Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr),
2022
Universitas Indonesia
Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr), Amanda Charissa
Indonesian Notary
This research is an analysis of the procedure of making a marriage agreement based on the applicable laws and regulations. Since the enactment of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, in order for a marriage agreement to be valid between the parties and related third parties, it must be made in the form of a notarial deed followed by a registration to the marriage registrar. However, the judge in Decision No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr acknowledges the existence of a marriage agreement which is a privately made deed and states that there is no joint property between the couple. This study is …
Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Ppat Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2020,
2022
Universitas Indonesia
Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Ppat Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2020, Azizatu Afifah Juwita Yasin
Indonesian Notary
Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2020 mengabulkan penggugat dalam kasus Rumah Bintaro mengugurkan putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dengan Nomor 640/PDT/2018/PT.DKI yang memenangkan tergugat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelanggaran Berat Keterangan Palsu sesuai Pasal 10 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pelanggaran Berat Berdasarkan Surat Keterangan Palsu. Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Berat Keterangan Palsu sesuai Pasal 10 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang terjadi …
Keabsahan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Titel Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xviii/2020),
2022
Universitas Indonesia
Keabsahan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Titel Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xviii/2020), Alrido Ahmad Hidayatullah
Indonesian Notary
Artikel ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya putusan tersebut menyebabkan keambiguan pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dan tidak sesuai dengan …
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/Mppn/Xii/2017),
2022
Universitas Indonesia
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/Mppn/Xii/2017), Desi Napouling
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian …
Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019),
2022
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019), Farah Meutia
Indonesian Notary
Penelitian ini terkait dengan permasalahan pembagian waris yang disebabkan oleh adanya pemberian hibah wasiat kepada salah satu ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, para ahli waris dari perkawinan pertama pewaris melakukan gugatan pembatalan hibah wasiat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pembatasan yang diperbolehkan dalam hibah wasiat dan perlindungan hukum serta pembagian waris sebagai akibat dari pembatalan hibah wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, digunakan …
Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik,
2022
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, Farhan A. Boenjamin
Indonesian Notary
Perjanjian pendahuluan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Pada praktiknya perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang sifatnya sangat penting dan tidak jarang berujung pada suatu sengketa. Karenanya perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pendahuluan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Penulisan artikel ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan …
Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2020/Pa.Kupang),
2022
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2020/Pa.Kupang), Imelda Aulia Muzhdalifah
Indonesian Notary
This article discusses the basis for the lawsuit for the cancellation of the grant deed which was canceled by the in-laws to the son-in-law is because the grantor considers that the grant deed is legally invalid because it is based on the non-fulfillment of the provisions regarding the procedures or procedures that must be passed before the issuance of a deed or because of an act of forging signatures or change of identity. Basically, a grant cannot be revoked and canceled, but there are some exceptions to grants that can be withdrawn and can be canceled by the granter, which …
Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana
Indonesian Notary
Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam artikel ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …
Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/Pn.Tng),
2022
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/Pn.Tng), M. Azis Ridwansyah
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Tng dimana Robert Jacobus Silfanus membeli tanah yang dibangun oleh developer PT. Duta Realtindo Jaya dan dalam melakukan jual belinya, Robert Jacobus melakukan kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia perbuatannya dilakukan dengan akta PPJB yang dibuat oleh XX, S.H. PPJB antara PT. Duta Realtindo Jaya dengan Robert Jacobus dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Robert Jacobus kepada PT. Bank Danamon Indonesia, PT Bank Danamon menjual kepada pihak lain sampai akhirnya diterima oleh Mediarto Prawiro. Artikel ini meliputi permasalahan, keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan jaminan pelunasan utang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang …
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung Nomor : 80/Pdt/.G/2016/Pn.Blb,
2022
Universitas Indonesia
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung Nomor : 80/Pdt/.G/2016/Pn.Blb, Muhammad Farhan Idris
Indonesian Notary
Deed of Agreement for Sale and Purchase Agreement Number 01 dated April 24, 2013 drawn up before Notary MS S.H M.Kn. is an agreement made by R as a seller with AT as a buyer with a land object of 3,625 m2 located in Bandung Regency. Before making and signing the Sale and Purchase Deed, which contains the rights and obligations of the parties. among others, regulates the schedule of payments that must be made by the buyer and the schedule for handing over land that must be done by the seller. Where in the implementation, there were defaults that …
Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/Pdt/2019/Pt.Dki),
2022
Universitas Indonesia
Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/Pdt/2019/Pt.Dki), Putu Ameliagustina Awyadnyani
Indonesian Notary
This thesis discusses the Notary in case No. 108/PDT/2019/PT.DKI which made the deed not in accordance with the applicable provisions. In this case, in making the deed, the Notary did not ask for the approval of the spouses of the parties appearing, and the Notary also did not want to provide a copy of the deed. The issues raised are the validity of the deed and the notary's responsibilities, as well as the notary's obligation to provide services related to the issuance of a copy of the deed. The method used in this research is normative juridical research which refers …
Perlindungan Hukum Terhadap Klien Serta Tanggung Jawab Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.B/2019/Pn Tng),
2022
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Klien Serta Tanggung Jawab Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.B/2019/Pn Tng), Rini Rahmalia Koto
Indonesian Notary
Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti autentik yang dalam menjalankan tugasnya terikat pada kewenangan, kewajiban, serta larangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Meskipun norma-norma hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih saja ditemukan Notaris yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN.Tng mengenai Notaris yang diberikan kepercayaan oleh kliennya untuk melakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan malah memberikan sertipikat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seizin dari pemilik sertipikat yang menyebabkan klien Notaris mengalami kerugian materil maupun immateril. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian …
Pengambilalihan Aset Oleh Yayasan Yang Memiliki Kemiripan Nama Dengan Yayasan Yang Telah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019),
2022
Universitas Indonesia
Pengambilalihan Aset Oleh Yayasan Yang Memiliki Kemiripan Nama Dengan Yayasan Yang Telah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019), Shabrina Fianny
Indonesian Notary
This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes states has historical relationship with Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation. This occurred not apart from the participation of notary as public official in the making of deed as the basis for legal action. The issues discussed herein are regarding the legality of the …
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/Pnsel),
2022
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/Pnsel), Tasskja Nofeyska Pradistya
Indonesian Notary
Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. pertanggungjawaban Notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan b. Sanksi Hukum Atas Kelalaian Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian …
Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js),
2022
Universitas Indonesia
Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js), Wahyu Fajar Ramadhan
Indonesian Notary
Di masa sekarang ini masih banyak ditemui kasus perkawinan di bawah tangan dimana pernikahan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau biasa disebut anak luar kawin. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak luar kawin tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan adalah salah satu upaya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh orang tua biologisnya agar dapat diakui sebagai anak sah dan …
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Kota Yogyakarta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli,
2022
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Kota Yogyakarta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli, Wardah Latifah Widianti
Indonesian Notary
Buying and selling in Indonesia was initially carried out by following the buying and selling procedure in accordance with Customary Law rules. Buying and selling in customary law is carried out in a clear and cash manner, which means that the sale and purchase in customary law can be said to be legal if it is carried out in front of the Village Head and paid in cash. Basically, buying and selling carried out after the enactment of Law No. 5/1960 concerning Agrarian Principles ("Law No. 5/1960") is buying and selling as referred to in the provisions of Customary Law. …
Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs),
2022
Universitas Indonesia
Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs), Hadi Rahmat
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan akta hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Studi Kasus Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020,
2022
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020, Jessica Penny
Indonesian Notary
One of the cases related to a public Notary’s practice is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decree Number 20 PK/Pid/2020. This thesis analyzes the authority of a Notary with the aiding of a fraud and it’s liability. This study comprehensively examines the extent of Notary’s liability towards a deed he or she made. This research relies on a normative-juridical method, with a typology of evaluative research and case study approach. The results are the Notary has the authority to make the sale deed and does not fulfill the elements in Article 378 juncto 56 paragraph (2) of …
Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps,
2022
Universitas Indonesia
Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps, Siti Aisyah
Indonesian Notary
Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta …
Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak,
2022
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak, Andre Wowor
Indonesian Notary
In this research,The author raises issues regarding the legal protection of minors in accessing information and electronic transactions based on the ITE Law and the Child Protection Law in the perspective of legal certainty. This research focuses on problems that are motivated by the existence of a legal vacuum related to the age restriction of children in accessing information and electronic transactions resulting in the lack of certainty of the rules applied to regulate things or circumstances that occur to minors who access information and electronic transactions. The legal settlement is pursued by the government's efforts to provide preventive …
