Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
2021
Universitas Indonesia
Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nurul Farahzita
Indonesian Notary
Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap seseorang dengan melakukan tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anggota keluarganya. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu dibuat perjanjian tertulis dalam suatu perkawinan sebagai hukum yang konkrit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri dalam bentuk yuridis formal melalui perjanjian perkawinan. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimanakah keefektifan hukum di Indonesia terkait kasus KDRT yang terjadi selama ini? (2) Bagaimanakah upaya pencegahan KDRT dengan Perjanjian Perkawinan? Penelitian ini disebut …
Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian,
2021
Universitas Indonesia
Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian, Hizkia Immanuel Toban
Indonesian Notary
Seringkali pasangan suami isteri dalam berlangsungnya kehidupan perkawinan tidak akur. Timbulnya ketidak akuran dalam rumah tangga tersebut diakibatkan oleh banyak factor. Salah satunya adalah sering terjadinya percekcokan antara pasangan suami isteri tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat membuat pasangan suami isteri pada akhirnya menjadi renggang dan memilih untuk berpisah dalam artian bercerai. Dalam terjadinya perceraian banyak dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pasangan suami isteri yang sudah memiliki anak dalam rumah tangganya. Adanya perceraian antara pasangan suami isteri tersebut mengakibatkan hal lain yaitu adanya hak asuh anak. Hak asuh anak dibawah umur pada banyaknya kasus-kasus perceraian seringkali jatuh kepada orangtua perempuan …
Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama,
2021
Universitas Indonesia
Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama, Melyana .
Indonesian Notary
Berdasarkan Pasal 16iAyat (1) huruf a Undang-UndangmNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasiUndang-UndangiNomor 30 Tahun 2004 tentangiJabatan Notaris (UUJN), Notaris dilarang bersikap tidak jujur. Namun pada praktiknya masih terdapat Notaris yang melakukan penggelapan. UUJN belum diatur tanggung jawab Notaris yang melakukan penggelapan, melainkan hanya sanksi terkait ketidakjujuran. Adapun rumusan yang dibahas adalah 1) Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris yang menerima uang titipan dalam pembuatan perjanjian kerjasama? 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melakukan penggelapan dengan pemberatan dalam pembuatan perjanjian kerja sama? . Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Penelitian Normatif dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif analitis …
Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby),
2021
Universitas Indonesia
Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby), Intan Nabila
Indonesian Notary
Perwarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu wasiat pengangkatan waris (testamentair erfrecht/erfstelling) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat/legaat). Perbedaan antara pengangkatan wasiat (erfstelling), atas hak umum dengan memberikan wasiat tidak ditentukan bendanya secara tertentu sedangkan hibah wasiat (legaat), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat dengan ditentukan jenisnya, yang mana objek hibah wasiat itu harus dimiliki pada saat pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat tersebut dapat dibuat dengan akta tertulis yang berkaitan dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan …
Pembatalan Akta Kuasa Menjual Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/Pn.Tpg),
2021
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Kuasa Menjual Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/Pn.Tpg), Hagana Ginting
Indonesian Notary
Salah satu bentuk pelanggaran syarat materil dalam peralihan hak atas tanah adalah penggunaan Akta Kuasa yang mengandung klausul kuasa mutlak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli. Kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini mengenai pembatalan segala pembuatan akta oleh Majelis Hakim guna peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. Pembeli merasa dirugikan karena Sertifikat Hak Milik yang telah dibeli tidak dapat dikuasai karena pemilik asli merasa tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum …
Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016),
2021
Universitas Indonesia
Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016), Nur Aulia Habibah
Indonesian Notary
Notaris dalam melaksanakan jabatannya, pada implementasinya tidak menutup kemungkinan adanya pembuatan akta antidatir yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pembuatan akta Notaris sehingga menyebabkan degradasi dari akta tersebut. Pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yaitu dimana perbuatan hukum belum dilakukan namun Notaris telah membuatkan aktanya dan mencatatkannya dalam sela-sela kosong diantara akta Notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta. Dengan melakukan pencatatan seperti itu menyebabkan aktanya menjadi degradasi dan cacat hukum ataupun dapat kehilangan keotentikannya. Dalam hal ini Notaris telah bertindak tidak jujur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yang dapat …
Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya
Indonesian Notary
Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan keterangan palsu dan tanggung jawab Notaris terhadap adanya keterangan palsu pada akta dalam kasus yang dilakukan Notaris Agus Satoto berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk penelitian, hukum yuridis normatif dengan bahan pustaka yamg merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder melalui …
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp,
2021
Universitas Indonesia
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda
Indonesian Notary
Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham banyak peristiwa-peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, salah satunya adalah mengenai hibah saham. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kewajibannya dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka secara umum notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham tanpa disertakan surat kuasa yang sah dengan menganalisis putusan nomor 87/Pdt.G/2017/PN. Lbp. Notaris menjadi turut tergugat pada kasus karena …
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia
Indonesian Notary
Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. MKN merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dipanggil dan diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan akta yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Nomor 246/B/2018/PT. TUN.MDN. …
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby),
2021
Universitas Indonesia
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta
Indonesian Notary
Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing,
2021
Universitas Indonesia
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati
Indonesian Notary
Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris,
2021
Universitas Indonesia
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …
Free, Prior, And Informed Consent: A Struggling International Principle,
2021
University of Montana
Free, Prior, And Informed Consent: A Struggling International Principle, Emily M. Mcculloch
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Localizing Energy Independence: How Purpa And Community Power Legislation Can Drive Development Of Resilient And Reliable Local Clean Energy Projects,
2021
University of Montana
Localizing Energy Independence: How Purpa And Community Power Legislation Can Drive Development Of Resilient And Reliable Local Clean Energy Projects, Lowell J. Chandler
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Science Under Assault - Reflections On "The War On The Epa: America's Endangered Environmental Protections",
2021
University of Montana
Science Under Assault - Reflections On "The War On The Epa: America's Endangered Environmental Protections", Sara A. Colangelo
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Bridges To A New Era: A Report On The Past, Present, And Potential Future Of Tribal Co-Managment On Federal Public Lands,
2021
University of Montana
Bridges To A New Era: A Report On The Past, Present, And Potential Future Of Tribal Co-Managment On Federal Public Lands, Monte Mills, Martin Nie
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
The Public Trust Doctrine Fifty Years After Sax And Some Thoughts On Its Future,
2021
University of Montana
The Public Trust Doctrine Fifty Years After Sax And Some Thoughts On Its Future, Michael C. Blumm, Zachary A. Schwartz
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Recent Developments,
2021
University of Arkansas, Fayetteville
Recent Developments, Clinton T. Summers
Arkansas Law Review
In a free speech and free exercise case involving the Business Leaders in Christ at the University of Iowa, the Eighth Circuit Court of Appeals reversed the Southern District of Iowa by holding that University officials should not be granted qualified immunity based on the student organization’s free speech claim.
Session 3: Access To Financial Services - The Promise (And Challenges) Of Fintech,
2021
Seattle University School of Law, Joseph M. Vincent Ltd., P.C., Washington Department of Financial Institutions
Session 3: Access To Financial Services - The Promise (And Challenges) Of Fintech, Joseph M. Vincent, Chris Adams, Lucinda Fazio, Roberta Hollinshead, Sumit Mallick, Sands Mckinley, Jonice Gray Tucker, Tonita Webb
SITIE Symposiums
For many Americans, the American Dream is a dream deferred. Recently, there has been an explosion in demand for diversity, equity, and inclusion in financial services. This has coincided with an explosion of a different kind related to delivering financial services through innovations in technology, otherwise known as FinTech. We have seen a plethora of FinTech applications on our smartphones, ranging from online lending to remote deposit making. While these applications provide potential opportunities to level the playing field for those whose dream has been deferred, there remain challenges.
Session 1: Access To Legal Services - The Role Of Innovation And Technology,
2021
Seattle University School of Law
Session 1: Access To Legal Services - The Role Of Innovation And Technology, Steven Bender, Stacy Butler, Anna Carpenter, Michael Cherry, Sands Mckinley, Kimball Dean Parker, Miguel Willis
SITIE Symposiums
This expert panel is addressing access to justice problems. People without access to lawyers and legal services suffer in many ways not limited to divorce, domestic violence, and educational roadblocks. This panel will ask what lawyers can do to help, in what ways can technology help or replace lawyers in the delivery of legal and non-legal services. It will also explore different legal services being offered by individuals who do not have a JD, online firms, and developing technology in a law firm owed subsidiary. There are six panelists who are broken into two categories: (1) the innovation and delivery …
