Commercial Law Commons^™

Implikasi Terhadap Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer Tanpa Persetujuan Pengurus Lain (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020), Rolin Fajarina Putri

Indonesian Notary

The law on the position of a notary has clearly regulated the obligations and prohibitions of a notary but until now there are still notary who ignore it such as on Council of Notary Sight West Sumatera Verdict No.02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020 and the legal consequences and legal force of the deed of amendment to the articles of association of CV without the approval of the other management. This research is legal research with a normative juridical approach, with an explanatory descriptive typology conducted employing a literature study. The data used in this study is secondary data, which consists of primary legal materials, …

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan Yang Undangannya Tidak Sesuai Dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/Pn.Bdg), Armitha Viradilla

Indonesian Notary

Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis …

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019), Annisa Aurelia Jessika Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai bentuk perlidnungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum; dan (ii) mengenai tanggungjawab notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1298K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil Penelitian ini adalah: …

Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018), Niko Ary Hidayat

Indonesian Notary

Dalam Perkawinan, nafkah merupakan aspek yang sangat penting, oleh karena itu pemberian nafkah sendiri diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain pemberian nafkah selama perkawinan ada juga pengaturan yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama yang terkumpul selama perkawinan setelah ikatan perkawinan tersebut terputus. Penelitian ini membahas mengenai sengketa harta bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan yang diambil menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 …

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. …

Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra

Indonesian Notary

Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta …

Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham

Indonesian Notary

Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap ne bis in idem. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada …

Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/Pa.Llg), Pricillia Putri

Indonesian Notary

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Memalsukan Tanda Tangan Dalam Akta Hibah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/Pn.Clp), Nanda Tiara Suci

Indonesian Notary

The presence of PPAT as public officials is the answer to the public’s need for legal certainty for certain contracts they undertake. The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by PPAT. In order for a grant to be transferred completely, the conditions for making a Deed of Grant must be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the legislation. However, in Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective requirement element in the grant deed was not fulfilled due to the absence of the grantor, so that PPAT made the deed …

International Commercial Transactions, Franchising, And Distribution, Katya Stepanishcheva, Nicola Broadhurst, Andrea Gregory

The Year in Review

No abstract provided.

Ending The Economic War Among States, Nathan Altstadt

Cleveland State Law Review

The United States is under siege; however, the cause is not a foreign adversary. Rather, infighting among states to attract and retain big businesses is jeopardizing the Nation’s economic prosperity.

States compete for businesses, using tax incentives, hoping to capitalize on the benefits these businesses represent. Benefits include improved job growth numbers, a future increase in tax revenue, or, simply, elevated political clout. While competition can lead to a more efficient use of resources, unregulated competition between states for businesses does not illustrate this theory. A national auction for a business, where states are blind to rival offers, may, and …

Toxic Public Goods, Brian L. Frye

Maine Law Review

Everybody loves public goods. After all, they are a perpetual utility machine. Obviously, we want as many of them as possible. But what if the consumption of a public good actually decreases net social welfare? I refer to this kind of public good as a "toxic public good." In this essay, I discuss three kinds of potential toxic public goods: trolling, pornography, and ideology, and I reflect on how we might make the production of toxic public goods more efficient.

Reflection On Wise Cities And Ai In Community: Sustainable Life Spaces And Kampung Storytelling, Mark Findlay, Li Min Ong

Centre for Commercial Law in Asia

This short paper is a reflection following our presentation made at the ASEAN Law Research Network’s conference on Sustainable Development and Commerce in ASEAN Cities. We had wanted to introduce our thinking, given the strong interest in developing smart cities in the region. We want to emphasise the importance of multidisciplinary approaches in the sustainable development of cities, particularly the voice of social scientists which tends to get left out in discussions over technology. In the race towards “smart” urbanisation, there is a real risk that history and culture – things that give a city “life” – could get decimated …

Toward An Environmentally Sustainable City In The Light Of Industrial Revolution 4.0: A Case Study Of Ho Chi Minh City, Tran Viet Dung

Centre for Commercial Law in Asia

Like other large cities in ASEAN, Vietnamese cities have been facing serious urban environment problems such as air pollution, land degradation, weak water drainage and lack of green spaces. These problems are caused by unsustainable patterns of development. City governments have failed to coordinate and integrate city planning consistently. Trends show that governments prefer to take short-term economic profit rather than focus on environmental protection.

