Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016,
2020
Universitas Indonesia
Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing
Indonesian Notary
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016),
2020
Universitas Indonesia
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019,
2020
Universitas Indonesia
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Indonesian Notary
Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017),
2020
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Indonesian Notary
Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …
In Eu-Africa Trade Relations: Africa Is Not Europe’S “Twin Continent”,
2020
Dalhousie University Schulich School of Law
In Eu-Africa Trade Relations: Africa Is Not Europe’S “Twin Continent”, Olabisi D. Akinkugbe
Articles, Book Chapters, & Popular Press
There is a new struggle for Africa’s market. The contestants include the European Union (EU), United States (US), Russia, India and China. In this blog, I reflect on the new European Union -Africa Comprehensive Strategy proposals. The blog pushes against the Strategy’s revision of the historical relationship between the two regions which is built on embedded inequality. This is because, to be a true partnership, the unequal nature of the relationship between the EU and Africa must be centered. In the contest for its market, Africa has a unique opportunity to harness the competition tactically.
Bank Resolution And Creditor Distribution: The Tension Shaping Global Banking – Part I: “External And Intra-Group Funding” And “Ex Ante Planning V. Ex Post Execution” Dimensions*,
2020
Carlos III University, Madrid
Bank Resolution And Creditor Distribution: The Tension Shaping Global Banking – Part I: “External And Intra-Group Funding” And “Ex Ante Planning V. Ex Post Execution” Dimensions*, David Ramos, Javier Solana
University of Miami Business Law Review
Banking has drastically changed since the 2007-2009 financial crisis and its aftermath. Of all the reforms that impinge upon the ability of global banks to run their business, none is more consequential than the new frameworks on bank resolution, which try to end “too-big-to-fail.” Yet bank resolution’s “macro” goals, such as systemic stability, limitation of contagion, and avoidance of moral hazard, run in the face of insolvency law and the more “micro” principles underpinning it. Among the latter, none is more pervasive than the need for fairness between creditors, and between (and within) creditor classes, enshrined in the ranking and …
The Misuse Of Tobin’S Q,
2020
Vanderbilt University Law School
The Misuse Of Tobin’S Q, Robert Bartlett, Frank Partnoy
Vanderbilt Law Review
In recent years, scholars have addressed the most important topics in corporate law based on a flawed assumption: that the ratio of the market value of a corporation’s securities to their book value is a valid measure of the value of the corporation. The topics have included staggered boards, incorporation in Delaware, shareholder activism, dual-class share structures, share ownership, board diversity, and other significant aspects of corporate governance. We trace the history of this flawed assumption, and document how it emerged from Tobin’s q, a concept from an unrelated area in macroeconomics. We show that scholars have misused Tobin’s q, …
The Compelled Commercial Speech Cases: Why Not Just Flip A Coin?,
2020
Mercer University School of Law
The Compelled Commercial Speech Cases: Why Not Just Flip A Coin?, R. George Wright
Mercer Law Review
Government regulation of commercial enterprises takes many forms. Among the most familiar forms are requirements that commercial speakers convey particular government-approved commercial messages, presumably for the sake of some sufficient benefit to the persons thereby informed. This Article discusses the difficult problems generated by the case law of compelled commercial speech. Controversies and important paradoxes are examined herein, on the way to the surprising conclusion that in light of the ordinarily limited interests on both sides of the case, typical compelled commercial speech cases can be responsibly resolved, all else equal, by merely flipping a coin.
First, the Article briefly …
Directors’ Duties Of Financially Distressed Companies In The Time Of Covid-19,
2020
Singapore Management University
Directors’ Duties Of Financially Distressed Companies In The Time Of Covid-19, Aurelio Gurrea-Martinez
Research Collection Yong Pung How School Of Law
Unlike other jurisdictions around the world, several European countries require corporate directors to file for bankruptcy once a company becomes insolvent. For instance, under German law, corporate directors are required to file for bankruptcy within three weeks since they know, or ought to have known, that the company became insolvent on a balance-sheet or a cash-flow basis. Failure to comply with this duty may expose the directors to both civil and criminal liability. In Spain, a similar duty is imposed. However, instead of exposing directors to criminal liability, they can be subject to other sanctions (including disqualification and liability for …
Considering Law And Macroeconomics,
2020
Georgetown University Law Center
Considering Law And Macroeconomics, Anna Gelpern, Adam J. Levitin
Georgetown Law Faculty Publications and Other Works
The worst financial and economic crisis to hit the world’s richest economies since the Great Depression inspired a flood of scholarship that straddled the disciplines of law and macroeconomics. With few exceptions, this crisis scholarship did not set out to build a new interdisciplinary movement and did not claim the legacy of earlier efforts to mine the intersection of law and macroeconomics. What are we to make of this moment ten years on? Could Law and Macroeconomics (#LawMacro for short) be an important new turn in legal and economic thought, a casual interdisciplinary tryst on the margins of a hundred-year …
Causing A Sanctions Violation With U.S. Dollars: Differences In Regulatory Language Across Ofac Sanctions Programs,
2020
Middleton Shrull & Bock
Causing A Sanctions Violation With U.S. Dollars: Differences In Regulatory Language Across Ofac Sanctions Programs, Christine Abely
Georgia Journal of International & Comparative Law
No abstract provided.
The Overturning Of Quill And The New Nexus Standard,
2020
DePaul University
The Overturning Of Quill And The New Nexus Standard, Ethan T. Kirner
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Blowing The Whistle In The Digital Age: Are You Really Anonymous? The Perils And Pitfalls Of Anonymity In Whistleblowing Law,
2020
DePaul University
Blowing The Whistle In The Digital Age: Are You Really Anonymous? The Perils And Pitfalls Of Anonymity In Whistleblowing Law, Tanya M. Marcum J.D., Jacob Young D.B.A., Ethan T. Kirner
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Restructuring As One Of The Ways To Save Licensed Civil Companies Of A Professional Nature From Financial Default, According To The Uae An Analytical Study Law,
2020
Imam Malik College for Sharia and Law
Restructuring As One Of The Ways To Save Licensed Civil Companies Of A Professional Nature From Financial Default, According To The Uae An Analytical Study Law, Dr. Mohammad Saad Al Armman
Faculty Peer-Reviewed Papers | بحوث هيئة التدريس المحكمة
No abstract provided.
Symposium Introduction: Assessing The Roles Of Theory And Methodology In The Study Of Iel In Africa,
2020
Dalhousie University Schulich School of Law
Symposium Introduction: Assessing The Roles Of Theory And Methodology In The Study Of Iel In Africa, Olabisi D. Akinkugbe
Articles, Book Chapters, & Popular Press
No abstract provided.
Social Justice And Deposit Return Calculations: A Study Of Success And Failure In Commercial Law Reform,
2020
St. John's University School of Law
Social Justice And Deposit Return Calculations: A Study Of Success And Failure In Commercial Law Reform, William H. Widen
St. John's Law Review
(Excerpt)
This Article proceeds as follows: Part I describes case law which uses a “penalty” interpretation for § 2-718(2) and (3). Part II describes case law in which courts do not apply a penalty. Part III offers a penalty-free interpretation for § 2-718(2) and (3) that remains true to the statutory language. These three parts make extensive use of numerical examples and explanations. Although the presentation may seem dense in parts, an appreciation of the numbers is essential to understanding both the problem and the solution.
Part IV describes the drafting history of § 2-718(2) and (3) to support the …
Compliance As An Exchange Of Legitimacy For Influence, In The Oxford Handbook Of Global Legal Pluralism (Paul Schiff Berman Ed., 2020),
2020
Washington and Lee University School of Law
Compliance As An Exchange Of Legitimacy For Influence, In The Oxford Handbook Of Global Legal Pluralism (Paul Schiff Berman Ed., 2020), Kishanthi Parella
Books and Chapters
This chapter explains that business actors comply with legally nonbinding institutions because of an exchange between legitimacy and influence. Specifically, the information effects produced by both binding and nonbinding institutions can cause reputational damage to a company. To regain its legitimacy, that company associates itself with a more reputable organization than itself, regaining legitimacy through that association. However, that association often comes at a price. In exchange for conferring legitimacy, the external organization will promote its own institutions for the company’s adoption. Companies therefore adopt these institutions in order to credibly signal the quality of their association with the external …
Dissecting Revlon: Severing The Standard Of Conduct From The Standard Of Review In Post-Closing Litigation,
2020
Vanderbilt University Law School
Dissecting Revlon: Severing The Standard Of Conduct From The Standard Of Review In Post-Closing Litigation, Katie Clemmons
Vanderbilt Law Review
In Corwin v. KKR Financial Holdings LLC and its progeny, the Delaware courts made clear that a fully informed, uncoerced vote by disinterested stockholders triggers the waste standard. In Corwin, the Delaware Supreme Court also indicated that Revlon was only meant to provide stockholders with an expedited process for obtaining a preliminary injunction before the closing of a transaction. However, more recent cases indicate that Revlon in fact does apply after the closing of a transaction. Unfortunately, the Delaware courts have not been given an opportunity to determine which standard of review should apply at this stage—enhanced scrutiny, waste, or …
The Liberal Case Against The Modern Class Action,
2020
Vanderbilt University Law School
The Liberal Case Against The Modern Class Action, Martin H. Redish
Vanderbilt Law Review
Those who classify themselves as liberal generally favor widespread use of class actions as a means of policing corporate misbehavior and protecting the individual worker or consumer against capitalist excesses. In this Essay, however, I take the counterintuitive position that while class action practice could conceivably be modified in ways that make it far more acceptable than it currently is, liberal political theory should be very skeptical of the modern class action device as it currently exists. Defining the foundation of liberal thought as a process-based belief in accountable democratic government and respect for the right of individuals to protect …
Cultural Due Diligence And M & A In The Wake Of A Pandemic,
2020
University of Denver
Cultural Due Diligence And M & A In The Wake Of A Pandemic, Michael R. Siebecker, Iris Lozano
Sturm College of Law: Faculty Scholarship
What insights does the Covid-19 pandemic provide regarding how to refocus cultural due diligence to ensure successful firm integration in mergers and acquisitions (“M&A”) transactions? The question seems particularly pressing considering a number of prominent planned acquisitions have been canceled since the advent of the pandemic. Perhaps most notably, on March 31, 2020, Xerox Holdings Corporation terminated its proposed $32.85 billion hostile acquisition of HP Inc. A few months earlier, friendly merger negotiations between the two companies stalled because the companies could not agree on terms for the exchange of confidential information necessary to assess the terms of any deal. …
