Legal Profession Commons^™

Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pdt/2021/Pt Smg), Chantiqa Dwi Ayudhia C

Indonesian Notary

Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya …

Analisis Pelampauan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah Sebagai Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah, Syafa Nissa Amanda

Indonesian Notary

Perjanjian sekunder atau perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian induk atau utama harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dan juga membahas bagaimana kedudukan perjanjian sewa menyewa yang dibuat berdasarkan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah. Penelitian ini menggunakan metode penilitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan bahwa ketentuan pelaksanaan Bangun Guna Serah atas aset milik pemerintah daerah telah diatur di beberapa ketentuan …

Penerapan Pp No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah, Saarah Faadhilah

Indonesian Notary

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Shanea Gabrielle

Indonesian Notary

Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah …

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023), Ilma Zhafirah Albar

Indonesian Notary

Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara …

Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar

Indonesian Notary

Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …

Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang

Indonesian Notary

Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …

Reply Brief For Plaintiff-Appellant Brandon Velez, Stephen T. Martin, Seth J. Hipple, Madeline H. Meth

Faculty Scholarship

Defendants don’t want to face the evidence, including video footage, that shows them escalating a traffic stop in front of Velez’s home to a forceful arrest because Velez exercised his First Amendment rights. So, instead of dealing with the record directly, Defendants rely entirely on the district court’s (improper) view of the record, which on appeal from that court’s grant of summary judgment is subject to this Court’s de novo review. Besides ignoring the evidence that favors Velez, Defendants leave unaddressed this Court’s key cases, citing only precedent in which officers confronted wildly different circumstances from those presented here.

When …

A Conversation With Justice Brett Kavanaugh, Brett M. Kavanaugh, J. Joel Alicea

Catholic University Law Review

On Thursday, September 26th, 2024, the Center for the Constitution and the Catholic Intellectual Tradition at The Catholic University of America hosted a conversation between Justice Brett M. Kavanaugh and Professor J. Joel Alicea. This was the inaugural event of the new Center. The conversation covered topics such as constitutional interpretation, the separation of powers, religious liberty, and the Catholic intellectual tradition. This is a transcript of the conversation, and the text appears substantially as it was delivered. The video of the event may be found at this link: https://www.youtube.com/watch?v=2sKvSwzkmqo.

Judge Edward T. Gignoux — A Personal Appreciation, Frank M. Coffin

Maine Law Review

Most occasions for encomia about judges occur when the subject has departed the scene of his accomplishments. Happily, the subject of this issue of the Maine Law Review is still with us and likely to be so for a long time. He also happens to measure up precisely to the overused word "paragon." I use it in the original Latin sense of "whetstone," something to sharpen against or to compare oneself with. My thesis is that Judge Gignoux gives observers of any age, but particularly the young, an inspiring role model. This volume is felicitously dedicated. The ever-present problem is …

The New Glass Ceiling, Andrea K. Schneider, Abigail R. Bogli, Hannah L. Chin

Articles

Until the last decade, gender inequality in the legal profession was selfevident. Law school classrooms and law firm offices were overwhelmingly filled with men. In recent years, women have outnumbered men in law school classes and reached parity with men among first-year associates. These developments have created the misperception that gender equality has been achieved. In this Article, we challenge this complacency. We present new evidence from a detailed case study of law firms in a midsize city, showing that women remain underrepresented in leadership roles and underpaid relative to their colleagues. We then show how the limited opportunities and …

2024 Sprizzo Award Program, James D. Herschlein, Robert A. O’Hare Jr., Richard P. Donoghue

St. John's Law Review

On June 18, 2024, the Manhattan Chapter of the St. John’s University School of Law’s Alumni Association awarded the 2024 Sprizzo Award, named for the late United States District Judge John E. Sprizzo ’59, to Richard P. Donoghue ’92, former Principal Associate Deputy Attorney General of the U.S., former U.S. Attorney for the Eastern District of New York, and now a partner in Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

The program began with introductions by James Herschlein and Robert O’Hare, followed by remarks by Richard Donoghue. They have been lightly edited for publication here.

Clark Memorandum: Fall 2024, J. Reuben Clark Law School, Byu Law School Alumni Association, J. Reuben Clark Law Society

The Clark Memorandum

• No Room for Compromise: Religious Polarization in the United States
• A Banking Lawyer’s Perspective on the Kirtland Safety Society Anti-Banking Company
• Hope in Dark Times
• Becoming a Master of Your Thoughts

Cancellation Of Removal For Inadmissible Non-Citizens, Anna Vanbuskirk

Law Student Works

Cancellation of removal is a defensive application for non-citizens in immigration removal proceedings. It is often colloquially referred to as “42B cancellation of removal” based on the form number of the associated application. This Pathfinder research guide provides an overview of cancellation of removal for inadmissible non-citizens. Those who satisfy the criteria in INA § 240A(b)(1) and successfully petition an immigration judge for 42B cancellation of removal are eligible for adjustment of status to lawful permanent residence.

This guide navigates the researcher through an overview of the cancellation of removal criteria and how to find the relevant federal statutes, applicable …

Developing A Professional Identity: Lessons For Women, Bipoc, And First-Generation Law Students From The Canaries In The Coalmines, Christine M. Venter

Michigan Journal of Gender & Law

This Article explores the concept of professional identity formation in the law, particularly as it pertains to women and lawyers of color. The topic of professional identity formation is an understudied area in legal education, despite the ABA’s new Standard 303(b)(3), which requires law schools to provide substantial opportunities for the development of professional identity. In the legal field, professional identity is often conflated with professionalism, which leads to confusion about how law schools should best prepare their students for their professional lives, and fails to fully equip students to join the profession.

Studies from other professions have shown that …

Book Review: Transformative Negotiation: Strategies For Everyday Change And Equitable Futures, Peter R. Reilly

Faculty Scholarship

This volume makes an immense contribution to the field of negotiation and to dispute resolution more generally. The book covers a vast amount of ground, effectively connecting theory to practice and harnessing large amounts of research to support its arguments and advice. Perhaps most importantly, this reviewer found reading the book to be—as the title suggests—a transformative experience.

Reshaping Intellectual Property Scholarship From Within, Peter K. Yu

Faculty Scholarship

Written for the Symposium collecting papers from the Race + IP 23 Conference, this article explores intellectual property scholarship that has been either overlooked or marginalized. Because scholars of color are often outsiders looking in, the article identifies opportunities to reshape intellectual property scholarship from within. Even though the focus of this article was chosen with readers of this Symposium in mind, its insights will be relevant to all scholars.

This article begins by calling on scholars to develop a deeper appreciation of the intrinsic motivations of authors and inventors. It then discusses the oft-overlooked inequalities of creativity and innovation …

Georgia’S Law Of Rules: Textualism And A Survey Of The Canons, Matthew P. Cavedon

Mercer Law Review

Before a travel guide can be written, there has to be a map; before treatises can be written, there have to be surveys. This Article is a survey of Georgia textualism and every canon the Supreme Court of Georgia has recognized in its 180-year history. I begin with a general overview of textualism: the priority of plain meaning, legal context, and legal history (Part I). If there is no ambiguity, “our search for [legal] meaning is at an end.”

But of course, this frequently fails to be the case, so I have read nearly 4,000 cases in search of the …

Issues Arising Out Of Mass Arbitrations & Solutions To Combat Them, Diana Pogosyan

Utah Law Review

Arbitrations have been around for thousands of years. The benefits derived from arbitrations are numerous, as they provide individuals with a more efficient and cost-effective way of disputing their claims. Importantly, arbitrations provide consumers with a network to dispute claims they may not otherwise litigate in civil court. However, within the last few years, the rapid spread of mass arbitrations throughout the nation has contributed to various ethical issues within our justice system.143 Combatting the issues presented with mass arbitration is crucial to maintaining and creating a more efficient adjudication process. To address the issues associated with mass arbitrations, companies …

Rwu Law Alumni Association Holiday Reception December 4, 2024, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.