Legal Challenges And Opportunities For Peer-To-Peer Electricity Trading In Thailand, Piti Eiamchamroonlarp

Centre for Commercial Law in Asia

Electricity is a critical resource for a country as it powers devices and enables modern living with digital transactions, crypto mining, deployment of electric vehicles (EV) etc. Given these emerging activities, electricity demand is forecasted to keep rising. The peak electricity load in Thailand for 2018, 29,969 MW, will likely increase to 53,997 MW by 2037. However, Thailand, as a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change, must consider negative impacts on the environment from electricity generation. To meet these challenges, renewable resources are needed for cleaner electricity generation and ensuring security of electricity supply, while simultaneously …

Indonesia's Termination Of Bilateral Investment Treaties, Lucas Jun Hao Wong

Centre for Commercial Law in Asia

Indonesia holds a vast source of untapped potential in terms of its ability to influence global trade. While Indonesia has been a member of the World Trade Organization (WTO) since 1 January 1995, its integration into global value chains remains relatively weak, with the ratio of its trade in goods and services to GDP falling from 48.6% in 2013 to below 40% in 2019. Nonetheless, as Southeast Asia’s largest economy and a member of the G20, Indonesia possesses the capacity to become a key player on the world stage.

Developing Brunei Darussalam As An Asean Hub For International Islamic Finance Dispute Resolution: Opportunity Or Over-Ambition?, Nobumichi Teramura

Centre for Commercial Law in Asia

International dispute resolution is only at an early stage of development in Brunei. Although the government established the Brunei Darussalam Arbitration Centre (BDAC) in 2014 to provide domestic and international users with arbitration and mediation services, the institution has yet to attract a significant caseload. This is in contrast with neighbouring countries such as Singapore (a regional hub for international dispute resolution) and Malaysia (an active and rising centre of dispute settlement). Their flagship arbitration institutions, the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and the Asian International Arbitration Centre (AIAC) (formerly known as the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration), handle …

Third Time’S The Charm: Remedying The Lack Of Uniformity And Predictability In Trade Secret Law, Matthew D. Kasner

Brooklyn Law Review

The current legal framework governing trade secrets in the United States lacks the uniformity and predictability necessary to protect businesses. As a result, trade secret litigation has been on the rise over the course of the last decade. Whilst remote work becomes more ubiquitous, even beyond the COVID-19 pandemic, litigation will continue to increase as businesses are forced to entrust confidential information with remote workers. This note examines the current US trade secret scheme, exposes the current framework’s deficiencies, and suggests a “trade secret formalities model” to make for a more organized and efficient doctrine of law. More specifically, this …

Hotels In Distress: Surviving An Economic Downturn Through Non-Traditional Contracting, Leslie Mckee

Texas A&M Journal of Property Law

The hospitality industry is no stranger to market fluctuation, but with the onset of a global pandemic, 2020 left its mark as the worst year on record for the industry. With vacancy permeating hotels across the nation, hotel owners faced a year of tough financial decisions, while the unrelenting demands of mortgage payments and operating expenses loomed in the background. Uncertainty became the new normal, and the term “unprecedented” became commonplace as the pandemic lingered beyond initial expectations. The one-year anniversary of the 2019 novel coronavirus (“COVID-19”) pandemic passed without effect as the crisis situation spilled over into a new …

Misreading Menetti: The Case Does Not Help You Avoid Liability For Your Own Fraud, Val D. Ricks

St. Mary's Law Journal

Several decades ago, an incorrect legal idea surfaced in Texas jurisprudence: that business entity actors are immune from liability for fraud that they themselves commit, as if the entity is solely responsible. Though the Supreme Court of Texas has rejected that result several times, it keeps coming back. The most recent manifestation is as a construction of Texas’s unique veil-piercing statute. Many lawyers have suggested that this view of the veil-piercing statute originated in Menetti v. Chavers, a San Antonio Court of Appeals case decided in 1998. Menetti has in fact played a prominent role in the movement to …