Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk),
2024
Universitas Indonesia
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim …
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks),
2024
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Indonesian Notary
Pelaksanaan pembiayaan syariah dana bergulir dengan jaminan kebendaan seharusnya menjalankan Prinsip Syariah, yaitu menerapkan asas-asas Hukum Perikatan Islam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui mekanisme litigasi dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/PT Mks. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah dana bergulir dengan agunan deposito konvensional berdasarkan asas Ikhtiyati dan keabsahan pengikatan agunan deposito konvensional sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah dana bergulir berdasarkan asas …
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter
Indonesian Notary
Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament except with an authentic deed and comply with formalities in the country where the deed is made. It implies these formal requirements determine its validity. A testament in form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option. The case involved 2 (two) testaments, one was made before a Notary before marriage, other was made in the United States after marriage. Testamentary heir of both testaments clashes. The article analyzes evidentiary strength of testament made by Indonesian citizens abroad, as well …
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr),
2024
Universitas Indonesia
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius
Indonesian Notary
Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah …
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel),
2024
Universitas Indonesia
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg),
2024
Universitas Indonesia
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari
Indonesian Notary
The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys),
2024
Universitas Indonesia
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris,
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji perihal klausul pemilikan jaminan oleh kreditur yang merupakan salah satu klausul yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab hukum seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli berdasarkan perjanjan utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer, dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, bahwa klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tidak memenuhi syarat objektif …
Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha,
2024
Universitas Indonesia
Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha, Muhammad Fatha Permana
Indonesian Notary
Tingginya Persaingan Usaha Di Dalam Era Globalisasi Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka …
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia,
2024
Universitas Indonesia
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim
Indonesian Notary
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik …
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg),
2024
Universitas Indonesia
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg), Anisa Salsabila, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Pada hukum Islam, pembagian harta warisan ialah salah satu kajian Islam yang pada keilmuan islam dibahas secara khusus pada fiqh mawaris. Dalam praktiknya terdapat pewarisan yang tidak mengikutsertakan anak dari pewaris dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana upaya hukum terhadap anak yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Waris Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.KBr. dan bagaimana kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang …
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .
Indonesian Notary
Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of …
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris,
2024
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris, Muliani Ichwani
Indonesian Notary
A Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights is a statement of power of attorney given by the principal or grantor of mortgage rights by appointing another party as the proxy in an authentic deed made by a Notary or PPAT. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions of the Law on the Position of Notaries, in practice when making an SKMHT deed based on the blank regulations of the head of the national land agency number 8 of 2012. What are the legal implications of an SKMHT deed made before a notary but not …
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg),
2024
Universitas Indonesia
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg), Muhammad Bintang Naufaldy, Fitri Arsil, Liza Priandhini
Indonesian Notary
In the context of land rights transactions affected by a seller's default, the legal certainty of the buyer is crucial for ensuring stability and trust. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) play a vital role in providing legal protection to both buyers and sellers, preserving integrity in these transactions. The research, guided by Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG, focuses on legal certainty issues for buyers when sellers default and the role of PPAT in ensuring certainty regarding house vacating. The research, utilizing a doctrinal method, employs a descriptive-analytical approach with qualitative data analysis from secondary sources. Key findings emphasize legal certainty tied …
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris,
2024
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief Akrabi, Yuli Indrawati, Rosewitha Irawathy
Indonesian Notary
A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze …
Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022),
2024
Universitas Indonesia
Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022), Muhamad Abdurahman Arasyid, Gratianus Prikasetya Putra
Indonesian Notary
The registration of land requires the community to submit proof of land ownership to the land office to be stored as a document book. The document book also includes documents related to physical and juridical data as the basis for land registration and any changes that occur on the land. The land office, as the institution responsible for storing the documents, is obliged to store them properly and be accountable for the destruction or damage of the land documents owned by the community. As explained in Decision Number 109 Pk/Tun/2022 Based on these facts, this research is based on the …
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn),
2024
Universitas Indonesia
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn), Moudy Khanza, Siti Hajati Hoesin
Indonesian Notary
This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary’s authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary’s responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at …
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah,
2024
Universitas Indonesia
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mhd Fadil, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary
The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on …
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022), Melati Pertiwi, Sonyedah Retnaningsih, Alwesius .
Indonesian Notary
This research is motivated by the fact that the use of Deeds of Land Sale and Purchase Agreements is still found as collateral for repayment of debts and receivables. According to the third paragraph number 5 (five) of Law number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land, the only institution of collateral rights over land is mortgage rights. Thus, guaranteeing land using a deed of sale and purchase agreement made before a notary raises legal issues, namely regarding the position and legal consequences of a deed of sale and purchase agreement which is based …
