Contracts Commons^™

Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso

Indonesian Notary

Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …

Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing

Indonesian Notary

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …

Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …

Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas

Indonesian Notary

Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …

Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono

Indonesian Notary

Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …

Fertility Fraud And Proposal For Florida Legislation, Cheyenne Dunn

Child and Family Law Journal

No abstract provided.

Consumer Psychology And The Problem Of Fine Print Fraud, Roseanna Sommers, Meirav Furth-Matzkin

Articles

This Article investigates consumers' beliefs about contracts that are formed as a result of fraud. Across four studies, we asked lay survey respondents to judge scenarios in which sellers use false representations to induce consumers to buy products or services. In each case, the false representations are directly contradicted by the written terms of the contract, which the consumers sign without reading. Our findings reveal that lay respondents, unlike legally trained respondents, believe that such agreements are consented to and will be enforced as written, despite the seller's material deception. Importantly, fine print discourages consumers from wanting to take legal …

Stop Teaching Consideration, Alan M. White

Nevada Law Journal

No abstract provided.

Could The Rise Of Dockless Scooters Change Contract Law?, John Kendall

Mercer Law Review

Dockless scooters have been revolutionizing the way individuals in highly populated towns and cities commute on a day-to-day basis across the country. Instead of riding the bus, individuals now have the option to pay money to ride scooters short distances and save themselves the hassle of riding on crowded buses. Among the many issues and questions this creates for lawyers and lawmakers, one particularly noteworthy issue is whether the electronic waivers and arbitration clauses scooter companies require riders to sign before operating the scooters can shield the scooter companies from liability when the unexpected occurs. Currently, the top dockless scooter …

Considering Law And Macroeconomics, Anna Gelpern, Adam J. Levitin

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

The worst financial and economic crisis to hit the world’s richest economies since the Great Depression inspired a flood of scholarship that straddled the disciplines of law and macroeconomics. With few exceptions, this crisis scholarship did not set out to build a new interdisciplinary movement and did not claim the legacy of earlier efforts to mine the intersection of law and macroeconomics. What are we to make of this moment ten years on? Could Law and Macroeconomics (#LawMacro for short) be an important new turn in legal and economic thought, a casual interdisciplinary tryst on the margins of a hundred-year …

In Re Endochoice Holdings Inc. Order Preliminarily Approving Class Action Settlement And Providing For Issuance Of Notice, Elizabeth E. Long

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

The Right To Access To Justice: Its Conceptual Architecture, Daniel Bonilla Maldonado

Indiana Journal of Global Legal Studies

The aim of this article is descriptive and analytical, rather than normative. This article aims to contribute to the current understanding of the ways in which modern legal consciousness builds, and is built by, the concept of access to justice. This concept, as part of the web of meanings that structures modern legal culture, provides the context in which modern subjects make sense of who they are and how they should interact with the world around them. This article examines the subjectivities, conceptual geographies, and interpretations of history created by the right to access to justice. It also examines a …

Brown Order On Motion To Dismiss, Wesley B. Tailor

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Piedmont/Maple Order On Plaintiffs’ Petition For Attorneys’ Fees And Litigation Expenses, John J. Goger

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Designing And Enforcing Preliminary Agreements, Albert H. Choi, George Triantis

Articles

Preliminary agreements—variously labeled as memoranda of understanding, letters of intent, term sheets, commitment letters, or agreements in principle—are common in complex business transactions. They document an incomplete set of terms that the parties have agreed upon, while anticipating further negotiation of the remaining provisions. They often create legal obligations, particularly a duty to negotiate in good faith. This duty has been the subject of a substantial number of judicial opinions over the past few decades and yet continues to be regarded as a confusing and unpredictable issue in contract law. Legal scholarship is hamstrung in its analysis of the case …

Antitrust Law, Freedom, And Human Development, Zephyr Teachout

Cardozo Law Review

For four decades, there was a near-universal consensus that consumer welfare was the sole and appropriate purpose of antitrust law. That consensus is breaking apart. For the first time in two generations, a growing group of scholars and policymakers is challenging that orthodoxy. They reject the consumer welfare consensus, and argue that antimonopoly policy should and can have much broader social goals, and serve democratic ends, not merely efficiency ones.

This group is unified by its shared protest, but lacks a shared positive platform. It does not itself have a consensus on what goals should replace the monotheistic approach of …

Neither Contract Nor Tort: Salomon Triumphant?, Kwan Ho Lau

Research Collection Yong Pung How School Of Law

This is a note on three cases: Palmer Birch v Lloyd [2018] 4 WLR 164, Gruber v AIG Management France SA [2018] EWHC 3030 (Comm) and Bumi Armada Offshore Holdings Ltd v Tozzi Srl [2019] 1 SLR 10.

Falcon Driftwood V. Day Chief, 19-Ap-12 (Blkft. Tr. Ct. App., Jan. 29, 2020), Blackfeet Appellate Court

Court Decisions

In the Blackfeet Tribal Court of Appeals, the Court resolved a contract dispute for the sale of a trailer, in favor of the Plaintiff after the Respondent failed to make payments and pay insurance for the trailer to the Plaintiff pursuant to the legally binding contract. The Plaintiff retained legal title until such time as Respondent paid for the trailer in full. The Court reversed the lower court determination and ruled that the Respondent is to return the trailer, in the same condition received by the respondent, within 10 days.

Johnson Order Denying Defendants’ Motion For Protective Order, Kelly Lee Ellerbee

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Contract Rights Under The I-864 Affidavit Of Support: Seventh Circuit's Reasoning Binds Courts' Hands In A Shifting Landscape For Public Charge Doctrine, John T. Burger

St. John's Law Review

(Excerpt)

Courts are currently split on the issue of whether a mitigation of damages defense is available to sponsors to the Affidavit. Leading cases, including Liu, rely upon the unique nature of the form to assert that such defenses are precluded. This Note will argue that the I-864 should be treated under the same principles as a typical common-law contract. Part I of this Note will trace the history of the I-864 form, primarily focusing on the legislation and case law rendering the form an enforceable contract. Part II will discuss Liu v. Mund, focusing extensively on the United States …