Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps),
2024
Strategic Partnerships & Affiliate Marketing Kawan Lama Group
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Shanea Gabrielle
Indonesian Notary
Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah …
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023),
2024
Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Kantor Notaris & PPAT Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023), Ilma Zhafirah Albar
Indonesian Notary
Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara …
Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby),
2024
Legal Intern Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar
Indonesian Notary
Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi),
2024
PT.Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang
Indonesian Notary
Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …
Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management,
2024
University of Montana School of Law
Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett
Public Land & Resources Law Review
Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.
Schutter V. State Board Of Land Commissioners,
2024
University of Montana School of Law
Schutter V. State Board Of Land Commissioners, Gillian P. Ellison
Public Land & Resources Law Review
In Schutter v. State Board of Land Commissioners, the Montana Supreme Court addressed the State’s fiduciary obligation in the context of water rights appurtenant to school trust lands. Central to the Court’s holding was the State’s fiduciary duty in managing lands held in trust for the benefit of the State. By upholding the State’s claim to partial ownership of a water right originating on private land, the Schutter Court underscored the tension between private property rights and the State's trust fiduciary duties.
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana,
2024
University of Montana School of Law
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana, Sarah J. Leopard
Public Land & Resources Law Review
Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force v. Montana evaluates the efficacy of the proposed 2024 gray wolf floating season in preventing harm to grizzly bears, a protected species in Montana. The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed the implementation of a “serious questions” test for preliminary injunctions that is specific to Endangered Species Act cases. The Court agreed with the district court’s grant of a preliminary injunction that limited the 2024 floating season temporally, but modified the injunction in two respects, thereby narrowing its application. The Court’s holding signifies the continuation of a preliminary injunction standard that values protections for …
Supplements To Environmental Impact Statements: Implementation Of The Standards Set By The Council On Environmental Quality,
2024
University of Maine School of Law
Supplements To Environmental Impact Statements: Implementation Of The Standards Set By The Council On Environmental Quality, Dale Lynn Gavin
Maine Law Review
Environmental impact statements (EISs) are prepared before any major federal project is undertaken, as required by the National Environmental Policy Act (NEPA). An original EIS may become obsolete if a Project's operation later changes in any significant way, or if previously unsuspected environmental impacts are later discovered. When either of these two events occurs, compliance with NEPA demands that a supplemental EIS be prepared to focus on the changes. The decision whether a supplement is required in any particular situation is guided by standards set by the Council on Environmental Quality (CEQ). In addition, some federal agencies have promulgated their …
Deinstitutionalizing The Mentally Retarded In Maine: The Inevitable Face-Off With Zoning,
2024
University of Maine School of Law
Deinstitutionalizing The Mentally Retarded In Maine: The Inevitable Face-Off With Zoning, Pamela D. Albee
Maine Law Review
In July 1978, agencies and officials of the State of Maine entered into a federal consent judgment which terminated a class action lawsuit that had dragged on for three years. The consent judgment in Wuori v. Zitnay detailed a comprehensive plan designed to bring about speedy and meaningful relief to the plaintiff class: mentally retarded citizens of Maine involuntarily confined to Pineland Center, Maine's principal institution for the mentally retarded, and certain others who were conditionally released from Pineland and in community placements. The relief granted was a right to be provided the least restrictive and most normal living conditions …
Stewart V. Inhabitants Of Durham: An Exclusionary Purpose Ignored,
2024
University of Maine School of Law
Stewart V. Inhabitants Of Durham: An Exclusionary Purpose Ignored, Peter Alexander Meyer
Maine Law Review
