Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/Pnsel),
2022
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/Pnsel), Tasskja Nofeyska Pradistya
Indonesian Notary
Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. pertanggungjawaban Notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan b. Sanksi Hukum Atas Kelalaian Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian …
Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js),
2022
Universitas Indonesia
Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js), Wahyu Fajar Ramadhan
Indonesian Notary
Di masa sekarang ini masih banyak ditemui kasus perkawinan di bawah tangan dimana pernikahan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau biasa disebut anak luar kawin. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak luar kawin tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan adalah salah satu upaya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh orang tua biologisnya agar dapat diakui sebagai anak sah dan …
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Kota Yogyakarta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli,
2022
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Kota Yogyakarta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli, Wardah Latifah Widianti
Indonesian Notary
Buying and selling in Indonesia was initially carried out by following the buying and selling procedure in accordance with Customary Law rules. Buying and selling in customary law is carried out in a clear and cash manner, which means that the sale and purchase in customary law can be said to be legal if it is carried out in front of the Village Head and paid in cash. Basically, buying and selling carried out after the enactment of Law No. 5/1960 concerning Agrarian Principles ("Law No. 5/1960") is buying and selling as referred to in the provisions of Customary Law. …
Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs),
2022
Universitas Indonesia
Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs), Hadi Rahmat
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan akta hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Studi Kasus Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020,
2022
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020, Jessica Penny
Indonesian Notary
One of the cases related to a public Notary’s practice is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decree Number 20 PK/Pid/2020. This thesis analyzes the authority of a Notary with the aiding of a fraud and it’s liability. This study comprehensively examines the extent of Notary’s liability towards a deed he or she made. This research relies on a normative-juridical method, with a typology of evaluative research and case study approach. The results are the Notary has the authority to make the sale deed and does not fulfill the elements in Article 378 juncto 56 paragraph (2) of …
Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps,
2022
Universitas Indonesia
Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps, Siti Aisyah
Indonesian Notary
Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta …
Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak,
2022
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak, Andre Wowor
Indonesian Notary
In this research,The author raises issues regarding the legal protection of minors in accessing information and electronic transactions based on the ITE Law and the Child Protection Law in the perspective of legal certainty. This research focuses on problems that are motivated by the existence of a legal vacuum related to the age restriction of children in accessing information and electronic transactions resulting in the lack of certainty of the rules applied to regulate things or circumstances that occur to minors who access information and electronic transactions. The legal settlement is pursued by the government's efforts to provide preventive …
Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/Pta.Jk),
2022
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Annida Addiniaty
Indonesian Notary
This thesis discusses about the aplication of the law for revocation of a testament in the case of Decision Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Furthermore, also discusses about Notary’s responsibility for the revoked of Testament Deed. This research used normative judicial research methods with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation espcecially regarding the Notary’s fault in the making of Testament Deed based on the Decision Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. The conclusion which obtained from this research is the law application carried out …
Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 Pk/Pdt/2016),
2022
Universitas Indonesia
Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 Pk/Pdt/2016), Michelle Natasha Salamintargo
Indonesian Notary
This research explores on the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir in Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. The problem being raised within this research is regarding how is the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and how is the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir as shown within Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. This research uses …
Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020),
2022
Universitas Indonesia
Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020), Astari Nadinne
Indonesian Notary
Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan perceraian dan penerapan asas pemisahan horizontal terhadap sengketa harta bersama sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang berhak atas harta bersama yang diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Pada akhirnya, hasil penelitian membawa pada bahwa perkawinan yang …
Pembuatan Akta Notaris Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Pertaruhan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr),
2022
Universitas Indonesia
Pembuatan Akta Notaris Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Pertaruhan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr), Muhammad Dwika Pratamadia
Indonesian Notary
The misalignment and regulation regarding implementation of limited liability company amendment of articles of association creates numbers of issues such as bussiness activities permit issue; difficulty regarding selection of bussiness activities for notarial deeds; and incosistency of bussiness activities permit that causing client inability to perform their bussiness activities. Research of this article analyse the Disctrict Court Decree Number 09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr in connection with financial service sector; Notarial deeds-making regarding online game betting business activities; and law alignment regarding implementation of Online Single Submission, Indonesia Standard Industrial Classification, and Legal Entity Administration System. This research is conducted in normative-juridical method. This …
The 30x30 Program: A Federal Land Grab?,
2022
University of Nebraska-Lincoln
The 30x30 Program: A Federal Land Grab?, J. David Aiken
Cornhusker Economics
In January 2021, the Biden Administration issued a climate policy executive order.[2] [or EO].[3] Section 216 of the Biden climate EO, Conserving & Protecting our Nation’s Lands & Waters, directed the U.S. Department of the Interior, the U.S. Department of Agriculture, and the U.S. Department of Commerce (which includes NOAA, the U.S. National Oceanic & Atmospheric Administration) to prepare a report “recommending steps that the United States should take, working with state, local, tribal and territorial governments, agricultural and forest landowners, fishermen and other key stakeholders to achieve the goal of conserving at least 30% of our lands and waters …
Treaty-Based Climate Change Claims: Litigation Pathways In The Face Of Cultural Devastation,
2022
University of Montana
Treaty-Based Climate Change Claims: Litigation Pathways In The Face Of Cultural Devastation, Kirsten D. Gerbatsch
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Do It For The Kids: Protecting Future Generations From Climate Change Impacts And Future Pandemics In Maryland Using An Environmental Rights Amendment,
2022
University of Montana
Do It For The Kids: Protecting Future Generations From Climate Change Impacts And Future Pandemics In Maryland Using An Environmental Rights Amendment, Johanna Adashek
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Youth And Indigenous Voices In Climate Justice: Leveraging Best Practices From U.S. And Canadian Litigation,
2022
University of Montana
Youth And Indigenous Voices In Climate Justice: Leveraging Best Practices From U.S. And Canadian Litigation, Randall S. Abate
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Water Justice Under The Big Sky: Locating A Human Right To Water In Montana Law,
2022
University of Montana
Water Justice Under The Big Sky: Locating A Human Right To Water In Montana Law, Abigail R. Brown
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
A Judicial Duty: Interpreting And Enforcing Montanans' Inalienable Right To A Clean And Healthful Environment,
2022
University of Montana
A Judicial Duty: Interpreting And Enforcing Montanans' Inalienable Right To A Clean And Healthful Environment, Nate Bellinger, Roger Sullivan
Public Land & Resources Law Review
No abstract provided.
Letter To The Reader,
2022
University of Montana
Table Of Contents,
2022
University of Montana
Editors And Staff Members,
2022
University of Montana
