The Liv Golf V. Pga Tour Antitrust Case As A Case Study In Federal Civil Procedure,
2024
Penn State Dickinson Law
The Liv Golf V. Pga Tour Antitrust Case As A Case Study In Federal Civil Procedure, Michael J. Dube
Dickinson Law Review (2017-Present)
This Article uses LIV Golf Inc. v. PGA Tour, Inc., a sophisticated and headline-grabbing antitrust matter, as a means of instantiating federal civil procedure concepts. The first Part of this Article addresses the unsuccessful motion for a temporary restraining order that in many ways shaped how the litigation proceeded. The second Part examines the dance that is discovery through a focus on a drawn-out dispute regarding a single interrogatory. The final Part drills down on a more novel discovery dispute that began the path towards settlement, namely whether the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 and related common-law doctrine …
The Contemporary Case For Consumer Expectations: Reevaluating The Evolution Of The Original Defect Standard And Its Place In Modern Products Litigation,
2024
Fordham University School of Law
The Contemporary Case For Consumer Expectations: Reevaluating The Evolution Of The Original Defect Standard And Its Place In Modern Products Litigation, Alyssa Clune
Fordham Law Review
The consumer expectations standard for design defect has been the subject of fierce debate since its inception. Though many see it as the test that best reflects the plaintiff-friendly goals of products liability, others critique it as vague, outdated, and ripe for jury misuse. Once the primary test for design defect under the Restatement (Second) of Torts, the consumer expectations test has since been rejected by the Restatement (Third) of Torts, and its use has been eliminated or restricted in approximately half of all states in favor of the risk-utility test. Much of the reasoning behind this growing rejection revolves …
Commercial Boilerplate: A Review And Research Agenda,
2024
Columbia Law School
Commercial Boilerplate: A Review And Research Agenda, Robert E. Scott, Stephen J. Choi, Mitu Gulati
Faculty Scholarship
Boilerplate contracts have long fascinated legal scholars. But the focus has been largely on consumer contracts, with the debate centered on the question of whether take-it-or-leave-it mass-produced forms imposed on consumers by large corporations should be treated as contracts or as a problem in regulation. By contrast, commercial boilerplate — the standard forms used in transactions for corporate or sovereign bonds or merger agreements — has traditionally received little attention. The assumption has been that form contracts among sophisticated parties may differ in form but not in substance from bespoke contracts between business entities. Yet a growing body of scholarship …
Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps),
2024
Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N
Indonesian Notary
Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk melalui perjanjian pinjam nama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ini membahas kedudukan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam Pranata Hukum Nasional dan upaya hukum penyelesaiannya berdasarkan kasus putusan PN Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang bertujuan mengalihkan kepemilikan tanah kepada WNA batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim keliru menetapkan pasal 570 KUHPerdata sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima (NO). Jual beli tanah dalam kasus …
Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk),
2024
Kantor Notaris & PPAT Jose Dima Satria, S.H., M.Kn
Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan pemenuhan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Setelah dibubarkan, perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya kecuali untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam keputusan …
Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki,
2024
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi
Indonesian Notary
Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan …
Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022),
2024
Kantor notaris Yayu Sri Rahayu, S.H.,M.Kn
Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022), Iqbal Raihan Raihan
Indonesian Notary
Ar1kel ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli berik1kad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Akta kuasa menjual yang dipalsukan dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini berakibat kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli berik1kad baik. Peneli1an ini menggunakan metode peneli1an …
Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022,
2024
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati
Indonesian Notary
Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal …
Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn),
2024
Notaris dan PPAT Dewi Rahmawati, S.H., M.Kn.
Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma
Indonesian Notary
Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan …
Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan,
2024
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon
Indonesian Notary
Peran Notaris diperlukan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama perlindungan alam yang melibatkan pihak asing. Salah satu bentuk Kerjasama tersebut terlihat dari Akta Persetujuan Kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga akta tersebut memiliki unsur unsur keperdataan. Disinilah, peran serta seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris dapat melaksanakan waarmerking untuk menandakan bahwa …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021),
2024
Notaris/PPAT Karawang Barat
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto
Indonesian Notary
Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan permohonan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau …
The Legal Value Of Arbitration-Plea And Its Impact On The Civil Lawsuit In The Palestinian Law- Comparative Study,
2024
Department of Private Law, Faculty of Law, Arab American University, Jenin, Palestine
The Legal Value Of Arbitration-Plea And Its Impact On The Civil Lawsuit In The Palestinian Law- Comparative Study, Ahmad Abu Zeineh
An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)
This research tackles the subject of arbitration in a civil lawsuit, as a defense that can be raised by any of the litigants, and the effect of this plea, whether by not accepting it, dismissing it, or stopping its consideration. It also looks at the condition of arbitration at all stages of the lawsuit. Research Problem: It can be summed up in that, Palestinian Arbitration Law did not specify the nature of the plea to arbitration in the civil cases. Purpose: The research aims to determine the legal nature of this plea, and its impact on the civil case. …
Evolving Notions Of Public Interest: A New Perspective On Land Acquisition In Indonesia,
2024
Faculty of Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Evolving Notions Of Public Interest: A New Perspective On Land Acquisition In Indonesia, Bakhrul Amal, Yusriadi Yusriadi, Ana Silviana
Indonesia Law Review
Indonesia relating to land issues. The meaning of public interest in land acquisition which is expected to be able to help realize justice, prosperity and welfare for the community turns out that in its implementation it actually causes conflict because it is not in accordance with the principles of balance and justice. The problems that the research tries to answer are: (1) What is meant by public interest according to the applicable laws and regulations? (2) How is the reconstruction of the meaning of public interest in land acquisition for development in the public interest based on the principles of …
Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020),
2024
Universitas Indonesia
Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020), Nadia Kamilah, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
The Land Utilization Agreement between the Surabaya City Government and PT. Maspion involves the Right to Manage (HPL) and Building Rights (HGB). After the expiration of the HGB ownership period, PT. Maspion applied for an extension, but its request was rejected by the Surabaya City Government. Despite the rejection, PT. Maspion continued to use the land, leading to disagreement with the Surabaya City Government. The Surabaya City Government argued that PT. Maspion did not fulfill its obligation to return the land after the HGB expired, while PT. Maspion deemed the rejection unacceptable. This case raises issues regarding the prioritized use …
Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), Zhafira Naura Rosa, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan …
Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt),
2024
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan disertai itikad baik. Saat ini banyak Notaris dan PPAT yang membuat akta tanpa disertai itikad baik, contohnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh PPAT tanpa adanya pembayaran dan pengalihan fisik yang menjadi syarat adanya jual beli hak atas tanah dan surat kuasa menjual yang dibuat mengandung unsur mutlak dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat kuasa menjual serta pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak atas tanah tanpa itikad baik. Metode …
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia,
2024
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary
Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative …
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi …
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019),
2024
Universitas Indonesia
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara …
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps),
2024
Universitas Indonesia
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni, primer, sekunder dan tersier yang dianalisis guna menjawab rumusan masalah. Akta notaris berisi keterangan dan kehendak para penghadap, pembacaan akta notaris dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi kembali kepada para penghadap apakah akta yang berisikan perjanjian tersebut dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. …
