Land Use Law Commons^™

Hillbilly Resurrection: A Response To Reviving Rural America, Jesse J. Richardson Jr.

West Virginia Law Review

No abstract provided.

Beyond The Suburban Ideal: Addressing Southern California’S Strained Affordable Housing Market Through Density Bonus Programs, Alissa Larue

School of Public Policy Capstones

This study examines how expanding Accessory Dwelling Units (ADUs) could serve as an effective policy solution to address the housing affordability crisis. In San Diego, a Bonus Program has been implemented to incentivize the construction of affordable ADUs by relaxing burdensome regulations. A Differences-in-Differences approach using two-way fixed effects is employed to evaluate the program's effectiveness in promoting ADU development, using city-level data from San Diego and Los Angeles counties. ADU permit applications serve as a key indicator of policy impact. The findings strongly suggest that the Bonus Program influenced increasing ADU permit applications in San Diego. Because the model …

Climate Resilient Development Concepts And Local Realities: Challenges Surrounding International Initiatives, Local Jurisdictions, And The Implications Of Geographic Scale, Joe Budd

Dissertations & Theses

Climate-based discussions have been occurring for decades and have almost always become political lightning rods. Recently, the Intergovernmental Panel on Climate Change expanded on previous dialogue related to infrastructure and development, articulating a new concept called Climate Resilient Development or “CRD.” However, CRD remains a somewhat elusive and undefined proposal, and often requires historical context or further research to fully conceptualize in a local setting. In Wyoming, the complex mixture of jurisdictions and legal rules guiding local governments are difficult to untangle and rarely contemplated in the aggregate. Wyoming counties still operate under a form of Dillon’s Rule, while municipalities …

The Modern-Day Discovery Doctrine: Reforming Property Law's "Productive Use" Doctrine For The Age Of Climate Change, Shanthi M. Chackalackal

Michigan Journal of Environmental & Administrative Law

When European settlers first colonized the Americas, claiming Native land as their own, they largely believed their actions to be justified. To Europeans, property rights over land emanated from putting one's labor into that land, "improving" it by removing it from a state of nature. Absent such ''productive use," land had not been claimed and was therefore ripe for the taking. Yet while Native Americans had labored significantly and fundamentally shaped the land around them, European settlers deemed the Americas to be in a state of nature. Such attitudes towards Native American labor and property rights reveal a strikingly limited …

Environmental Geography And Law: Toward A Synthesis, Michaela Anang-Hadjicostandi, Sophia Borgias, Karrigan Börk, Ann M. Eisenberg, Guadalupe M. Franco, Cinnamon Carlarne Hirokawa, Keith H. Hirokawa, Jonathan London, Melinda Morgan, Jessica Owley, Shannon Roesler, Sonya Ziaja

Articles

This Article introduces the new interdisciplinary field of Environmental Geography and Law, which has deep roots in ecology, social science, and law. Environmental and natural resources laws are situated in specific times and places where the climate, ecosystems, history and political economy influence both the land and the law. These places drive and constrain the way law develops. In turn, the law shapes places, from the dispossession and forced migration of indigenous groups, to land development via railroad land grants, to patterns of resource extraction and infrastructure development. Past efforts to integrate law and geography have focused more on critical …

Upaya Hukum Bagi Pembeli Akibat Penerbitan Sertipikat Pengganti Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/Pn. Mtr.), Alda Anabela Adelina

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang penerbitan sertipikat pengganti setelah akta Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Notaris. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut dilakukan dengan alasan hilang dengan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen fisik yakni sertipikat tanah dengan nomor yang sama. Hal tersebut berakibat kerugian terhadap pihak pembeli yang menguasai fisik sertipikat pertama karena dengan penerbitan sertipikat pengganti membatalkan sertipikat terdahulu. Kasus tersebut yang terjadi dalam Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terdapat penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli untuk memperjuangkan …

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Nadira Ratunanda Wirjono

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai …

Kedudukan Hukum Anak Bawaan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/Pn Btm), Rana Mahirah

Indonesian Notary

Pengurusan harta warisan yang melibatkan anak kandung dan pasangan kedua menimbulkan berbagai macam celah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika perkawinan kedua tersebut merupakan perkawinan campuran yang harus lebih diperhatikan lagi ketentuan ketentuannya terkait harta dan bendanya yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak bawaan dalam perkawinan kedua orang tuanya dan peran dan tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pengurusan harta waris, dengan mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya …

Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah, Aisyah Fildzah Khairunnisa

