Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn),
2026
Universitas Indonesia
Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya),
2026
Universitas Indonesia
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara,
2026
Universitas Indonesia
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court,
2026
Universitas Indonesia
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential),
2026
Universitas Indonesia
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati,
2026
Universitas Indonesia
Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, F.X. Adji Samekto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global,
2026
Universitas Indonesia
Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global, Eman Suparman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999,
2026
Universitas Indonesia
Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999, Satya Arinanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru,
2026
Universitas Indonesia
Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru, M. Sofyan Puiungan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dukungan Budaya Terhadap Kondisi Vlktimisasi Anggota Masyarakat Pendukung Budaya,
2026
Universitas Indonesia
Dukungan Budaya Terhadap Kondisi Vlktimisasi Anggota Masyarakat Pendukung Budaya, Adrianus Meliala
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologlsnya,
2026
Universitas Indonesia
Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologlsnya, Sulistyowati Lrianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Desentralisasl Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsl Negara,
2026
Universitas Indonesia
Desentralisasl Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsl Negara, Edie Toet Hendratno
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb),
2026
Universitas Indonesia
Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb), Sri Setianingsih Suwardi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
What Is A House?: Searching For The Meaning And Scope Of Curtilage At Common Law,
2026
Judicial Law Clerk
What Is A House?: Searching For The Meaning And Scope Of Curtilage At Common Law, Mitchell A. Del Bianco
Fordham Law Review Online
No abstract provided.
Streamlining Client Information For Post-Conviction Relief In Monterey County,
2026
California State University, Monterey Bay
Streamlining Client Information For Post-Conviction Relief In Monterey County, Selena Lopez Arizmendi
Capstone Projects and Master's Theses
This capstone project addresses barriers to record clearing services that impact recidivism and reentry outcomes in California. Individuals with criminal records often face challenges in securing employment, housing, and stability, increasing the likelihood of continued justice system involvement. The Clean Slate Program at the Monterey County Public Defender’s Office provides post-conviction relief services to help reduce these barriers. Although Proposition 47 funding ended in February 2026, program services have continued. This project identified a need for a standardized, client-friendly informational resource, as key information has historically been communicated verbally, limiting understanding and retention. To address this gap, a concise Clean …
Plea Bargain Skepticism When Companies Kill People,
2026
Texas A&M University School of Law
Plea Bargain Skepticism When Companies Kill People, Peter R. Reilly
Faculty Scholarship
In 2018 and 2019, two Boeing 737 MAX airplanes fell from the sky, killing 346 people—one of the deadliest corporate crimes in U.S. history. Instead of taking the case to trial, the United States Department of Justice (“DOJ”) addressed the matter by using two different alternative dispute resolution vehicles. First, Boeing was given a three-year deferred prosecution agree-ment. That deal was canceled when DOJ determined the company had breached it. Next, Boeing was given a plea bargain. This Article argues that federal courts, which are empowered to approve or reject plea deals, should be skeptical when the government turns to …
