Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha,
2024
Universitas Indonesia
Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha, Muhammad Fatha Permana
Indonesian Notary
Tingginya Persaingan Usaha Di Dalam Era Globalisasi Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka …
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia,
2024
Universitas Indonesia
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim
Indonesian Notary
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik …
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg),
2024
Universitas Indonesia
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg), Anisa Salsabila, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Pada hukum Islam, pembagian harta warisan ialah salah satu kajian Islam yang pada keilmuan islam dibahas secara khusus pada fiqh mawaris. Dalam praktiknya terdapat pewarisan yang tidak mengikutsertakan anak dari pewaris dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana upaya hukum terhadap anak yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Waris Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.KBr. dan bagaimana kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang …
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .
Indonesian Notary
Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of …
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris,
2024
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris, Muliani Ichwani
Indonesian Notary
A Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights is a statement of power of attorney given by the principal or grantor of mortgage rights by appointing another party as the proxy in an authentic deed made by a Notary or PPAT. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions of the Law on the Position of Notaries, in practice when making an SKMHT deed based on the blank regulations of the head of the national land agency number 8 of 2012. What are the legal implications of an SKMHT deed made before a notary but not …
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg),
2024
Universitas Indonesia
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg), Muhammad Bintang Naufaldy, Fitri Arsil, Liza Priandhini
Indonesian Notary
In the context of land rights transactions affected by a seller's default, the legal certainty of the buyer is crucial for ensuring stability and trust. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) play a vital role in providing legal protection to both buyers and sellers, preserving integrity in these transactions. The research, guided by Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG, focuses on legal certainty issues for buyers when sellers default and the role of PPAT in ensuring certainty regarding house vacating. The research, utilizing a doctrinal method, employs a descriptive-analytical approach with qualitative data analysis from secondary sources. Key findings emphasize legal certainty tied …
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris,
2024
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief Akrabi, Yuli Indrawati, Rosewitha Irawathy
Indonesian Notary
A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze …
Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022),
2024
Universitas Indonesia
Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022), Muhamad Abdurahman Arasyid, Gratianus Prikasetya Putra
Indonesian Notary
The registration of land requires the community to submit proof of land ownership to the land office to be stored as a document book. The document book also includes documents related to physical and juridical data as the basis for land registration and any changes that occur on the land. The land office, as the institution responsible for storing the documents, is obliged to store them properly and be accountable for the destruction or damage of the land documents owned by the community. As explained in Decision Number 109 Pk/Tun/2022 Based on these facts, this research is based on the …
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn),
2024
Universitas Indonesia
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn), Moudy Khanza, Siti Hajati Hoesin
Indonesian Notary
This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary’s authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary’s responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at …
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah,
2024
Universitas Indonesia
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mhd Fadil, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary
The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on …
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022), Melati Pertiwi, Sonyedah Retnaningsih, Alwesius .
Indonesian Notary
This research is motivated by the fact that the use of Deeds of Land Sale and Purchase Agreements is still found as collateral for repayment of debts and receivables. According to the third paragraph number 5 (five) of Law number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land, the only institution of collateral rights over land is mortgage rights. Thus, guaranteeing land using a deed of sale and purchase agreement made before a notary raises legal issues, namely regarding the position and legal consequences of a deed of sale and purchase agreement which is based …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Formalitas Akta Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Penghadap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/2021/Pt Dps),
2024
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Formalitas Akta Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Penghadap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/2021/Pt Dps), Mayang Fitria Putri Deslin, Tiurma Mangihut Pitta Allagan
Indonesian Notary
Notary as public officials authorized to make authentic deeds have responsibilities for their authority, namely the notary's responsibility for the deeds he makes as regulated in the UUJN and moral responsibilities towards his profession as regulated in the Notary Code of Ethics. An authentic deed made by or before a Notary can be used as evidence in proving a legal dispute. However, in reality there were violations committed by the notary regarding the formality of the deed as found in the case of the Denpasar High Court Decision Number 144/PDT/2021/PT DPS. The focus of this research is to analyze violations …
Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540k/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540k/Pdt/2019), Maxwell Kurniadi, Febby Mutiara Nelson, Pieter Everhardus Latumeten
Indonesian Notary
Pipil is a form of tax imposition letter on land which is considered an old right to land ownership before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles by indigenous peoples. Old land rights with minimal ownership information and not registered with the National Land Agency often become easy targets for criminals to control land "legally" by committing fraud in one of the land registration requirements for the first time. This unlawful act was carried out by the perpetrator with the aim of making a profit through buying and selling land to a third party as a …
Pembatalan Ppjb Rusun Sebagai Upaya Hukum Atas Izin Amdal Yang Belum Terbit (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Pembatalan Ppjb Rusun Sebagai Upaya Hukum Atas Izin Amdal Yang Belum Terbit (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022), Maggie Felicia Soelisthio, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this …
Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel),
2024
Universitas Indonesia
Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel), Matthew Setiabudhi, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary
One of the ways to transfer land rights is through sale and purchase. A sale and purchase can be recognized as valid if a Deed of Sale and Purchase is made by a Land Deed Official. In practice, a sale and purchase cannot always be done immediately, but can be preceded by a Sale and Purchase Agreement. If the Buyer is unable to be present when signing the Sale and Purchase Deed, the Buyer can make a Power of Attorney Deed. The subject matter raised is the legal consequences of the transfer of land rights based on a forged Power …
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869k/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869k/Pdt/2022), Maena Vianny, Antarin Prasanthi Sigit, Maruhum Lumban Tobing
Indonesian Notary
One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new …
Peranan Notaris Terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Yang Dilakukan Dengan Pengembalian Setoran Saham Melalui Mekanisme Penitipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 46 Pk/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Peranan Notaris Terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Yang Dilakukan Dengan Pengembalian Setoran Saham Melalui Mekanisme Penitipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 46 Pk/Pdt/2022), Mafirdha Windyani, Heru Susetyo, Sri Widyawati
Indonesian Notary
The transfer of rights to shares cannot be submitted with a request for entrustment through the court like a request according to Article 1404 in the Civil Code, but must be carried out in accordance with the Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research analyzes the implementation of changes in the company's shareholders to terminate the engagement between shareholders and the role and responsibility of notaries in transferring rights to shares whose payment is made by a custody mechanism. This research was prepared using the doctrinal research method. Through this research, it …
Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukumterhadap Pemegang Sertipikat Pengganti Karena Hilang Guna Menciptakan Kepastian Hukum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara),
2024
Universitas Indonesia
Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukumterhadap Pemegang Sertipikat Pengganti Karena Hilang Guna Menciptakan Kepastian Hukum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara), Dodi Naufal Rizki, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
This research analyzes the issuance of replacement certificates of land rights due to loss as well as legal protection for replacement certificate holders to create legal certainty. The issues raised in this research are regarding the process of issuing replacement certificates of land rights due to loss in order to avoid land disputes and conflicts and regarding the position of replacement certificates due to loss as well as legal protection for rights holders of replacement certificates in order to create legal certainty regarding land rights. The method used in this research is doctrinal research with analytical descriptive research type. The …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat Yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/Pn Jkt/Sel),
2024
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat Yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/Pn Jkt/Sel), Jami Allaidin, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
Responsibility of the Land Deed Drafting Official (hereinafter referred to as PPAT) regarding sale and purchase deeds for certificates whose registration of transfer of rights has been cancelled. Cancellation of the registration of the transfer of a land title certificate due to administrative defects and/or legal defects based on the transfer of a sale and purchase deed in which there was an unlawful act by one of the parties, cannot be held accountable to the PPAT, but the limits of PPAT's liability must be taken into account. The formulation of the problem raised is the PPAT's responsibility for sale and …
Perbedaan Tanggung Jawab Antara Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu,
2024
Universitas Indonesia
Perbedaan Tanggung Jawab Antara Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu, Tamara Ratnasari, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
The purpose of this analytic study is to analyze the responsibility of both Cyber Notary and Notary based on Notary Profession Act Number 2 of 2014 (UUJN) the act of identity forgery in the process of making the authentic deed and what is the legal impact that will occur including the validity of the deed and classification level of the evidence. This analysis research method used in this is normative juridical approach which examines the relevant laws and regulations, legal theories, studies and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is a type of research that …
