Contracts Commons^™

Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018), Rana Zahra Ghina

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Pembuatan SKMHT yang demikian menimbulkan suatu permasalahan mengenai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, terlebih nyatanya terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam pembuatan PPJB nya. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan mengikat terhadap SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 23/PDT/2017/PT.YYK juncto Putusan No. 771K/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan …

Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/Pid/2017/Pt. Sby), Marsica Lestari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan …

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana

Indonesian Notary

Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …

Pembebanan Jaminan Gadai Atas Hak Merek Oleh Pt Bank Syariah X, Azimattinur Karibun Nuraini

Indonesian Notary

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujan Anak Kandung Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengandilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2017/Pta.Pal), Bela Afriani

Indonesian Notary

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Jika seorang PPAT membuat akta dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung …

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .

Indonesian Notary

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …

Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez

Indonesian Notary

Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …

Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu

Indonesian Notary

Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris …

Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …

The Criminal, Regulatory, And Civil Issues Surrounding Intellectual Property And Cybersecurity, Ernest Edward Badway, Christie Mcguinness

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Cyber-attacks have affected all organizations and individual consumers. Dissemination of relevant information and attention to strong information security practices is an important tool in fighting this cyber “pandemic.” Additionally, the legal and regulatory liability companies face from cyber-attacks as well as general strategies and practical solutions companies may implement to protect against cyber-intrusions and respond effectively in the event of an attack are considered. There are many iterations of cyber-crime, and we address the various methods cybercriminals use and the many ways cyber-attacks can take place, as well as the entities and victims affected. Moreover, the legal liability and regulatory …

Brown Order On Pending Matters, Wesley B. Tailor

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Contracts And The Constitution In Conflict: Why Judicial Deference To Religious Upbringing Clauses Infringes On The First Amendment, Elica Zadeh

Pepperdine Law Review

When a Hasidic person files for divorce under New York law, either party to the marriage may invoke a declaratory judgment action to establish certain rights in a settlement agreement. If children are involved, such an agreement may include a religious upbringing clause, dictating that the child is to be raised in accordance with their then-existing religion—Hasidism. Deviation from the contract risks removal from the aberrant parent who intentionally or unwittingly allows the child to wane into secularism. Although the child’s best interest is the cornerstone of custodial analysis, a problem emerges when his or her best interest is couched …

A Lottery Ticket Is An Express Written Contract And The General Assembly Waived Their Own Instrumentality From Sovereign Immunity!, Forrest F. Schrum Iv

Mercer Law Review

The creation of an express written contract occurs every day. These are contracts documented on an instrument where two parties agree to performing certain actions or preventing a party from performing, and they allow these parties to be liable to the other if one were to breach the contract. For an express written contract, the right to sue for breach of contract is so vital that when the General Assembly created the Georgia Constitution, a clause was added that precludes Georgia and all entities/instrumentalities within, to use sovereign immunity to avoid litigation. If Georgia or the entities/instrumentalities of the state …

Clarifying Washington's Approach To The Independent Duty Doctrine, Margaret Wykowski

Washington Law Review

When faced with limited or no recovery under contract law, resourceful lawyers often turn to tort law. The economic loss rule restricts this practice by barring recovery in tort for solely economic losses. However, what qualifies as “economic loss” is not always clear. In 2010, the Washington State Supreme Court announced it was clarifying the economic loss rule by adopting the independent duty doctrine. Rather than analyze the type of loss suffered, the independent duty doctrine determines whether a party owed a tort duty independent of the relevant contract, closely mirroring a traditional tort inquiry. When establishing the independent duty …

Actions Speak Louder Than Words: Hanham V. Access Management Group L.P. Reestablishes Validity For Course Of Conduct Parol Contracts In Georgia, Elizabeth C. Selph

Mercer Law Review

Many laypeople recognize and revere the value of a written contract as an instrument legally binding, but they also believe such work to be solidified in its construction, unamendable without a rewriting of the agreement. Georgia courts, however, for over a century have allowed for contracts not governed by the statute of frauds to be amended through oral agreements or course of conduct. This principle was reaffirmed in Hanham v. Access Management Group L.P., a 2019 Georgia Supreme Court case where the court recognized that written contracts can be amended by course of conduct in the state of Georgia. …

Mechanisms For Consultation And Free, Prior And Informed Consent In The Negotiation Of Investment Contracts, Sam Szoke-Burke, Kaitlin Y. Cordes

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Investor-state contracts are regularly used in low-and middle-income countries to grant concessions for land-based and natural resource investments, such as agricultural, extractive industry, forestry, or renewable energy projects. These contracts are rarely negotiated in the presence of, or with meaningful input from, the people who risk being adversely affected by the project. This practice will usually risk violating requirements for meaningful consultation, and, where applicable, free, prior and informed consent (FPIC), and is particularly concerning when the investor-state contract gives the investor company rights to lands or resources over which local communities have legitimate claims.

This article explores how consultation …

China's Belt And Road Initiative: An Examination Of Project Financing Issues And Alternatives, August Nelson Dinwiddie

Brooklyn Journal of International Law

In 2013, China launched the Belt and Road Initiative (BRI) to realize the vision of revitalizing the ancient Silk Road. The BRI can be characterized as a vast infrastructure development initiative spanning over sixty-five countries that total almost half of the world's GDP. Since its launch, BRI projects have primarily been financed through commercial loans provided by Chinese banks, creating concerns over debt sustainability. At the top of these concerns are fears over whether participation in the BRI will lead to a "debt-trap scenaro." Public-Private Partnerships (PPPs) provide an alternative financing option. In project development under a PPP, particularly the …

The Efficacy Of Choice-Of-Law And Forum Selection Provisions In Third-Party Litigation Funding Contracts, Robert Glenn

Cardozo Law Review

No abstract provided.