Business Organizations Law Commons^™

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Financial Regulation, Aurelio Gurrea-Martinez, Nydia Remolina Leon

Research Collection Yong Pung How School Of Law

No abstract provided.

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Uncharitable Think Tanks, Faith Stevelman

FIU Law Review

As people debate whether the Heritage Foundation’s Project 2025 is good policy, what’s being overlooked is that it’s likely unlawful as the work product of a charitable think tank. (Think tanks nearly always are qualified as charities under the tax code.) To reinforce think tanks’ educational mission, tax law sets rigorous content requirements for their materials. It also bans them from campaigning, sharply limits their lobbying, and prohibits their benefiting private parties. The doctrines are intended to keep think tanks charity-worthy educators, but they have not succeeded.

Ironically, the failure reflects other features of tax law that incentivize using think …

Unequal Ownership, Ofer Eldar, Rory Van Loo

Faculty Scholarship

Market concentration and weak competition do not just lead to lower efficiency but also result in corporate profits flowing primarily to wealthy households that own a disproportionate share of public corporations. We demonstrate that this is a growing distributional problem not only due to familiar reasons in the literature, most notably shifts in market power, but also due to changes in the socio-economic makeup of ownership. Over the past twenty years, households in the bottom 90 percent of wealth have seen their share of stock ownership decline by half. That is, the ownership of corporations has become increasingly concentrated among …

Corporate Scenarios: Drawing Lessons From History, Madison Condon

Faculty Scholarship

As corporations are increasingly pressed to reveal information about their exposure to climate-related risks, they are often asked to undertake and disclose the outcome of “scenario analysis.” In this exercise, corporations, including financial institutions, examine how their business would fare under different pathways the future may take. One oft-used scenario, for example, is the International Energy Agency’s “Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Energy Sector.” This Essay presents a history of the use of scenarios as a corporate planning tool, particularly in the oil industry, arguing that it is key for understanding our present moment and the role of …

Rebalancing Retirement: How 401(K) Plans Exacerbate Inequality And What We Can Do About It, Quinn Curtis, Leo E. Strine, David H. Webber

Faculty Scholarship

Incentives for individuals to save for retirement currently total 1.5% of US GDP. For that substantial investment, we get a system that actually deepens wealth inequality. The top 10% of earners capture 60% of the associated tax benefits, and employer matching contributions disproportionately favor the highest earners. Although defined contribution plans have long been subject to non-discrimination requirements aimed at ensuring that benefits do not accrue predominantly to the wealthiest participants, these rules have little bite. In an irony, we estimate that the entire 401(k) system would fail the non-discrimination test that every employer offering such a plan is expected …

Anticompetitive Directors, Lane Miles, Mark A. Lemley, Rory Van Loo

Faculty Scholarship

Antitrust scholars have virtually ignored the question of who controls corporations by sitting on their boards of directors. We show that the problem of who sits on boards of directors is considerably greater than previously believed. Drawing on a new dataset spanning both public and private companies across multiple industries, we find evidence that individual board members sit simultaneously on boards of competitors throughout the economy, despite such “interlocking directorates” being illegal under antitrust law. Many of these individuals are senior directors at private equity, venture capital, and other firms investing in the competing firms on whose boards they sit. …

Alternatives To Delaware? Evaluating Corporate Law In Nevada, Texas, And Wyoming, Joseph Landau, Bailey Swartz, Anthony Rickey, Robert Ragazzo, Benjamin P. Edwards, George A. Mocsary

Scholarly Works

No abstract provided.

Deductibility Of Investigatory Expenses Incurred In Business Expansion: North Carolina National Bank V. United States, Edward R. Benjamin Jr.

Maine Law Review

Section 162 of the Internal Revenue Code allows the current deduction of "all the ordinary and necessary expenses paid or incurred . . . in carrying on any trade or business . . . .” Exactly which business expenditures meet the requirements of section 162, however, has not been easy for courts to determine. In an attempt to enunciate a standard that is easily applicable to complex business transactions, courts have refused to allow current deduction of business expenditures which result in a benefit or advantage with a useful life which continues beyond the taxable year. In North Carolina National …

Disclose By Law, Obfuscate By Strategy: A Corpus-Based Analysis Of Patent Filings, Katherine Ireland, W. Michael Schuster, Tim R. Samples

BYU Law Review

The patent system encourages dissemination of technical information by granting inventors exclusive rights to their inventions in exchange for public disclosure of their technology. The American Inventors Protection Act (AIPA), enacted in 1999, advanced this goal by increasing the scope and speed of disclosure. Previously, filings were published only if and when a patent was granted, but under the AIPA most applications are published eighteen months after filing. The sum of those changes amplified a fundamental tradeoff between protection and exposure. Although patents offer protection, competitors can exploit disclosures by integrating the innovations into their own research and development efforts. …

Ouellette V. Sturm, Ruger & Co. And Jones V. North American Aerodynamics: The Effectiveness Of Maine's Borrowing Statute In Cases Involving Corporations, J. Gordon Scannell Jr.

Maine Law Review

Maine's borrowing statute provides that a person may not bring an action in Maine that has been barred by the laws of another jurisdiction wherein all parties resided. In effect, the statute permits "borrowing" the limitation period of the other jurisdiction. In Ouellette v. Sturm, Ruger & Co., the Maine Supreme Judicial Court, sitting as the Law Court, interpreted the residency requirement of the borrowing statute as it relates to a corporation and held that for purposes of the statute a corporation is a resident of only the state in which it is incorporated. Because of the peculiar wording of …

Enforceability Of Consumer Arbitration Agreements In Missouri, Bobbie L. Crew

Law Student Works

Arbitration is a form of alternative dispute resolution in which parties agree to "choose one or more neutral third parties to make a final and binding decision [to] resolv[e] the dispute" outside of court. Courts generally cannot overturn a binding decision made under a valid arbitration agreement. Arbitration may be used to resolve a variety of disputes, but this Pathfinder explores the enforceability of arbitration agreements in the consumer context. Consumer arbitration agreements are made between a business offering a product or a service and its direct consumer. Businesses are increasingly including arbitration provisions in their Terms & Conditions and …

An Antitrust Tap-In: How The Pga Tour Violated The Sherman Act And Why The Department Of Justice Should Do Something About It, Lyndi Mcvey

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.