Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konperensi Hukum Laut Ke-Iii,
2026
Universitas Indonesia
Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konperensi Hukum Laut Ke-Iii, Mochtar Kusumaatmadja
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Tni Al Dalam Pengamanan Dan Pemberdayaan Pulau Terluar Ri,
2026
Universitas Indonesia
Peran Tni Al Dalam Pengamanan Dan Pemberdayaan Pulau Terluar Ri, Bernard Kent Sondakh
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan,
2026
Universitas Indonesia
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan, Hari Sabarno
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara,
2026
Universitas Indonesia
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara, Etty R. Agoes
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan·Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan·Ligitan, N. Hasan Wirajuda
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional,
2026
Universitas Indonesia
Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional, Adijaya Yusuf
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan, Hikmahanto Juwana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kepentingan Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kepentingan Nasional, Baginda Harahap
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Rentenir,
2026
Universitas Indonesia
Menggagas Hukum Era Indonesia Baru,
2026
Universitas Indonesia
Menggagas Hukum Era Indonesia Baru, Kartini Sekartadji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Perubahan Penguasaan Tanah Dan Susunan Pemerintahan Di Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Perubahan Penguasaan Tanah Dan Susunan Pemerintahan Di Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, Hermayulis Hermayulis
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta,
2026
Universitas Indonesia
Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta, Mura P. Hutagalung
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
From Chains To Handcuffs: Confronting The Racial Legacy Of Prison Labor And The Urgency Of Reform,
2026
Penn State Dickinson Law
From Chains To Handcuffs: Confronting The Racial Legacy Of Prison Labor And The Urgency Of Reform, Hibah Hasan
Criminal Law Society Blog
This article examines prison labor in the United States as a system rooted in the 13th Amendment’s exception clause and shaped by post–Civil War practices such as Black Codes and convict leasing. It argues that, although formally abolished, the racialized logic of forced labor persists through modern mass incarceration, where incarcerated individuals—disproportionately Black men—perform essential work for little to no pay and without basic labor protections. The article analyzes how this system reflects a continuation of historical exploitation and proposes reforms, including fair compensation, voluntary participation, and expanded labor protections, to align prison labor with principles of rehabilitation and justice.
Ultra Vires Dan Pertanggungjawaban Direksi,
2026
Universitas Indonesia
Ultra Vires Dan Pertanggungjawaban Direksi, Chatamarrasjid Ais
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penetapan Alur·Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982,
2026
Universitas Indonesia
Penetapan Alur·Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Luh Putu Sudini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Solusi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri,
2026
Universitas Indonesia
Solusi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri, T. Soelaiman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengelolaan Sumber Daya Hutan : Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,
2026
Universitas Indonesia
Pengelolaan Sumber Daya Hutan : Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Takdir Rahmadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hakim Komisaris : Solusi Ke Arah Prinsip Keadilan,
2026
Universitas Indonesia
Hakim Komisaris : Solusi Ke Arah Prinsip Keadilan, Indriyanto Seno Adji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Separate But Equally Funded: Reforming Education Savings Accounts For Homeschoolers,
2026
Liberty University
Separate But Equally Funded: Reforming Education Savings Accounts For Homeschoolers, Matthew Mcguire
Senior Honors Theses
Public commodities require public access. I review twenty-one state-funded education savings accounts (ESAs) funded by general fund revenues to argue that limiting home-education access violates principles of public access—The General Availability Doctrine. To the dismay of many home-educated students, nine state-funded ESAs require parents to terminate their home-education status as a condition for public funds. At least five state-funded ESAs require public school attendance as a prerequisite to receive funds, thereby precluding homeschooling students. Three state-funded ESAs treat home-education negatively by reducing funding based on a student's home-education status. The discriminatory treatment of home-educated parents and students raises First and …
Konnsolidasi Demokrasi: Tantangan Reformasi,
2026
Universitas Indonesia
