Legal Profession Commons^™

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019), Annisa Aurelia Jessika Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai bentuk perlidnungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum; dan (ii) mengenai tanggungjawab notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1298K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil Penelitian ini adalah: …

Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018), Niko Ary Hidayat

Indonesian Notary

Dalam Perkawinan, nafkah merupakan aspek yang sangat penting, oleh karena itu pemberian nafkah sendiri diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain pemberian nafkah selama perkawinan ada juga pengaturan yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama yang terkumpul selama perkawinan setelah ikatan perkawinan tersebut terputus. Penelitian ini membahas mengenai sengketa harta bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan yang diambil menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 …

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. …

Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra

Indonesian Notary

Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta …

Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham

Indonesian Notary

Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap ne bis in idem. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada …

Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/Pa.Llg), Pricillia Putri

Indonesian Notary

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Memalsukan Tanda Tangan Dalam Akta Hibah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/Pn.Clp), Nanda Tiara Suci

Indonesian Notary

The presence of PPAT as public officials is the answer to the public’s need for legal certainty for certain contracts they undertake. The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by PPAT. In order for a grant to be transferred completely, the conditions for making a Deed of Grant must be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the legislation. However, in Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective requirement element in the grant deed was not fulfilled due to the absence of the grantor, so that PPAT made the deed …

Hip Hop And The Law : Presented By Intellectual Property Law Association 03/31/2022, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

Vol. 62, No. 10 (March 28, 2022)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Transnational Legal Practice, Laurel Terry

The Year in Review

No abstract provided.

Dean's Desk: Staff Excellence Is Institutional Excellence, Austen L. Parrish

Austen Parrish (2014-2022)

When it comes to the student experience, the people that our students interact with most frequently are our staff, and demands on staff have been particularly high as we’ve navigated the pandemic. In short, being one of the nation’s top public law schools requires staff who work tirelessly behind the scenes, who care deeply about student success and who provide high-quality help. In Bloomington, we’re fortunate that we have the best, with long-serving staff who are truly exceptional.

In this Dean’s Desk, I thought I’d pause to recognize a few staff members at the law school and highlight why they …

Law School News: 'Why I Know Anti-Blackness Doesn't Define Ketanji Brown Jackson' 03-22-2022, Brooklyn Crockton

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: Meet The Rbg Essay Contest Winners! 03-22-2022, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 62, No. 09 (March 21, 2022)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Book Review Of Shaping The Bar: The Future Of Attorney Licensing, Marsha Griggs, Andrea A. Curcio

Journal of Legal Education

No abstract provided.

The Increased Use And Permanency Of Technology: How Those Changes Impact Attorneys’ Professional Responsibility And Ethical Obligations To Clients And Recommendations For Improvement, Scott B. Piekarsky

University of Miami Business Law Review

No abstract provided.

Vol. 62, No. 08 (March 7, 2022)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Jacquelyn L. Bridgeman Interview; Oral History Project, Jacquelyn L. Bridgeman, Cristina E. Salazar, Shelby Nivitanont

Wyoming Oral History

Jacquelyn L. Bridgeman, Kepler Professor of Law, Director of School of Culture, Gender & Social Justice.

In this oral history, Professor Bridgeman discuses what it was like to grow up in Laramie, WY, her experience as a woman of color in the legal career field, and her accomplishments as a lawyer, law professor, and magistrate. Professor Bridgeman touches on stories from when President Obama was her professor at University of Chicago Law School, insights into current events in the Wyoming Legislature, and her perspective on diversity recruitment.

Reexamining Relative Bar Performance As A Function Of Non-Linearity, Heteroscedasticity, And A New Independent Variable, Rory Bahadur, Kevin Ruth, Katie Tolliver Jones

New Mexico Law Review

One might believe that a law school's graduates doing better on the bar exam than their matriculating credentials predicted must be primarily attributable to the teaching ability and performance of the institution's faculty. Some scholarship makes such a claim. However, it is empirically untrue. Prestidigitation rather than legal pedagogy yields such superficial results. Law schools manipulating their matriculant pools via academic attrition and transfer is the sleight-of- hand that improves their graduates' bar performance rates. This article reveals the math behind the magic.

This article demonstrates that effective pedagogy may not be the only driver of a law school's students …

State Spoliation Claims In Federal District Courts, Jeffrey A. Parness

Catholic University Law Review

The increasing amounts of electronically stored information (ESI) relevant to civil litigation, and the ease of their loss, caused federal lawmakers explicitly to address the possible consequences of certain pre-suit or post-suit ESI losses. These lawmakers acted in both 2006 and 2015 through Federal Civil Procedure (FRCP) 37(e). But they acted only on certain ESI. Their actions have prompted increasing attention to the significant risks of pre-suit and post-suit losses of all ESI, and of non-ESI, otherwise discoverable in civil actions. In addition, their actions have spurred increasing attention to the availability of substantive law claims involving spoliation of information …