Understanding Government Regulation On Food And The Constitutionality Of Banning High Fructose Corn Syrup For National Defense,
2026
Bates College
Understanding Government Regulation On Food And The Constitutionality Of Banning High Fructose Corn Syrup For National Defense, Charlotte Bernhard
Bates College Undergraduate Law Review
The following work explores a hypothetical scenario in 2029 where President Gavin Newson hopes to decrease obesity to increase the number of Americans eligible for the draft. As tensions rise in North Korea, the President considers sending around 200,000 troops to South Korea and Japan, yet with high levels of obesity in the United States, a low number of eligible Americans for deployment may put unnecessary strain on troops. Therefore, the President considers banning high fructose corn syrup-containing products to decrease obesity rates.
This work explores how the President and American government can constitutionally limit foods containing high fructose corn …
Sosiologi Perundang-Undangan Dan Pemanfaatannya,
2026
Universitas Indonesia
Sosiologi Perundang-Undangan Dan Pemanfaatannya, Jufrina Rizal
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pembaharuan Hukum Terhadap Pasal 26 Ayat (I) Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2026
Universitas Indonesia
Pembaharuan Hukum Terhadap Pasal 26 Ayat (I) Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual,
2026
Universitas Indonesia
Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Afifah Kusumadara
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Posisi Hukum Badan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Posisi Hukum Badan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia, Tri Hayati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Ketentuan Forward-Statements Di Pasar Modal,
2026
Universitas Indonesia
Ketentuan Forward-Statements Di Pasar Modal, Bismar Nasution
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri,
2026
Universitas Indonesia
Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri, Farouk Muhammad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Aspek Sosio-Kultural Pencegahan Terorisme,
2026
Universitas Indonesia
Aspek Sosio-Kultural Pencegahan Terorisme, Thomas Sunaryo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional,
2026
Universitas Indonesia
Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional, Mutiara Hikmah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia, Hendra Tanu Atmadja
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia, Topo Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Demokrasi Terhadap Lingkungan Budaya Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Demokrasi Terhadap Lingkungan Budaya Nasional, Hendra Nurtjahjo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia, Tineke Teugeh Longdong
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kehutanan,
2026
Universitas Indonesia
Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kehutanan, Jufrina Rizal
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan, Hikmahanto Juwana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Catatan Tentang Persoalan Sipadan-Ligitan Serta Masalah Terkait Lainnya Dengan Implementasi Negara Kepulauan,
2026
Universitas Indonesia
Beberapa Catatan Tentang Persoalan Sipadan-Ligitan Serta Masalah Terkait Lainnya Dengan Implementasi Negara Kepulauan, Ir. Adi Sumardiman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pulau-Pulau Terluar Dan Batas Wilayah Nasional: Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara,
2026
Universitas Indonesia
Pulau-Pulau Terluar Dan Batas Wilayah Nasional: Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara, R. W. Martindas - Klaas J.V.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi, Hasjim Djalal
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Ligitan Dan Sipadan : Bukan Soal 2 Diantara 17.000,
2026
Universitas Indonesia
Ligitan Dan Sipadan : Bukan Soal 2 Diantara 17.000, A. Zen Umar Purba
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Affidavit Of Adi Sumardiman,
2026
Universitas Indonesia
