Indonesia's Position Based On The Australian Asean New Zealand Free Trade Agreement And Its Impact From A Business La W Perspective,
2026
Universitas Indonesia
Indonesia's Position Based On The Australian Asean New Zealand Free Trade Agreement And Its Impact From A Business La W Perspective, Ariawan Gunadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Constitutional Question (Menyoal Konstltusjonalitas Pasal Tentang Pengemis Kuhp Pasal 504 Ayat (1) Dan (2)),
2026
Universitas Indonesia
Constitutional Question (Menyoal Konstltusjonalitas Pasal Tentang Pengemis Kuhp Pasal 504 Ayat (1) Dan (2)), Isrok Isrok
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
The Necessity Of Capacity Building For Indonesia's Effective Utilization Of Wto Dispute Settlement Mechanism: Implementation Of Gait Article Xx For Trade And Environment Issues,
2026
Universitas Indonesia
The Necessity Of Capacity Building For Indonesia's Effective Utilization Of Wto Dispute Settlement Mechanism: Implementation Of Gait Article Xx For Trade And Environment Issues, Windu Kisworo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ujang Bahar
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008,
2026
Universitas Indonesia
Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Investigasi Pendek Atas Kesejarahan Teori Hukum, Selaku Disiplin Yang Mengemban Misi Teoretikal Bidang Hukum,
2026
Universitas Indonesia
Investigasi Pendek Atas Kesejarahan Teori Hukum, Selaku Disiplin Yang Mengemban Misi Teoretikal Bidang Hukum, Rahadjeng Endah Ks.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisa Law And Economics Atas Kompensasi Dan Asuransi Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem,
2026
Universitas Indonesia
Analisa Law And Economics Atas Kompensasi Dan Asuransi Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem, Andri Gunawan Wibisana, Pramita K. Putri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peresepan Dokter: Organized Crime?,
2026
Universitas Indonesia
Catatan Singkat Mengenai Kedudukan Mpr Sesudah Perubahan Uud 1945,
2026
Universitas Indonesia
Catatan Singkat Mengenai Kedudukan Mpr Sesudah Perubahan Uud 1945, Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Proses Demokratisasi Di Indonesia Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Jalur Pendidikan Non Formal (Ptk Pnf) Melalui Lkbh,
2026
Universitas Indonesia
Proses Demokratisasi Di Indonesia Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Jalur Pendidikan Non Formal (Ptk Pnf) Melalui Lkbh, Hendra Nurtjahjo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia, Mutiara Hikmah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Anak Nakal: Diversi Dan Dilema Penerapannya,
2026
Universitas Indonesia
Anak Nakal: Diversi Dan Dilema Penerapannya, Eva Achjani Zulfa
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha,
2026
Universitas Indonesia
Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha, Aji Sekarmaji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam),
2026
Universitas Indonesia
Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam), Teddy Anggoro
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pembaharuan Makna Asas Legalitas,
2026
Universitas Indonesia
Pembaharuan Makna Asas Legalitas, Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Corporate Control Transaction In Acquisition Under The Indonesian Law,
2026
Universitas Indonesia
Corporate Control Transaction In Acquisition Under The Indonesian Law, David Kairupan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarikmenarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh,
2026
Universitas Indonesia
Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarikmenarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh, Syamsul Khoiri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio Yuridis Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan),
2026
Universitas Indonesia
Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio Yuridis Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Junior B. Gregorius
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
U.S. V. Washington: Considering The Continuing Injunction Of The Boldt Decision,
2026
Alexander Blewett III School of Law, University of Montana
U.S. V. Washington: Considering The Continuing Injunction Of The Boldt Decision, Nicholas Brown
Public Land & Resources Law Review
Judge George Hugo Boldt’s 1974 opinion in United States v. Washington was a landmark decision in the recognition of treaty fishing rights for tribes in western Washington. Not only did it recognize the entitlement to 50% of harvestable yields of fish within the tribes’ usual and accustomed fishing sites, but it also provided a permanent injunction to protect future fishing rights for generations to come. Now, over fifty years since the original “Boldt decision” was made, judges in the Ninth Circuit are debating whether the continued injunction to litigate intertribal disputes over treaty fishing rights is proper. This article considers …
Western Watersheds Project V. Schultz, Cv 22-149-M-Dlc-Kld, 2025 Lx 449507, 2025 Wl 2410283 (D. Mont. Mar. 27, 2025),
2026
Alexander Blewett III School of Law, University of Montana
Western Watersheds Project V. Schultz, Cv 22-149-M-Dlc-Kld, 2025 Lx 449507, 2025 Wl 2410283 (D. Mont. Mar. 27, 2025), Luke A. Zagar
Public Land & Resources Law Review
Western Watersheds Project v. Schultz delineates what the Forest Service is required to consider for revising Allotment Management Plans as prescribed by NEPA. Environmental plaintiffs sued, arguing that the Forest Service’s reliance on an older baseline assessment was arbitrary and capricious and that the revised AMP failed to consider major impacts on the grizzly bear population. The District of Montana held that the reliance on an older baseline assessment was acceptable but simultaneously found the AMP to be arbitrary and capricious under the “hard look” standard.
