaining the law governing the disparate impact doctrine, and then by applying that law to a hypothetical case involving Orthodox Jews.
A Guide To Urban Planning And Environmentalism,
2025
Touro Law Center
A Guide To Urban Planning And Environmentalism, Michael Lewyn
Scholarly Works
Review of The Sustainable Urban Design Handbook, by Nico Larco, Kaarin Knudson.
Rupture In The Legal Hierarchy: Normative Conflicts And The Subversion Of Agrarian Principles In Indonesia’S Omnibus Law,
2024
Faculty of Law, Universitas Tarumanagara
Rupture In The Legal Hierarchy: Normative Conflicts And The Subversion Of Agrarian Principles In Indonesia’S Omnibus Law, Waldus Situmorang, Mella Ismelina F. R., Rasji Rasji
Indonesia Law Review
This article examines the normative conflict between Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation and the Basic Agrarian Law (UUPA), specifically within the land law cluster. Using a normative approach and the theory of derogation, the article identifies three core areas of legal inconsistency: (1) the strengthening of Land Management Rights (Hak Pengelolaan), (2) foreign ownership of apartment units, and (3) the granting of land rights in aboveground and underground spaces. These legal inconsistencies not only create normative dualism but also generate legal uncertainty and threaten the principle of …
Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Skt) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamahagung Nomor 1606 K/Pdt/2022),
2024
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Skt) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamahagung Nomor 1606 K/Pdt/2022), Helena Albright T Sitompul
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan bukti hak dalam melakukan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606/K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah perihal SKT yang menjadi alas hak dalam menguasai tanah, ternyata dikeluarkan pada saat telah terjadi sengketa diatasnya. Penulisan artikel ini dilakukan denganmetode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analisis, jenis data berupa data sekunder, dengan alat pengumpulan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil peneliDan menunjukkan, bahwa SKT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, dan apabila merujuk pada Pasal 97 …
Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pdt/2021/Pt Smg),
2024
TRE & Partners Attorney & Counselor at Law
Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pdt/2021/Pt Smg), Chantiqa Dwi Ayudhia C
Indonesian Notary
Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya …
Analisis Pelampauan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah Sebagai Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah,
2024
Mahasiswa Magister Kenoatriatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Analisis Pelampauan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah Sebagai Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah, Syafa Nissa Amanda
Indonesian Notary
Perjanjian sekunder atau perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian induk atau utama harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dan juga membahas bagaimana kedudukan perjanjian sewa menyewa yang dibuat berdasarkan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah. Penelitian ini menggunakan metode penilitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan bahwa ketentuan pelaksanaan Bangun Guna Serah atas aset milik pemerintah daerah telah diatur di beberapa ketentuan …
Penerapan Pp No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah,
2024
Customer Relations Coordinator Plaza Mini
Penerapan Pp No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah, Saarah Faadhilah
Indonesian Notary
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps),
2024
Strategic Partnerships & Affiliate Marketing Kawan Lama Group
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Shanea Gabrielle
Indonesian Notary
Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah …
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023),
2024
Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Kantor Notaris & PPAT Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023), Ilma Zhafirah Albar
Indonesian Notary
Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara …
Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby),
2024
Legal Intern Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar
Indonesian Notary
Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi),
2024
PT.Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang
Indonesian Notary
Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …
Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management,
2024
University of Montana School of Law
Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett
Public Land & Resources Law Review
Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.
Schutter V. State Board Of Land Commissioners,
2024
University of Montana School of Law
Schutter V. State Board Of Land Commissioners, Gillian P. Ellison
Public Land & Resources Law Review
In Schutter v. State Board of Land Commissioners, the Montana Supreme Court addressed the State’s fiduciary obligation in the context of water rights appurtenant to school trust lands. Central to the Court’s holding was the State’s fiduciary duty in managing lands held in trust for the benefit of the State. By upholding the State’s claim to partial ownership of a water right originating on private land, the Schutter Court underscored the tension between private property rights and the State's trust fiduciary duties.
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana,
2024
University of Montana School of Law
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana, Sarah J. Leopard
Public Land & Resources Law Review
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force v. Montana evaluates the efficacy of the proposed 2024 gray wolf floating season in preventing harm to grizzly bears, a protected species in Montana. The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed the implementation of a “serious questions” test for preliminary injunctions that is specific to Endangered Species Act cases. The Court agreed with the district court’s grant of a preliminary injunction that limited the 2024 floating season temporally, but modified the injunction in two respects, thereby narrowing its application. The Court’s holding signifies the continuation of a preliminary injunction standard that values protections for …
Supplements To Environmental Impact Statements: Implementation Of The Standards Set By The Council On Environmental Quality,
2024
University of Maine School of Law
Supplements To Environmental Impact Statements: Implementation Of The Standards Set By The Council On Environmental Quality, Dale Lynn Gavin
Maine Law Review
Environmental impact statements (EISs) are prepared before any major federal project is undertaken, as required by the National Environmental Policy Act (NEPA). An original EIS may become obsolete if a Project's operation later changes in any significant way, or if previously unsuspected environmental impacts are later discovered. When either of these two events occurs, compliance with NEPA demands that a supplemental EIS be prepared to focus on the changes. The decision whether a supplement is required in any particular situation is guided by standards set by the Council on Environmental Quality (CEQ). In addition, some federal agencies have promulgated their …
Deinstitutionalizing The Mentally Retarded In Maine: The Inevitable Face-Off With Zoning,
2024
University of Maine School of Law
Deinstitutionalizing The Mentally Retarded In Maine: The Inevitable Face-Off With Zoning, Pamela D. Albee
Maine Law Review
In July 1978, agencies and officials of the State of Maine entered into a federal consent judgment which terminated a class action lawsuit that had dragged on for three years. The consent judgment in Wuori v. Zitnay detailed a comprehensive plan designed to bring about speedy and meaningful relief to the plaintiff class: mentally retarded citizens of Maine involuntarily confined to Pineland Center, Maine's principal institution for the mentally retarded, and certain others who were conditionally released from Pineland and in community placements. The relief granted was a right to be provided the least restrictive and most normal living conditions …
