Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt),
2024
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan disertai itikad baik. Saat ini banyak Notaris dan PPAT yang membuat akta tanpa disertai itikad baik, contohnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh PPAT tanpa adanya pembayaran dan pengalihan fisik yang menjadi syarat adanya jual beli hak atas tanah dan surat kuasa menjual yang dibuat mengandung unsur mutlak dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat kuasa menjual serta pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak atas tanah tanpa itikad baik. Metode …
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia,
2024
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary
Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative …
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi …
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara …
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps),
2024
Universitas Indonesia
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni, primer, sekunder dan tersier yang dianalisis guna menjawab rumusan masalah. Akta notaris berisi keterangan dan kehendak para penghadap, pembacaan akta notaris dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi kembali kepada para penghadap apakah akta yang berisikan perjanjian tersebut dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. …
Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr),
2024
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho
Indonesian Notary
Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi yang ada sangat beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki tiap WNA. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa yang akan datang. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti …
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022),
2024
Universitas Indonesia
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022), Sekar Puspita Arum, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality, parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the share that is the right of the heir. Such a case was found in Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the division of inheritance with the existence of grants according to Islamic Maritime Law and the legal consequences of granting grants …
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022), Salsabilla Putri Ariza, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar …
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr),
2024
Universitas Indonesia
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr), Rizki Rasyadan Pratama, Heru Susetyo, Sri Widyawati
Indonesian Notary
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. …
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022),
2024
Universitas Indonesia
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Reanatha Cassandra, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
This research analyzes how to file a bankruptcy application for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector as well as the rights of cooperative members who make deposits to the cooperative in the form of investments that are not deposits on principal savings and mandatory savings to the cooperative to file a bankruptcy application for the cooperative. This research was prepared using doctrinal research methods. Filing a bankruptcy petition for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector can be submitted by parties who can prove that they are a creditor …
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk),
2024
Universitas Indonesia
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim …
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks),
2024
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Indonesian Notary
Pelaksanaan pembiayaan syariah dana bergulir dengan jaminan kebendaan seharusnya menjalankan Prinsip Syariah, yaitu menerapkan asas-asas Hukum Perikatan Islam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui mekanisme litigasi dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/PT Mks. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah dana bergulir dengan agunan deposito konvensional berdasarkan asas Ikhtiyati dan keabsahan pengikatan agunan deposito konvensional sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah dana bergulir berdasarkan asas …
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter
Indonesian Notary
Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament except with an authentic deed and comply with formalities in the country where the deed is made. It implies these formal requirements determine its validity. A testament in form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option. The case involved 2 (two) testaments, one was made before a Notary before marriage, other was made in the United States after marriage. Testamentary heir of both testaments clashes. The article analyzes evidentiary strength of testament made by Indonesian citizens abroad, as well …
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr),
2024
Universitas Indonesia
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius
Indonesian Notary
Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah …
Legal Analysis Of Investor Protection In Corporate Green Bond Issuance,
2024
Universitas Prima Indonesia
Legal Analysis Of Investor Protection In Corporate Green Bond Issuance, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti Heriyanti, Willy Tanjaya, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, Said Rizal, Tommy Leonard
Indonesia Law Review
The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against …
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel),
2024
Universitas Indonesia
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg),
2024
Universitas Indonesia
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari
Indonesian Notary
The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys),
2024
Universitas Indonesia
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris,
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji perihal klausul pemilikan jaminan oleh kreditur yang merupakan salah satu klausul yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab hukum seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli berdasarkan perjanjan utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer, dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, bahwa klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tidak memenuhi syarat objektif …
