Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr),
2024
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho
Indonesian Notary
Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi yang ada sangat beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki tiap WNA. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa yang akan datang. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti …
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022),
2024
Universitas Indonesia
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022), Sekar Puspita Arum, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality, parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the share that is the right of the heir. Such a case was found in Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the division of inheritance with the existence of grants according to Islamic Maritime Law and the legal consequences of granting grants …
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022), Salsabilla Putri Ariza, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar …
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr),
2024
Universitas Indonesia
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr), Rizki Rasyadan Pratama, Heru Susetyo, Sri Widyawati
Indonesian Notary
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. …
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022),
2024
Universitas Indonesia
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Reanatha Cassandra, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
This research analyzes how to file a bankruptcy application for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector as well as the rights of cooperative members who make deposits to the cooperative in the form of investments that are not deposits on principal savings and mandatory savings to the cooperative to file a bankruptcy application for the cooperative. This research was prepared using doctrinal research methods. Filing a bankruptcy petition for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector can be submitted by parties who can prove that they are a creditor …
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk),
2024
Universitas Indonesia
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim …
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks),
2024
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Indonesian Notary
Pelaksanaan pembiayaan syariah dana bergulir dengan jaminan kebendaan seharusnya menjalankan Prinsip Syariah, yaitu menerapkan asas-asas Hukum Perikatan Islam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui mekanisme litigasi dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/PT Mks. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah dana bergulir dengan agunan deposito konvensional berdasarkan asas Ikhtiyati dan keabsahan pengikatan agunan deposito konvensional sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah dana bergulir berdasarkan asas …
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter
Indonesian Notary
Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament except with an authentic deed and comply with formalities in the country where the deed is made. It implies these formal requirements determine its validity. A testament in form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option. The case involved 2 (two) testaments, one was made before a Notary before marriage, other was made in the United States after marriage. Testamentary heir of both testaments clashes. The article analyzes evidentiary strength of testament made by Indonesian citizens abroad, as well …
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr),
2024
Universitas Indonesia
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius
Indonesian Notary
Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah …
Legal Analysis Of Investor Protection In Corporate Green Bond Issuance,
2024
Universitas Prima Indonesia
Legal Analysis Of Investor Protection In Corporate Green Bond Issuance, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti Heriyanti, Willy Tanjaya, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, Said Rizal, Tommy Leonard
Indonesia Law Review
The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against …
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel),
2024
Universitas Indonesia
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg),
2024
Universitas Indonesia
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari
Indonesian Notary
The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys),
2024
Universitas Indonesia
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris,
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji perihal klausul pemilikan jaminan oleh kreditur yang merupakan salah satu klausul yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab hukum seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli berdasarkan perjanjan utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer, dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, bahwa klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tidak memenuhi syarat objektif …
Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha,
2024
Universitas Indonesia
Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha, Muhammad Fatha Permana
Indonesian Notary
Tingginya Persaingan Usaha Di Dalam Era Globalisasi Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka …
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia,
2024
Universitas Indonesia
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim
Indonesian Notary
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik …
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg),
2024
Universitas Indonesia
Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg), Anisa Salsabila, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Pada hukum Islam, pembagian harta warisan ialah salah satu kajian Islam yang pada keilmuan islam dibahas secara khusus pada fiqh mawaris. Dalam praktiknya terdapat pewarisan yang tidak mengikutsertakan anak dari pewaris dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana upaya hukum terhadap anak yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Waris Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.KBr. dan bagaimana kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang …
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng),
2024
Universitas Indonesia
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .
Indonesian Notary
Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of …
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris,
2024
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris, Muliani Ichwani
Indonesian Notary
A Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights is a statement of power of attorney given by the principal or grantor of mortgage rights by appointing another party as the proxy in an authentic deed made by a Notary or PPAT. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions of the Law on the Position of Notaries, in practice when making an SKMHT deed based on the blank regulations of the head of the national land agency number 8 of 2012. What are the legal implications of an SKMHT deed made before a notary but not …
