Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Criminal Procedure Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

12,070 Full-Text Articles 8,888 Authors 11,772,756 Downloads 221 Institutions

All Articles in Criminal Procedure

Faceted Search

12,070 full-text articles. Page 17 of 332.

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo 2026 Universitas Indonesia

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. HutagaIung 2026 Universitas Indonesia

Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. Hutagaiung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman 2026 Universitas Indonesia

Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat 2026 Universitas Indonesia

Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform, Riley Amdor 2026 Penn State Dickinson Law

The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform, Riley Amdor

Criminal Law Society Blog

This article examines The Smarter Sentencing Act of 2026, a bill that proposes to reduce minimum sentence requirements for certain drug offenses—particularly those that are nonviolent. Research has shown that prolonged prison sentences often do not lead to its intended effects and even tend to cause increased recidivism and criminogenic effects. Additionally, by reducing minimum sentencing requirements for these nonviolent drug offenses, judges are given more discretion when sentencing drug offenders, which allows for the branches of government to be more balanced and promotes leniency where judges believe it is warranted. Further, the reduction of minimum sentences for these nonviolent …


What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn 2026 Middle District of Florida

What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn

University of Miami Law Review

The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.

That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …


Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria 2026 Universitas Indonesia

Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso 2026 Universitas Indonesia

Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz 2026 Universitas Indonesia

Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah 2026 Universitas Indonesia

Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji 2026 Universitas Indonesia

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris 2026 Universitas Indonesia

Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard 2026 Universitas Indonesia

Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi 2026 Universitas Indonesia

Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso 2026 Universitas Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty 2026 Universitas Indonesia

Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha 2026 Universitas Indonesia

Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji 2026 Universitas Indonesia

Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P. 2026 Universitas Indonesia

Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan 2026 Universitas Indonesia

Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Digital Commons powered by bepress