Exclusionary zoning of mobile homes has become an increasingly important issue in Maine because of escalating costs of conventional housing and rising unmet housing needs. Although towns may regulate mobile home or any other housing use in order to foster public health, safety, morals, or general welfare, they may not enact a zoning ordinance to exclude people of lower income in an attempt to avoid the "increased governmental costs and the stresses upon public services which generally accompany such an incursion." In Stewart v. Inhabitants of Durham, the Maine Supreme Judicial Court was confronted with an exclusionary purpose in a …
Corner Post V. Board Of Governors Of Federal Reserve System,
2024
University of Montana School of Law
Corner Post V. Board Of Governors Of Federal Reserve System, Alexis Karbowicz
Public Land & Resources Law Review
Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System resolved a circuit split on when claims against the federal government “accrue” under 28 U.S.C.A. § 2401(a). The Supreme Court clarified whether plaintiffs must file challenges within six years of a regulation’s enactment or may wait until they are directly affected by an agency action, even if that occurs years later. Examining the case’s factual and procedural background provides insight into the relevant regulatory context. The Court’s analysis offers a detailed interpretation of statutory language and establishes principles of claim accrual, alongside the policy considerations of regulatory finality and …
The Biopiracy Of Traditional Knowledge In United States Patent Law,
2024
University of Montana School of Law
The Biopiracy Of Traditional Knowledge In United States Patent Law, Hannah Green
Public Land & Resources Law Review
The United States intellectual property (“IP”) system is deeply intertwined with our country’s history and constitution. t is foundational in favoring young American inventors. George Washington signed the first patent act in 1790 in hopes of promoting the innovation and progress of science and useful arts. Yet, our patent system was also built around the Western tradition of individualism and competition, which failed to recognize the communal nature and traditional knowledge of tribal communities. This disparity allows the biopiracy of traditional knowledge to be lawful. This comment will explore the harmful toll that United States patent law has taken on …
Local Land Use Controls: An Idea Whose Time Has Passed,
2024
University of Maine School of Law
Local Land Use Controls: An Idea Whose Time Has Passed, Orlando E. Delogu
Maine Law Review
The suggestion that local land use control powers are not working well—that they may not be susceptible to modest but useful reforms or modifications and thus ought to be more drastically altered or abandoned altogether—is not new. Beginning nearly twenty years ago with Richard Babcock's publication of The Zoning Game, the literature and case law in the field is rife with express and implied suggestions that too much land use control power has been given to local governments. More recently Professor Jan Krasnowiecki suggested we abolish zoning, and the New Jersey court in its latest Mount Laurel decision underscored the …
The Public Trust Doctrine In Maine's Submerged Lands: Public Rights, State Obligation And The Role Of The Courts,
2024
University of Maine School of Law
The Public Trust Doctrine In Maine's Submerged Lands: Public Rights, State Obligation And The Role Of The Courts, Mitchell M. Tannenbaum
Maine Law Review
The State of Maine has within its borders over three thousand miles of coastline and numerous navigable rivers and lakes. The productive use of these waterways and the lands which lie beneath them historically has been linked to the quality of life within Maine and continues to be essential to the social and economic development of the state. Both the state's control over its thousands of acres of submerged lands and the public's right to use these lands derive from what has come to be known as the "public trust doctrine." The basic tenet of the doctrine is that the …
Wilderness, Trust, And Finality: The Baxter State Park Snowmobile Dispute,
2024
University of Maine School of Law
Wilderness, Trust, And Finality: The Baxter State Park Snowmobile Dispute, Ellen Kandoian, Brooke E. Barnes
Maine Law Review
The recent controversies surrounding the use of snowmobiles in Baxter State Park exemplify the human essence of the trust relationship and the law's awkwardness in addressing the inherently nonlegalistic principles of trust. Baxter State Park is an area of 201,018 acres in northern Maine, purchased by former Governor Percival Proctor Baxter and then donated to the State of Maine in trust. The park includes Mount Katahdin, the highest mountain in Maine and the head of the Appalachian Trail. As Chief Justice McKusick wrote in a recent decision construing the trust, "in its combination of size, uniqueness, permanence, and vision, his …
Managing The Cumulative Effects Of Coastal Land Development: Can Maine Law Meet The Challenge?,
2024
University of Maine School of Law
Managing The Cumulative Effects Of Coastal Land Development: Can Maine Law Meet The Challenge?, Alison Rieser
Maine Law Review
Following a period of slow economic growth for the State of Maine in the early part of this decade, improved economic conditions and new demographic trends have renewed the demand for commercial, residential, and recreational development in coastal communities across the state. For many years, Maine has tried to stimulate growth in its communities. Now, many of its coastal towns face a huge development boom, particularly in the southern and mid-coast areas, in communities such as York, Wells, Ogunquit, Kennebunk, Kennebunkport, Portland, Camden, and Belfast. These towns are struggling to find ways to control the increasing density of development along …
Exploring Keebet Von Benda-Beckmann's Legal Pluralism In Slum Transformation: An Ethnographic Study Of Urban Revitalization In Indonesia,
2024
Brawijaya University
Exploring Keebet Von Benda-Beckmann's Legal Pluralism In Slum Transformation: An Ethnographic Study Of Urban Revitalization In Indonesia, Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Maharani, Nadyah Maylika Rahmawati, Ika Ismudyahwati
The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies
Slum areas in Indonesia present a significant challenge, with government programs such as the National Slum Upgrading Program (NSUP) aiming to address urban poverty and improve living conditions. Despite the implementation of formal policies, the interplay between legal frameworks and local practices often determines the success of such initiatives. Drawing on Keebet von Benda-Beckmann’s theory of legal pluralism, this research examines the transformation of slums into productive and sustainable zones, focusing on Kampung Jodipan, Kampung Heritage Kajoetangan, and Kampung Kreatif Dago Pojok. These case studies reveal how formal legal systems interact with informal norms and community-driven practices in achieving urban …
Abdication Of Power: Arizona V. Navajo Nation And Judicial Refusal To Enforce The Federal Trust Relationship,
2024
University of Washington School of Law
Abdication Of Power: Arizona V. Navajo Nation And Judicial Refusal To Enforce The Federal Trust Relationship, Jessica Yin
Washington Law Review
Over 150 years ago, the federal government signed a treaty promising the Navajo people a permanent home within the bounds of their ancestral homeland. To this day, that promise remains unfulfilled because the Navajo people face a severe water access crisis. When the Navajo Nation brought the United States to the Supreme Court to enforce its promise, the Court declined to hold the federal government accountable.
This Comment analyzes the Supreme Court’s decision in Arizona v. Navajo Nation through the lens of the judiciary’s historical approach to the federal trust relationship. The Court has traditionally defined the federal trust relationship …
Zoning And Land Use Law,
2024
Mercer University School of Law
Zoning And Land Use Law, Newton M. Galloway, Steven L. Jones, Joshua Williams
Mercer Law Review
For the first time since 2017, the cases reviewed for the Zoning and Land Use Law Survey did not focus on judicial decisions attempting to transform legislative zoning decisions into quasi-judicial actions. ...
For this Survey period, attention shifts to the impact of State v. SASS Group, LLC, the first case arising after the 2020 amendment to the Georgia Constitution of 1983 in which Georgia voters approved a constitutional amendment (the Amendment) which permitted a limited waiver of the state’s sovereign immunity for declaratory judgment claims seeking a judicial determination that an action of a governmental official was unconstitutional. …
(Un)Worlding With Karipuna’S Shadowy Alliances: The Mirangã And The Isolados,
2024
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
(Un)Worlding With Karipuna’S Shadowy Alliances: The Mirangã And The Isolados, Hanmin Kin
Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America
This ethnographically inspired article investigates the ways in which the Karipuna Indigenous people in Rondônia defend their land in the Western Brazilian Amazon against forces of deforestation and dispossession. I focus on the Karipuna’s plurivalent and collective forest spirits called the mirangã, through life experience accounts of two survivors from the “pre-contact” era who embody the Karipuna-mirangã connection. Through an analysis of the onto-epistemological entanglements in which the mirangã and my interlocutors are situated, I articulate another front of the Karipuna’s multi-faceted resistance: the struggle of worlding vis-à-vis the non-indigenous world. This process also reveals the association (from …
