Contracts Commons^™

The History Of A Mystery: The Evolution Of The Law Of Unjust Enrichment In Germany, England And China, Steve Gallagher, Lin Siyi, Lutz-Christian Wolff

Cardozo International & Comparative Law Review

The law of unjust enrichment, despite being recognized in all modern jurisdictions, remains controversial due to its complexities. This article examines the historical development of unjust enrichment in Germany, England, and China, arguing that the concept's simplicity and academic influence are root causes of ongoing doctrinal and practical challenges. The analysis critiques the single principle approach—whereby any unjustified enrichment must be returned—highlighting its failure to address diverse scenarios effectively. The article concludes that this flawed foundational concept, compounded by academic ambitions, has led to persistent issues across all three jurisdictions.

The Need For Certainty And Written Form In Land Sale Contracts In China: A Legal Reform Recommendation, Wei Wen

Cardozo International & Comparative Law Review

Despite the significance of land sale contracts, China's Contract Law (the supreme authority in contractual matters) fails to articulate whether written form is mandatory for land sale contracts as a prerequisite for contractual remedies. The result of this ambiguity is that urban and rural courts across China have delivered contradictory judgments on this matter, and Chinese claimants do not have clear rules or authorities to follow. This imposes unfairness on those claimants. This article examines and analyzes the uncertainty and its causes, reaching a conclusion that the solution to addressing the nationwide uncertainty is a legal reform-Contract Law should articulate …

Revisiting A Classic Problem In Statutory Interpretation: Is A Minister A Laborer?, Lawrence Solan, Tammy Gales

Faculty Scholarship

No abstract provided.

Nyc V. Airbnb: New York City's Attempt To Regulate Home-Sharing Platforms And Airbnb's Attempt To Fight Back, Moshe Goldblatt

Cardozo International & Comparative Law Review

The note examines the legal battle between New York City (NYC) and Airbnb over the Homesharing Surveillance Ordinance, arguing that the ordinance violates constitutional rights and federal laws. It suggests that while NYC aims to regulate short-term rentals to address housing issues, the ordinance oversteps by compelling platforms to disclose private information without warrants, infringing on Fourth and First Amendment rights, and violating the Stored Communications Act. The note proposes a balanced approach allowing individuals to rent their homes while curbing commercial exploitation.

Contract's Revenge: The Waiver Society And The Death Of Tort, Ryan Martins, Shannon Price, John Fabian Witt

Cardozo Law Review

No abstract provided.

Law In The Time Of Covid-19, Katharina Pistor

Faculty Books

The COVID-19 crisis has ended and upended lives around the globe. In addition to killing over 160,000 people, more than 35,000 in the United States alone, its secondary effects have been as devastating. These secondary effects pose fundamental challenges to the rules that govern our social, political, and economic lives. These rules are the domain of lawyers. Law in the Time of COVID-19 is the product of a joint effort by members of the faculty of Columbia Law School and several law professors from other schools.

This volume offers guidance for thinking about some the most pressing legal issues the …

Girik Sebagai Bukti Hak Dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan Ptun Surabaya Nomor 169/G/2018/Ptun.Sby Tahun 2019), Maximillian Billy Tjiotijono

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa/Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan sehingga secara hukum, dia kehilangan haknya atas tanah waris tersebut. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik tersebut seharusnya dibatalkan karena secara nyata merugikan pihak ahli waris. …

Tanggung Jawab Perhimpunan Penghuni Dan Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap Penghuni Rumah Susun (Studi Kasus Apartement Mediterania Palace Residence), Pascalis Bastoto Meliala

Indonesian Notary

Masa Dewasa ini, karena ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta Semakin sedikit, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi Solusi. Apartement atau Rumah Susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertical tersebut. Rumah Susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penggundaan. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hokum yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan penghuni ini diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 dan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 tahun 2011. Perhimpunan …

Akta Jual Beli Yang Pembayarannya Ternyata Tidak Lunas Serta Acara Pelepasan Hak Sebagai Cara Memperoleh Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim), Muhammad Biondi Insani