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis keabsahan surat pernyataan talak pada poligami siri berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Fokus pembahasan penelitian ini didapati sebab dalam masyarakat, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masalah mengenai perkawinan berkembang cukup luas. Salah satu masalah perkawinan yang pratiknya masih dilakukan dalam masyarakat yaitu perkawinan poligami siri. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami siri tidak dapat melakukan mekanisme itsbat nikah, sehingga pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi di luar Pengadilan. Untuk mengkaji apakah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi di luar Pengadilan adalah penyelesaian yang tepat, maka dilakukan kajian dalam perspektif Al-Ahkam Al-Khams dan Maqashid …

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 Pk/Pdt/2022), Eileen Gani Setiawan

Indonesian Notary

Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Namun pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022, proses musyawarah untuk pembangunan Bendungan Bener tidak dilakukan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, kedudukan dan kekuatan hukum hasil musyawarah sebagai dasar penetapan ganti kerugian pada kasus pengadaan tanah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022; kedua, tentang pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para warga dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor …

Pengalihan Hak Atas Tagih Piutang Secara Sepihak Yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pn.Bks), Lidya Dwi Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta …

Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/V/2024), Regina Triana Kamila

Indonesian Notary

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di …

Kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Pada Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan Terkait Sengketa Kepemilikan Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus: Catatan Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon), Nico Rexhan Halimana

Indonesian Notary

Artikel menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi …

Another Veil Of Protection For Exclusionary Zoning Ordinances: Warren V. Municipal Offices Of Gorham, Peter A. Gleichman

Maine Law Review

In Warren v. Municipal Officers, the Maine Law Court refused to alter the rules it articulated eighteen years ago for reviewing municipal zoning decisions and reaffirmed the application of a narrow standard of review of allegedly exclusionary zoning ordinances. The plaintiffs asserted that the Gorham zoning ordinance, which prohibited them from locating a single-unit modular home' on their land and restricted such units to mobile home parks, unconstitutionally discriminated against them. On appeal of the denial of a permit for the Warrens to place their modular home on their property, the Superior Court held that state statutes regulating the construction …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Re-Imagining Tomorrow: A Technology, Innovation Law, And Ethics Symposium On Addictive Technology And Children, Margaret Chon

Seattle University Law Review

In this Foreword, Professor Margaret Chon introduces Seattle University's Technology, Innovation Law, and Ethics (TILE) program, the 2024 TILE Symposium, and Dr. Gaia Bernstein’s Unwired: Gaining Control Over Addictive Technologies.

Keynote Address: The Movement To Protect Kids From Addictive Technologies, Gaia Bernstein

Seattle University Law Review

In this keynote address, I describe my personal journey starting with a school outreach program I created in 2017 to address technology overuse among kids. While I initially advocated for self-help methods, I grew to recognize that the tech industry bore responsibility. This realization led me to write Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, which focused on collective action to pressure the tech industry to redesign its addictive products.

I then describe the movement to control addictive technologies and protect kids, which has gained momentum since the end of the pandemic. This movement combines grassroots parent activism with legal-political action. …

Moral Panic Or Public Health Crisis? Lessons From Drugs And Gambling For “Addictive” Design, Matthew B. Lawrence, Haomin (Kevin) Yan

Seattle University Law Review

Alcohol, automobiles, guns, lottery, loot boxes, meat, music, opioid painkillers, processed foods, prop bets, slot machines, television, tobacco, violent video games. Over the last century each of these has been subject to concerns—some might even say “moral panics”—from parents and policymakers about avoidable harms to kids and adults. In some cases we look back with the benefit of hindsight and dismiss those concerns as naïve or moralistic. In others we look back at them as justified or as having come too late to check an expanding industry before it did unfathomable harm while growing so powerful that it became all …

Responding To Digital Addiction, Ned Snow

Seattle University Law Review

In Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, Professor Gaia Bernstein calls our attention to the growing problem of digital addiction. Digital addiction may sound like something out of a science-fiction novel or something that does not raise the same sort of real-life practical concerns as are present in a physical health crisis or an economic decline. But as Bernstein presents the evidence, we learn that the consequences of digital addiction can be just as harmful as a serious disease or a financial depression. Cognitive development disorders, anxiety, emotional depression, social isolation, and other mental health ills can be debilitating—as much …

The Ai Doppelgänger Dilemma: Cloned Voices In The Music Industry, Elizabeth Shields

Seattle University Law Review

With the rise of generative artificial intelligence (AI), there has been an influx of “voice clones”—deep-learning algorithms that create synthetic speech to realistically mimic human voices. Celebrities and, in particular, music artists, have been subjected to the proliferation of AI voice clones on social media platforms like TikTok and streaming platforms such as Spotify. Despite music utilizing AI voice clones having amassed much popularity, this technology can be harmful and highly invasive to musicians whose livelihoods often depend on their distinct voices. While legal scholars have attempted to articulate various rights that could protect a person’s voice, individuals are largely …