Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
2026
Universitas Indonesia
Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rena Yulia
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Prospek Penerapan Pp No. 35 Tahun 2007 Sebagai Pengaturan Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Peningkatan R&D,
2026
Universitas Indonesia
Prospek Penerapan Pp No. 35 Tahun 2007 Sebagai Pengaturan Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Peningkatan R&D, Brian Amy Prastyo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,
2026
Universitas Indonesia
Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Randitya Eko Adhitama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Untuk Melakukan Trade Based Money Laundering Studi Terhadap Kasus Lic Fiktif Bni,
2026
Universitas Indonesia
Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Untuk Melakukan Trade Based Money Laundering Studi Terhadap Kasus Lic Fiktif Bni, Karbela Karbela
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
When The Second Amendment Meets The Third Dimension: Bruen In The Age Of 3d-Printed Firearms,
2026
Duke Law
When The Second Amendment Meets The Third Dimension: Bruen In The Age Of 3d-Printed Firearms, Andrew Touma
Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar
3D-printed firearms pose a serious threat to the public by allowing individuals to circumvent traditional regulatory safeguards. Although the first shot from a 3D-printed firearm was over a decade ago, these weapons continue to exploit gaps in the federal regulatory scheme. In the meantime, state governments have adopted a variety of approaches to regulating 3D-printed firearms. As 3D printing pushes firearms technology into the future, the Supreme Court's decision in New York State Rifle & Pistol Ass'n v. Bruen directs Second Amendment doctrine to look to history, leaving questions over whether a decidedly historical methodology could effectively adapt to technological …
Don't Ask, Don't Tell, Don't Possess: Mapping A Potential Second Amendment Challenge To 18 U.S. Code § 922(G)(6),
2026
Duke Law
Don't Ask, Don't Tell, Don't Possess: Mapping A Potential Second Amendment Challenge To 18 U.S. Code § 922(G)(6), Emil Zakarian
Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar
For decades, the United States military discharged LGBTQ+ service members based on their sexual orientation, often assigning discharge characterizations that carry enduring legal consequences. One overlooked consequence arises under 18 U.S.C. § 922(g)(6), which prohibits individuals discharged "under dishonorable conditions" from possessing firearms. Although this provision has received limited judicial scrutiny, the Supreme Court's decision in New York State Rifle & Pistol Ass'n v. Bruen calls its constitutionality into question by requiring that modern firearm regulations be consistent with the Nation's historical tradition of regulation.
This Note argues that § 922(g)(6) is constitutionally vulnerable as applied to veterans discharged solely …
It's In The Money: The Independent Federal Reserve,
2026
Duke Law
It's In The Money: The Independent Federal Reserve, Kathrynne E. Curtis
Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar
The case at the heart of the current controversy involves the President's firing of a Federal Reserve Governor against a backdrop of crumbling precedent. The backbone of administrative agency independence, Humphrey's Executor, awaits the Supreme Court's judgment. Therefore, distinguishing the Federal Reserve—responsible for controlling monetary policy and setting interest rates—has never been more pressing. This Note argues that the Federal Reserve can be meaningfully distinguished on a historical basis, as the Court suggests in Trump v. Wilcox, by reference to its family tree: the First and Second National Banks. Precedent and the fallout from lapses in the early …
Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu,
2026
Universitas Indonesia
Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu, Astim Riyanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Pesisir Dan Upaya Perlindungannya,
2026
Universitas Indonesia
Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Pesisir Dan Upaya Perlindungannya, Flora Pricilla Kalalo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengecuallan· Terhadap Badan Usaha Koperasi,
2026
Universitas Indonesia
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengecuallan· Terhadap Badan Usaha Koperasi, Andjar Pachta Wirana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Dlskriminasi,
2026
Universitas Indonesia
Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Dlskriminasi, Todung Mulya Lubis
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Model Integrasi Lembaga Perwakilan Untuk Pendaftaran Sebagai Alternatif Pendaftaran Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu,
2026
Universitas Indonesia
Model Integrasi Lembaga Perwakilan Untuk Pendaftaran Sebagai Alternatif Pendaftaran Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Tatty A. Ramli, Yeti Sumiyati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Marwan Effendy
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Llngkungan? Komentar Atas Ruu Jasa Lingkungan,
2026
Universitas Indonesia
Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Llngkungan? Komentar Atas Ruu Jasa Lingkungan, Andri G. Wibisana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran Llngkungan Oleh Pt. Lapindo Brantas,
2026
Universitas Indonesia
Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran Llngkungan Oleh Pt. Lapindo Brantas, Nini Warsini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan Di Jawa Timur),
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan Di Jawa Timur), Imam Koeswahyono
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Bell Tanah Berikut Bangunan (Kasus Di Pt. X),
2026
Universitas Indonesia
Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Bell Tanah Berikut Bangunan (Kasus Di Pt. X), R. Affitantho S.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Regulating The Australian Legal Profession The Law Societies And Bar Associations,
2026
Universitas Indonesia
Regulating The Australian Legal Profession The Law Societies And Bar Associations, Don Fleming
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
In Memoriam Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama,
2026
Universitas Indonesia
In Memoriam Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Yu Un Oppusunggu
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,
2026
Universitas Indonesia
