Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
2026
Universitas Indonesia
Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen,
2026
Universitas Indonesia
Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. Hutagaiung
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum),
2026
Universitas Indonesia
Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform,
2026
Penn State Dickinson Law
The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform, Riley Amdor
Criminal Law Society Blog
This article examines The Smarter Sentencing Act of 2026, a bill that proposes to reduce minimum sentence requirements for certain drug offenses—particularly those that are nonviolent. Research has shown that prolonged prison sentences often do not lead to its intended effects and even tend to cause increased recidivism and criminogenic effects. Additionally, by reducing minimum sentencing requirements for these nonviolent drug offenses, judges are given more discretion when sentencing drug offenders, which allows for the branches of government to be more balanced and promotes leniency where judges believe it is warranted. Further, the reduction of minimum sentences for these nonviolent …
What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing,
2026
Middle District of Florida
What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn
University of Miami Law Review
The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.
That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …
Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998,
2026
Universitas Indonesia
Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004,
2026
Universitas Indonesia
Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional,
2026
Universitas Indonesia
Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran,
2026
Universitas Indonesia
Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
2026
Universitas Indonesia
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn),
2026
Universitas Indonesia
Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya),
2026
Universitas Indonesia
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara,
2026
Universitas Indonesia
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court,
2026
Universitas Indonesia
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential),
2026
Universitas Indonesia
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf,
2026
Universitas Indonesia
