Natural Resources Law Commons^™

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Is One Cow’S Waste Another (Hu)Man’S Treasure? Exploring The Environmental And Energy Impacts Of Manure Biogas, Katie Thompson

Animal Law Review

There is no question that manure biogas, a form of natural gas derived from animal waste, is quickly becoming the most valuable product supplied by factory farms, known also as concentrated animal feeding operations (CAFOs). Manure biogas can be used to produce heat, electricity, or transportation fuel, but its greatest profit stream rests in the myriad government credits and subsidies it can garner. Although turning trash into treasure by giving waste a new life may appear laudable and worthy of such investment, this Article argues that manure biogas is far from a sustainable solution to the United States’ environmental and …

Homelands Not Graveyards, M. Alexander Pearl

Faculty Articles

Within the last five years, the U.S. Supreme Court has taken up several transformative cases affecting Native nations and federal Indian law jurisprudence. The Supreme Court’s decision in Arizona v. Navajo Nation is no different. This Article examines that decision and situates it within that legal history as well as the realities of present-day water resource availability. While recent decisions have shown the Court’s willingness to confirm fundamental components of federal Indian law, such as the legal tests for determining the persistence of reservation and the authority of Congress to enact the Indian Child Welfare Act, the Court’s examination of …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

The Hunger Games: Food As A Right, Not A Privilege, Camesha F. Little

FIU Law Review

Despite the United Nations' explicit declaration that all humans have a right to food, food insecurity and hunger remain persistent problems in the United States and around the globe. The dystopian landscapes depicted in novels such as The Hunger Games and Parable of the Sower—societies crippled by poverty, oppression, and pervasive starvation—resonate with sobering contemporary realities. This Article examines existing food laws, food rights, and the current protections safeguarding the United States food supply from a humanitarian perspective. Ultimately, this Article argues that the human right to food must expand to encompass a right to healthy or natural food, and …

Colorado River Insights, 2025: Dancing With Deadpool, Colorado River Research Group

Books, Reports, and Studies

No abstract provided.

A Legal Black Hole: Private Entities Mining Extraterrestrial Resources, Devin Lynn Doutaz

Oklahoma Law Review

No abstract provided.

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

The Meaning Of "Other Minerals" And Other Incidents Of Mineral Ownership, Monika U. Ehrman, Colton Franks

Faculty Journal Articles and Book Chapters

Of all the contracts used in the oil and gas industry, none is as important as the oil and gas lease. It is the foundational instrument in oil and gas and a required prerequisite to development for those who do not own the mineral estate. Its uniqueness arises in that, unlike most other oil and gas contracts, it is both a contract and a conveyance of property. Part I of this article begins with an overview of the mineral estate, the predecessor to an oil and gas lease. Part II examines theories of oil and gas rights ownership and oil …

The Real Story Of Nepa Litigation In Clean Energy Permitting, Anna Mance

Faculty Journal Articles and Book Chapters

Environmental protections and the processes of the administrative state are under attack. In recent years, the National Environmental Policy Act (NEPA) has drawn outsized criticism from across the political and legal spectrum as a major impediment to climate friendly infrastructure and the clean energy transition. NEPA enables private groups to challenge development through litigation. Critics are moving to strip public oversight over federal permitting based on claims that these private groups bring largely frivolous environmental claims to court, driving up costs for developers and delaying progress responding to climate change. But is this really true?

Drawing on an original dataset …

Gravitational Property Theory, Monika U. Ehrman

Faculty Journal Articles and Book Chapters

Isaac Newton and Albert Einstein defined and redefined the field of physics. Their theoretical work on gravity is still considered a monumental discovery of their respective times. Although born centuries apart, the theory of gravity each advanced is still essential. Newton’s theory is applied on Earth and even throughout much of the solar system, while Einstein’s theory is used in special environments, such as near black holes. Neither theory is discarded, but instead used where appropriate. Likewise, gravitational property theory proposes that simple property theory—the ad coelum doctrine—is still appropriate for simple property, like stationary or vertical objects. And complex …

Is Originalism Bullshit?, Michael L. Smith

Lewis & Clark Law Review

It’s finally time to answer the big question. This Article draws on the surprisingly robust literature examining the definition, essence, and significance of bullshit and evaluates whether originalist constitutional interpretation fits the bill. I begin with Harry Frankfurt’s definition of bullshit as utterances made in pursuit of the speaker’s goals without regard for their truth value. I also rely on alternate formulations, including bullshit as unclarifiable nonsense as well as contextual and audience-centric variations of bullshit.

While not all instances of originalism are bullshit, I identify those instances which are, and go on to demonstrate that originalism is uniquely prone …

Climate Nationalism, Gabriel Weil

Scholarly Works

Climate change is a global commons problem. The costs of emissions in any given country are mostly borne by foreigners. Absent strong measures to overcome this dynamic, pursuit of national self-interest will lead people and countries to underinvest in decarbonization, relative to what's best for the world as a whole. And we do see such underinvestment. Many countries are not on track to meet their Paris Agreement pledges, and those pledges, even if met, are not ambitious enough to meet the headline temperature stabilization goals of the agreement. This is the fairly banal pursuit of national interest in the climate …

An Introduction To U.S. Groundwater Law: Domestic And Transboundary Considerations, Caleb Cook, Gabriel Eckstein

Faculty Scholarship

In light of the scientific and historical factors that have shaped the development of groundwater law and policy, this chapter seeks to provide a primarily descriptive account of its current state in the United States and to lay a foundation for future efforts to address gaps in the regime. Section 8B.02 considers the importance of groundwater in modern American society, with a particular focus on its uses and the threats these resources face. Section 8B.03 describes the U.S. framework for the domestic governance of groundwater resources. Section 8B.04 describes the mechanisms for transboundary governance of groundwater between the United States …

Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett

Public Land & Resources Law Review

Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.

Schutter V. State Board Of Land Commissioners, Gillian P. Ellison

Public Land & Resources Law Review

In Schutter v. State Board of Land Commissioners, the Montana Supreme Court addressed the State’s fiduciary obligation in the context of water rights appurtenant to school trust lands. Central to the Court’s holding was the State’s fiduciary duty in managing lands held in trust for the benefit of the State. By upholding the State’s claim to partial ownership of a water right originating on private land, the Schutter Court underscored the tension between private property rights and the State's trust fiduciary duties.