Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Legal Profession Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

11,765 Full-Text Articles 7,252 Authors 7,221,850 Downloads 162 Institutions

All Articles in Legal Profession

Faceted Search

11,765 full-text articles. Page 132 of 296.

Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing 2020 Universitas Indonesia

Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing

Indonesian Notary

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …


Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido 2020 Universitas Indonesia

Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …


Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas 2020 Universitas Indonesia

Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas

Indonesian Notary

Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …


Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono 2020 Universitas Indonesia

Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono

Indonesian Notary

Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …


Vol. 58, No. 11 (March 30, 2020), 2020 Maurer School of Law: Indiana University

Vol. 58, No. 11 (March 30, 2020)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.


Law School News: F.A.Q. Update: Covid-19 And Rwu Law 03-30-2020, Roger Williams University School of Law 2020 Roger Williams University

Law School News: F.A.Q. Update: Covid-19 And Rwu Law 03-30-2020, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.


Bob Cochran On Law And Lawyering: A Catholic Perspective, Stephen M. Bainbridge 2020 Pepperdine University

Bob Cochran On Law And Lawyering: A Catholic Perspective, Stephen M. Bainbridge

Pepperdine Law Review

This Essay is a contribution to a festschrift honoring Pepperdine law professor Robert Cochran. In addition to his many other professional accomplishments, Professor Cochran is a leading figure in the study of Law and Christianity. One strain of Law and Christianity scholarship focuses on normative critiques of substantive legal issues based on Christian theology. In other words, it seeks to make the civil law more moral; i.e., to conform Man’s Law to God’s Law. A second strain seeks to help lawyers deal with the difficulties inherent in being a Christian and a lawyer. As Cochran has put it, one might …


The Communitarian Work And Vision(S) Of Robert Cochran (And Thomas Shaffer), Richard W. Garnett 2020 Pepperdine University

The Communitarian Work And Vision(S) Of Robert Cochran (And Thomas Shaffer), Richard W. Garnett

Pepperdine Law Review

Professor Robert Cochran’s work and thought were powerfully shaped by those of his friend, mentor, and teacher, the late Professor Thomas Shaffer, a towering figure in the religious lawyering movement. A leading theme in Shaffer’s writing, one that has continued through and been developed in Cochran’s, is “community.” This Essay explores and unpacks this theme and highlights several ways that the idea of “community” functions in their vision of the lawyer’s role and vocation.


The Bar Exam And The Covid-19 Pandemic: The Need For Immediate Action, Claudia Angelos, Sara J. Berman, Mary Lu Bilek, Carol L. Chomsky, Andrea A. Curcio, Marsha Griggs, Joan W. Howarth, Eileen Kaufman, Deborah Jones Merritt, Patricia E. Salkin, Judith Welch Wegner 2020 New York University

The Bar Exam And The Covid-19 Pandemic: The Need For Immediate Action, Claudia Angelos, Sara J. Berman, Mary Lu Bilek, Carol L. Chomsky, Andrea A. Curcio, Marsha Griggs, Joan W. Howarth, Eileen Kaufman, Deborah Jones Merritt, Patricia E. Salkin, Judith Welch Wegner

Faculty Publications By Year

The novel coronavirus COVID-19 has profoundly disrupted life in the United States. Among other challenges, jurisdictions are unlikely to be able to administer the July 2020 bar exam in the usual manner. It is essential, however, to continue licensing new lawyers. Those lawyers are necessary to meet current needs in the legal system. Equally important, the demand for legal services will skyrocket during and after this pandemic. We cannot close doors to the profession at a time when client demand will reach an all-time high.

In this brief policy paper, we outline six licensing options for jurisdictions to consider for …


Law School News: F.A.Q.: Covid-19 And Rwu Law, Roger Williams University School of Law 2020 Roger Williams University

Law School News: F.A.Q.: Covid-19 And Rwu Law, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.


Corporate Law And The Myth Of Efficient Market Control, William Wilson Bratton, Simone M. Sepe 2020 University of Miami School of Law

Corporate Law And The Myth Of Efficient Market Control, William Wilson Bratton, Simone M. Sepe

Articles

In recent times, there has been an unprecedented shift in power from managers to shareholders, a shift that realizes the long-held theoretical aspiration of market control of the corporation. This Article subjects the market control paradigm to comprehensive economic examination and finds it wanting.

The market control paradigm relies on a narrow economic model that focuses on one problem only: management agency costs. With the rise of shareholder power, we need a wider lens that also takes in market prices, investor incentives, and information asymmetries. General equilibrium (GE) theory provides that lens. Several lessons follow from reference to this higher-order …


Is Law A Discipline? Forays Into Academic Culture, Gene R. Shreve 2020 Maurer School of Law, Indiana University-Bloomington

Is Law A Discipline? Forays Into Academic Culture, Gene R. Shreve

Cleveland State Law Review

This Article explores academic culture. It addresses the reluctance in academic circles to accord law the full stature of a discipline. It forms doubts that have been raised into a series of four criticisms. Each attacks an academic feature of law, inviting the question: Is law different from the rest of the university in a way damaging its stature as an academic discipline? The Article concludes that, upon careful examination of each criticism, none establishes a difference between law and other disciplines capable of damaging law’s stature.


Professional Identity Formation Through Pro Bono Revealed Through Conversation Analysis, Linda F. Smith 2020 S.J. Quinney College of Law, University of Utah

Professional Identity Formation Through Pro Bono Revealed Through Conversation Analysis, Linda F. Smith

Cleveland State Law Review

Law school is supposed to teach legal analysis and lawyering skills as well as mold law students’ professional identities. Pro bono work provides an opportunity for law students to use their legal knowledge and skills and to develop their identities as emerging legal professionals. As important as both pro bono work and identity formation are, there has been very little research regarding how pro bono contributes to students’ identity formation. This Article utilizes a data set of over forty student-client consultations at a pro bono brief advice project that have been recorded and transcribed. It uses conversation analysis to study …


Neither Smarter Nor Stronger: Bill 161 Is A Step Backwards For Access To Justice And Community-Based Legal Services In Ontario, Amar Bhatia, Janet Mosher, Jillian A. Rogin, Gemma Smyth, Erin Sobat, David Wiseman 2020 Osgoode Hall Law School of York University

Neither Smarter Nor Stronger: Bill 161 Is A Step Backwards For Access To Justice And Community-Based Legal Services In Ontario, Amar Bhatia, Janet Mosher, Jillian A. Rogin, Gemma Smyth, Erin Sobat, David Wiseman

Commissioned Reports, Studies and Public Policy Documents

Schedule 16 of Bill 161, the Smarter and Stronger Justice Act, will replace, if passed, the Legal Aid Services Act, 1998 (LASA 1998) with a new Legal Aid Services Act, 2019 (LASA 2019).

The Bill, if passed, will have profoundly negative impacts on the clients and communities served by Ontario’s community legal clinics and community-driven boards. These clinics engage in “clinic law” through: a) the determination of their communities’ legal needs; b) the provision of individual and collective legal services to provide access to justice in numerous and intersecting areas of law; and c) the development and reform of …


Vol. 58, No. 09 (March 9, 2020), 2020 Maurer School of Law: Indiana University

Vol. 58, No. 09 (March 9, 2020)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.


Program For Advancing Equal Access To Justice By Challenging Gender Bias In The Legal Profession: What’S Next?, Women's Bar Association of Maryland, University of Maryland Carey School of Law’s Moser Ethics in Action Initiative, University of Maryland Carey School of Law’s Women Leadership and Equality Program 2020 University of Maryland Francis King Carey School of Law

Program For Advancing Equal Access To Justice By Challenging Gender Bias In The Legal Profession: What’S Next?, Women's Bar Association Of Maryland, University Of Maryland Carey School Of Law’S Moser Ethics In Action Initiative, University Of Maryland Carey School Of Law’S Women Leadership And Equality Program

2020: Challenging Gender Bias in the Legal Profession

No abstract provided.


Vol. 58, No. 08 (March 2, 2020), 2020 Maurer School of Law: Indiana University

Vol. 58, No. 08 (March 2, 2020)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.


In Re Government Attorney-Client Privilege: A Categorical Rule To Settle The Issue, Luke Charette 2020 Washington and Lee University School of Law

In Re Government Attorney-Client Privilege: A Categorical Rule To Settle The Issue, Luke Charette

Washington and Lee Law Review Online

This Note explores the reasoning and factors used by each of the federal circuits in deciding whether or not to uphold attorney-client privilege between the government and the lawyers representing it. After considering those factors, this Note argues that there should be a categorical rule that neither a state nor the federal government may invoke the attorney-client privilege in response to a criminal grand jury subpoena. To justify this conclusion, this Note outlines how current government attorney-client privilege case law, as well as the policy underpinnings of the privilege itself, dictate that a categorical rule is appropriate.


Law School News: Stonger Together: A Black Law Student Association Photoshoot 03-02-2020, Julia Rubin, Xaviea Brown, Roger Williams University School of Law 2020 Roger Williams University

Law School News: Stonger Together: A Black Law Student Association Photoshoot 03-02-2020, Julia Rubin, Xaviea Brown, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.


The Supreme Court Bar At The Bar Of Patents, Paul R. Gugliuzza 2020 Boston University School of Law

The Supreme Court Bar At The Bar Of Patents, Paul R. Gugliuzza

Notre Dame Law Review

Over the past two decades, a few dozen lawyers have come to dominate practice before the U.S. Supreme Court. By many accounts, these elite lawyers—whose clients are often among the largest corporations in the world—have spurred the Court to hear more cases that businesses care about and to decide those cases in favor of their clients. The Supreme Court’s recent caselaw on antitrust, arbitration, punitive damages, class actions, and more provides copious examples.

Though it is often overlooked in discussions of the emergent Supreme Court bar, patent law is another area in which the Court’s agenda has changed significantly in …


Digital Commons powered by bepress