Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps),
2021
Universitas Indonesia
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/Pn Dps), Nur Afni Hidayanti
Indonesian Notary
The Law on Notary Position (UUJN) clearly regulates the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who exercise their authority as regulated who ignore these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, where the reporter with the initials YS feels aggrieved for the actions of a notary with the initials PH who is domiciled in Denpasar, Bali. The reporting party conveyed the actions of the Notary PH who allegedly committed this unprofessional act to the Denpasar District Court, Bali. According to the Notary Public …
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg),
2021
Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg), Azizah Amatullah Fitri
Indonesian Notary
Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada dasarnya, merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi jual beli hak atas tanah atau wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membantu klien, dengan memberikan pelayanan untuk menyetorkan pajak BPHTB dan PPh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban dari PPAT atas penggelapan uang titipan klien untuk pembayaran pajak BPHTB dan PPh serta penggelapan yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) dalam putusan pengadilan Nomor 738/Pid.B/2018/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, bersifat eksplanatoris …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020), Salsabila Oktasa
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dituntut untuk bersikap amanah, hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Notaris SHS membuat 2 (dua) akta perjanjian kerjasama yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 56 Tahun 2014 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 Tahun 2016 yang mana dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut, Notaris SHS tidak memeriksa status badan hukum dari Yayasan P serta Notaris SHS tidak hadir dalam salah satu pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan,
2021
Universitas Indonesia
Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan, Novita Ariefiani Putri
Indonesian Notary
Notary becomes one of the Beneficial Owner (BO) Reporting Parties as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (Presidential Decree 13/2018). There are no exceptions of corporate form in the regulations, in other words State Own Enterprises (SOE) are included in one form of corporations that required to report their BO. In practice, there is no special procedures regulation for reporting Beneficial Owners in SOE, which basically meet …
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019),
2021
Universitas Indonesia
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019), M. Hendri Kurniawan
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dipandang oleh pemohon dapat mempersulit proses peradilan terhadap Notaris di Pengadilan.salah satu kewenangan tersebut adalah, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. …
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr),
2021
Universitas Indonesia
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr), Amalisa Sari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan Salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan Pihak Pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dari sisi pidana dan perdata, Implikasi Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah …
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah
Indonesian Notary
Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia,
2021
Universitas Indonesia
Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia, Friska Evi Silviana
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh hampir semua masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola fikir dan pola hidup masyarakat serta membantu jalannya kegiatan sosial, politik, ekonomi serta budaya yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif …
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya),
2021
Universitas Indonesia
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya), Rizka Naufalian Zahra
Indonesian Notary
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Lokusnya berada di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting diteliti karena pembangunan depo berfungsi untuk menyimpan dan melakukan perawatan rutin, serta perbaikan ringan kereta pada trase Jabodebek. Depo LRT Jabodebek di bangun diatas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Secara khusus membahas persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat yaitu pada besaran nilai yang mereka dapat dan pada ganti kerugian di tanah milik pemerintah yaitu adanya pesengketaan …
Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019),
2021
Universitas Indonesia
Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019), Zaslyn Annisa
Indonesian Notary
Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children as the main legal source of adoption in Indonesia does not provide clear provisions regarding adopted children's inheritance rights. This results in the absence of unification of regulations regarding inheritance rights and the criteria for adopted children who can inherit. The case in this research is about husband and wife that raised 2 (two) adopted children. The first adopted child is adopted through a court decision, while the other is adopted through surrender without a court decision. When the adoptive mother died, the relationship between the adopted child and the …
Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020),
2021
Universitas Indonesia
Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020), Sumitro Salim
Indonesian Notary
Sifat terang dan tunai yang berasal dari Hukum Adat telah mengelami modernisasi, sehingga sifat terang berarti perbuatan hukum jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT/PPAT Sementara, sedangkan sifat tunai berarti adanya pemenuhan prestasi secara bersamaan yaitu penjual menyerahkan hak atas tanahnya secara yuridis dan pembeli membayar secara penuh (lunas). Pengertian dari sifat terang dan tunai diartikan secara beragam sehingga memunculkan perdebatan, baik secara teoritik maupun praktik seperti halnya yang terjadi terhadap jual beli hak atas tanah yang belum lunas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2020. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan sifat terang dan tunai dalam jual beli …
Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg),
2021
Universitas Indonesia
Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg), Farah Nindya Pratiwi
Indonesian Notary
Divorce is the breaking up of the marriage bond between husband and wife accompanied by sufficient reasons for the divorce. In the case of a divorce that is carried out by filing a lawsuit in court with one of the apostates, the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation do not clearly regulate this. However, in the perspective of Islamic Law, it is explained that when one of the husbands or wives apostatizes and does not return, the marriage becomes fasakh (canceled) due to the apostasy that occurred. The termination of a marriage if one of the parties is …
Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim),
2021
Universitas Indonesia
Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim), Beta Avissa
Indonesian Notary
Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan akta jual beli yang didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua …
Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal,
2021
Universitas Indonesia
Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal, Raden Roro Citra Hendardini
Indonesian Notary
The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful …
Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal,
2021
Universitas Indonesia
Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal, Andhika Pradana
Indonesian Notary
The Capital Market is one part of money market (Financial Market), in general besides money market which has important role for the national development, particularly for the development of business as one of the alternative source external financing by a company. Notary as a public official/state has the authority to make an authentic deed. In his work Notaries create a wide variety of engagements and agreements and deeds are required by legislation to be made by or before a Notary, both legislation in the field of capital market or other legislation. The purpose of this paper is to reveal the …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt/2018/Pt Plk),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt/2018/Pt Plk), Shandy Aditya Pratama
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjaga rahasia jabatannya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan yang mana dalam melindungi notaris untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, setiap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam praktiknya namun terdapat notaris yang membuka rahasia akta yang dibuatnya dalam suatu proses peradilan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuka rahasia jabatan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PDT/2018/PT PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode …
Perjanjian Sewa Menyewa Hak Pakai Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Di Bawah Tangan Di Pantai Padang,
2021
Universitas Indonesia
Perjanjian Sewa Menyewa Hak Pakai Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Di Bawah Tangan Di Pantai Padang, Maryam Na’Imah
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik, salah satunya akta peralihan hak atas tanah negara. Hak Pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan dengan kesepakatan para pihak melalui akta di bawah tangan, melainkan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, karena Hak Pakai atas tanah negara hanya dapat dialihkan atas izin pejabat yang berwenang. Perjanjian sewa menyewa atas tanah negara tidak dapat dilakukan, karena sewa menyewa bukan termasuk peralihan hak. Hal ini disebabkan sewa menyewa hanya dapat dilakukan di atas tanah hak milik. Akta di bawah tangan bukanlah alat bukti yang sempurna di mata hukum, sementara kepastian hukum …
Tanggung Jawab Notaris Sebagai Akibat Tidak Dapat Diberitahukannya Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/Pdt/2017/Pt Pl, Farhansyah Pradana
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus dari PT. MJP terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/PDT/2017/PT PLK). Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta PKR PT. MJP yang permohonan perubahan data diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi ditolak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya preskriptif analitis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukumnya, akta otentik …
Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki,
2021
Universitas Indonesia
Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki, Kevin Muhammad
Indonesian Notary
Notaris mempunyai peran yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan terutama dalam pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu fungsi bank syariah yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran Notaris terhadap pelaksanaan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dan Bank Muamalat dapat melakukan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah …
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019),
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …
