Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujan Anak Kandung Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengandilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2017/Pta.Pal),
2020
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujan Anak Kandung Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengandilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2017/Pta.Pal), Bela Afriani
Indonesian Notary
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Jika seorang PPAT membuat akta dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung …
Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .
Indonesian Notary
Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm),
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …
Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan,
2020
Universitas Indonesia
Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez
Indonesian Notary
Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019,
2020
Universitas Indonesia
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …
Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018),
2020
Universitas Indonesia
Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu
Indonesian Notary
Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris …
Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017),
2020
Universitas Indonesia
Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …
Law School News: A Fond Farewell To Dean Michael Yelnosky 06-26-2020,
2020
Roger Williams University School of Law
Law School News: A Fond Farewell To Dean Michael Yelnosky 06-26-2020, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Limited Scope Lottery: Playing The Odds On Your Ability To Withdraw,
2020
Brooklyn Law School
Limited Scope Lottery: Playing The Odds On Your Ability To Withdraw, Lianne S. Pinchuk
Brooklyn Law Review
Limited scope representation, also called unbundled representation, has become widespread and widely used over the past three decades. While the American Bar Association has amended its model rules to expressly permit such representation, it failed to amend its model rules governing withdrawal. Some states have been more proactive than others in confronting potential withdrawal issues in limited scope representation. Those states that have attempted to remedy the withdrawal/termination issues have created specific rules governing limited scope engagements allowing for easier withdrawal by attorneys in such matters. Neither New York nor the American Bar Association have promulgated rules (or model rules) …
The Law Professor Pipeline,
2020
Texas A&M University School of Law
The Law Professor Pipeline, Milan Markovic
Faculty Scholarship
Throughout U.S. legal education’s history, a small number of elite law schools have produced the vast majority of law professors. Although law professor hiring is now more inclusive in certain respects, the law school an aspiring professor attended continues to serve as a powerful predictor of hiring market success. Some scholars have maintained that this preference for graduates of elite law schools infects legal education with class bias and distorts legal pedagogy, but the absence of reliable data on socioeconomic diversity within law schools has muted these criticisms.
This Essay reorients the debate on law school hiring by focusing on …
Law School News: Will Sheehan '20 Selected For Prestigious Immigration Fellowship 06-17-2020,
2020
Roger WIlliams University School of Law
Law School News: Will Sheehan '20 Selected For Prestigious Immigration Fellowship 06-17-2020, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Fee-Shifting Statutes And Compensation For Risk,
2020
University of Michigan Law School
Fee-Shifting Statutes And Compensation For Risk, Maureen S. Carroll
Articles
A law firm that enters into a contingency arrangement provides the client with more than just its attorneys' labor. It also provides a form of financing, because the firm will be paid (if at all) only after the litigation ends; and insurance, because if the litigation results in a low recovery (or no recovery at all), the firm will absorb the direct and indirect costs of the litigation. Courts and markets routinely pay for these types of risk-bearing services through a range of mechanisms, including state fee shifting statutes, contingent percentage fees, common-fund awards, alternative fee arrangements, and third-party litigation …
Brief Of The Boston University Center For Antiracist Research As Amicus Curiae In Support Of Petitioner In Larry Thompson V. Police Officer Pagiel Clark, Shield #28472; Police Officer Paul Montefusco, Shield #10580; Police Officer Phillip Romano, Shield #6295; Police Officer Gerard Bouwmans, Shield #2102, Respondents,
2020
Boston University School of Law
Brief Of The Boston University Center For Antiracist Research As Amicus Curiae In Support Of Petitioner In Larry Thompson V. Police Officer Pagiel Clark, Shield #28472; Police Officer Paul Montefusco, Shield #10580; Police Officer Phillip Romano, Shield #6295; Police Officer Gerard Bouwmans, Shield #2102, Respondents, Angela Onwuachi-Willig, Jasmine Gonzales Rose, Neda Khoshkhoo, Caitlin Glass
Faculty Scholarship
INTEREST OF AMICUS CURIAE
The Boston University Center for Antiracist Research (the “Center”) is a nonpartisan, nonprofit university-based research institution that convenes researchers, scholars, and policy experts across disciplines to find novel and practical ways to understand, explain, and solve seemingly intractable problems of racial injustice and inequity. The Center’s interest in this case arises from its expertise in researching and understanding the harms of policies, practices, and actions that produce and sustain racial inequities, and in advancing antiracist alternatives that promote racial equity.
The Second Circuit’s interpretation of the so-called “favorable termination rule,” which imposes an “indications-of-innocence” standard, is …
Law School News: Meet Our New Board Members 06-11-2020,
2020
Roger Williams University School of Law
Law School News: Meet Our New Board Members 06-11-2020, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Law School News: A Farewell To Departing Directors 06-08-2020,
2020
Roger Williams University School of Law
Law School News: A Farewell To Departing Directors 06-08-2020, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Less Talk, More Action: How Law Schools Can Counteract Racial Bias Of Lsat Scores In The Admissions Process,
2020
University of Maryland Francis King Carey School of Law
Less Talk, More Action: How Law Schools Can Counteract Racial Bias Of Lsat Scores In The Admissions Process, Latasha Hill
University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class
No abstract provided.
Rules Versus Standards: A Moral Inquiry Into Washington's Character & Fitness Hearing Process,
2020
University of Washington School of Law
Rules Versus Standards: A Moral Inquiry Into Washington's Character & Fitness Hearing Process, Jennifer Aronson
Washington Law Review
Historically, moral character inquiries within the state bar admission process have led to the exclusion of diverse and important voices from the legal profession, both consequentially and at times by design. Washington does not keep statistics on the race, ethnicity, gender, or economic class of bar applicants who are referred to character and fitness hearings, nor on the outcomes of those hearings. Examining how implicit bias and disparate outcomes interact in other areas of discretionary adjudicative decision-making illustrates the potential impact that the character and fitness process has on underrepresented communities in the legal profession.
In a criminal justice reform …
The Balance Of Safety And Religious Freedom: Allowing Sikhs The Right To Practice Their Religion And Access Courthouses,
2020
Seattle University School of Law
The Balance Of Safety And Religious Freedom: Allowing Sikhs The Right To Practice Their Religion And Access Courthouses, Karamvir Dhaliwal
Seattle Journal for Social Justice
No abstract provided.
June 2020 Newsletter,
2020
Maurer School of Law: Indiana University
June 2020 Magazine,
2020
Maurer School of Law: Indiana University