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai sengketa yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim yaitu mengenai jual beli tanah dengan akta jual beli yang pembayarannya ternyata tidak lunas serta acara pelepasan hak sebagai cara memperoleh tanah. Penulis mencoba membahas permasalahan yang terjadi, dalam kasus yang penulis teliti, terjadi peralihan hak dengan perbuatan hukum jual beli, dan telah dibuat akta jual beli, namun pembayarannya belum lunas, atau baru sebagian, kemudian setelah itu, terjadi upaya dari pihak ketiga untuk memperoleh tanah obyek sengketa dengan acara pelepasan hak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan …

Jual Beli Tanah Dan Bangunan Antara Orang Tua Dan Anak Setelah Salah Satu Orang Tua Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 265/Pdt.G/2017/Pn.Bdg), Aryani Try Juniarti

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai harta bersama perkawinan suami isteri yang tidak dilakukan pembagian setelah putusnya perkawinan karena kematian suami, yang mengakibatkan timbulnya kerancuan terhadap status harta kekayaan pada harta pribadi milik isteri dan harta bersama milik para ahli waris atas harta peninggalan/ warisan bagian suami. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa waris yang diajukan oleh beberapa ahli waris terkait jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dan anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status harta perkawinan setelah putusnya perkawinan karena kematian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara …

Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt.Bdg Tanggal 23 Juli 2018), Clara Egia Pratami

Indonesian Notary

Lelang telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan suatu piutang. Pengalihan kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan suatu piutang dilakukan melalui cara lelang eksekusi. Pada pelaksanaannya, tidak jarang penyelenggaraan lelang eksekusi mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang berujung pada pembatalan risalah lelang oleh putusan pengadilan. Tesis ini akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan pembatalan risalah lelang terhadap penyelenggaraan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, yang menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I atas pembatalan risalah lelang yang dibuatnya dan menganalisis mengenai perlindungan yang didapat pemenang lelang dalam …

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Yang Dieksekusi Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tanpa Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Kasasi Nomor 1180/K/Pdt/2017), Frischa Natra Fitra

Indonesian Notary

Surat Kuasa Membankan Hak Tanggungan dapat dieksekusi lelang apabila adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan. Namun apabila terjadinya dua alas hak yang mana alas hak terakhir merupakan Hak Milik yang diperoleh dengan I’tikad baik oleh pihak ketiga maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi sertikat hak milik yang dieksekusi lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan;; dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang terkait dengan prosedur lelang serta kewajiban pejabat lelang. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh …

Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/Mppn/Vii/2019), Ria Santi Oktaviani Manik

Indonesian Notary

Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan …

Kekuatan Pembuktian Grant Sultan Yang Telah D Konversi Menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Sebagai Alas Hal Dalam Sengketa Pertanahan Di Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 374/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Jo. 353/Pdt/2016/Pt.Medan), Tondi Maratua Harahap

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah di konversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/”60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. penelitian ini menganalisa mengenai konversi Grant Sultan yang dalam Undang- Undang No 5 Tahun 1960 dalam Ketentuan Konversi Pasal II menyebutkan bahwa Grant Sultan dikonversi menjadi …

Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016), Sari Melani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan (dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan) yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang/Jasa (terutama pekerjaan kompleks) baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum (terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak). Hal ini akan membantu para pihak untuk …

Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akibat Konversi Utang Menjadi Setoran Saham Perseroan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/Pdt.G/2017/Pn Plk), Raissa Almira Pradipta

Indonesian Notary

Tesis ini akan membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah minat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018, Ando Iqbal Noorhadi

Indonesian Notary

Penelitian mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dilakukan Notaris Muhammad Irsan dengan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis …

Implikasi Perbuatan Notaris/Ppat Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:No. 03/B/Mppn/Vii/2019), Shafina Karima Karim

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas ( Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: No.03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam kasus ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode …

Penjualan Saham Dengan Hak Membeli Kembali Atas Saham Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.), Muhamad Reza Adhistana

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam …

Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No.19/B/Mppn/Vii/2019), Annasha Hany Trisnasari

Indonesian Notary

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama dan lalai sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dan akibat hukum dari akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan kode etik jabatan profesi Notaris, serta pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya …