Land Use Law Commons^™

Brigham-Kanner Property Rights Journal, Volume 11, William & Mary Law School

Brigham-Kanner Property Rights Journal

The Role of Empirical Research

September 30-October 1, 2021

Panel 1: The Role of Empirical Research in Defining the Scope of Constitutionally Protected Property Rights: A Tribute to Been

Panel 2: The Relationship Between Eminent Domain and Social and Racial Injustice

Panel 3: The Interdependence of Property and First Amendment Rights

Panel 4: The Distributional Implications of Land Use Regulation

Law, Labour And Landscape In A Just Transition, Adrian A. Smith, Dayna Nadine Scott

Articles & Book Chapters

Taking conflicts over new solar energy projects on the agricultural landscape in the global North as its backdrop, the chapter demonstrates how work and labour (including that performed in the North by workers from the global South) are erased both by the opponents and the proponents of such projects. The erasure is consistent with prevailing ways of knowing the human-environment nexus, shaped by an underlying political economy derivative of how international law has constructed and maintained the foundational liberal mythology that separates labour from land. Grounded in our commitment to pursuing a ‘just transition’ to decarbonisation – that is to …

Issue Brief: Impact Assessment And Responsible Business Guidance Tools In The Extractive Sector: An Environmental Human Rights Toolbox For Government, Business, Civil Society & Indigenous Groups, Sara L. Seck, Penelope Simmons, Charlotte Connolly

Responsible Business Conduct and Impact Assessment Law

This issue brief provides an overview of the impact assessment and responsible business conduct toolbox for the extractive sector. The toolbox provides guidance on how governments, businesses, civil society, and Indigenous groups may encourage and adopt a human rights approach to impact assessment (IA). It forms part of a broader research project aimed at highlighting the interrelationship between IA laws and Responsible Business Conduct (RBC) tools, funded by the Social Sciences & Humanities Research Council (SSHRC) Knowledge Synthesis Grant: Informing Best Practices in Environmental & Impact Assessments (the “KSG”).

Streaming Property, Lee Anne Fennell

Northwestern University Law Review

People acquire property rights in objects and real estate in order to capture the stream of services that these assets can provide over time. The thing or parcel itself is merely a delivery mechanism, a way of packaging and protecting rights to that value stream. And, significantly, these assets cannot stream services to anyone without a set of facilitating conditions and complementary goods, such as public infrastructure, that do not lie within the asset owner’s individual control. This Essay argues that we can gain fresh traction on inequality by recasting property as service streams rather than as owned things. Doing …

Affirmative Policy Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Fachriza C. Limuris

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

The privileges of the Special Region of Yogyakarta which are affirmed in Law Number 13 of 2012 directly give authority over land matters. The problem that occurs is that it is not possible for Indonesian citizens of non-indigenous descent to obtain land ownership rights based on the Instruction of the Head of the DIY Region Number K.898/I/A/1975 regarding the Uniform Policy on the Granting of Land Rights to a non-Indigenous Indonesian citizen. This study aims to determine the ownership of land rights in Yogyakarta in terms of history, then to examine the concept of justice related to land ownership rights …

Book Review: Creating Indigenous Property: Power, Rights, And Relationships, F. Tim Knight

Librarian Publications & Presentations

No abstract provided.

A Legal Map Of New Local Parkland, Daniel B. Rosenbaum

Marquette Law Review

Public parks play consequential roles in local communities. Parks can raise property values, encourage or inhibit sprawl, and promote health, safety, and social cohesion. The decision to create a park affects development in the surrounding area and dictates which residents can easily access the property’s new amenities—and which residents cannot.

Yet, public stakeholders are given few signposts in making and monitoring public park acquisitions. Data on new parkland is scarce; moreover, the legal framework undergirding the process is poorly understood and rarely explored, particularly at the local government level. Although local governments are America’s leading stewards and gatekeepers of public …

Pertanggungjawaban Notaris Yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/Pt Smg), Eka Putri Hardianti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016.PT SMG untuk menganalisis pertanggungjawab Notaris Ny. ER, SH,CN yang melakukan tidak pidana pemalsuan akta autentik, Notaris tersebut menyuruh memasukkan keterangan palsu dikenakan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Serta perlindungan hukum Notaris RA, SH. M.Kn untuk kepentingan proses peradilan, dimana Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik sehingga Notaris dihadirkan sebagai saksi dalam proses peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris Ny. ER.SH.CN yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dan perlindungan hukum Notaris RA, S.H. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang …

Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan Pemilikan Bersama Yang Dibuat Secara Sepihak Oleh Suami (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2020/Pt.Sby), Fildzah Ghassani Hanun

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama dengan pihak lain atas harta bersama dalam perkawinan harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Permasalahan berikutnya adalah pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta pernyataan pemilikan …

Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893k/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/Pn Bkt, Putri Yollanda

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Pada dasarnya seorang notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol tersebut wajib dialihkan dalam hal notaris cuti maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya telah dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan …

Analisis Pembatalan Persetujuan Suami Isteri Terhadap Pengikatan Jaminan Perseorangan Dalam Perjanjian Kredit, Arlene Agustina

Indonesian Notary

This research discusses about the cancellation of Spousal Consent on the binding of Personal Guarantees in credit agreements. In this case, the husband and wife married after year of 1974 without having a prenuptial agreement so that according to Articles 35 and 36 of Marriage Law No. 1 of 1974, the property acquired during marriage becomes joint property and regarding joint property, husband and wife can act based on the agreement between both sides, so that Spousal Consent is required when creating Personal Guarantee. The issues raised are the validity of the cancellation of Spousal Consent in the credit agreement; …

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Pura-Pura Ppat Atas Jaminan Kredit Di Bank, Regina Ardyah Pramesti Anindhita

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang akibat hukum pembatalan akta jual beli pura-pura PPAT atas jaminan kredit di Bank. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat suatu akta yang salah satunya akta jual beli, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena akta yang dibuat PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang apabila terdapat kecacatan hukum karena perbuatannya menyebabkan akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan terhadap PPAT dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya karena terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu penyebab pembatalan akta jual beli ialah tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata karena akta memuat suatu perbuatan pura-pura atau …

Sengketa Penerbitan Hak Pakai Di Atas Bekas Tanah Partikelir (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/Pdt/2019), Yohanes Aditya

Indonesian Notary

Penghapusan bekas tanah partikelir seharusnya telah selesai setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir dan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan yang dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa atas tanah partikelir yang telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir dan dinamika kebijakan penghapusan tanah partikelir pada Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir berdasarkan Putusan Perkara Nomor 315K/Pdt/2019. Artikel ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dianalisis secara kualitatif untuk mendapat hasil penelitian menjelaskan adanya penghapusan tanah partikelir sampai sekarang belum selesai dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa atas tanah partikelir salah satunya mengenai penyalahgunaan wewenang …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Hadapan Para Pihak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/Pk/Pdt/2018, Naudi Kusuma Wardhini

Indonesian Notary

Di Indonesia tanah menjadi sangat vital peranannya bagi semua kehidupan, selain menjadi tempat tinggal, tanah dapat dimanfaatkan untuk segi ekonomi. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan, salah satu caranya adalah dengan jual beli. PPAT sangat berperan dalam transaksi jual beli, dalam bingkai hukum Indonesia akta jual beli tanah wajib dibuat oleh PPAT dan ditandatangani oleh para pihak, maka akta jual beli tersebut menjadi bukti adanya transaksi jual beli tanah yang sah dengan kesepakatan harga dan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah disetujui kedua belah pihak dan dengan ditandatanganinya akta jual beli tersebut, menandakan terjadinya perpindahan hak atas …

Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/Pdt/2016), Susan Rianti Hanam

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang salah satunya adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Akta ini dibuat notaris berdasarkan apa yang Ia lihat, dengar, dan saksikan sendiri, sehingga notaris bertanggungjawab penuh terhadap akta tersebut. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan notaris yang tidak jujur dalam menjalankan jabatannya sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078/K/Pdt2016 di mana tergugat memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris secara hukum atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan akibat hukum atas pembatalan akta tersebut. …

Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 Pk/Pdt/2016), Michelle Natasha Salamintargo

Indonesian Notary

This research explores on the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir in Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. The problem being raised within this research is regarding how is the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and how is the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir as shown within Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. This research uses …

Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr), Amanda Charissa

Indonesian Notary

This research is an analysis of the procedure of making a marriage agreement based on the applicable laws and regulations. Since the enactment of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, in order for a marriage agreement to be valid between the parties and related third parties, it must be made in the form of a notarial deed followed by a registration to the marriage registrar. However, the judge in Decision No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr acknowledges the existence of a marriage agreement which is a privately made deed and states that there is no joint property between the couple. This study is …

Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Ppat Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2020, Azizatu Afifah Juwita Yasin

Indonesian Notary

Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2020 mengabulkan penggugat dalam kasus Rumah Bintaro mengugurkan putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dengan Nomor 640/PDT/2018/PT.DKI yang memenangkan tergugat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelanggaran Berat Keterangan Palsu sesuai Pasal 10 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pelanggaran Berat Berdasarkan Surat Keterangan Palsu. Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Berat Keterangan Palsu sesuai Pasal 10 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang terjadi …

Keabsahan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Titel Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xviii/2020), Alrido Ahmad Hidayatullah

Indonesian Notary

Artikel ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya putusan tersebut menyebabkan keambiguan pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dan tidak sesuai dengan …

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/Mppn/Xii/2017), Desi Napouling

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian …