Legal Profession Commons^™

Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, Nadya Tahsya Rachmasari Ham

Indonesian Notary

Ham, Nadya Tahsya Rachmasari. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank” (Desember 2020) Suatu perjanjian kredit yang dilakukan perbankan dapat mengakibatkan resiko yang besar sehingga bank dituntut berhati-hati dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan potensi kerugian dengan memerhatikan asas-asas prekreditan yang sehat diantaranya adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan Perbankan juga dimaksudkan dalam hal menggunakan jasa Notaris. Salah satunya dengan penerbitan Surat Pernyataan Notaris atau biasa disebut dengan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke …

Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Kdi), Ulfa Amalyah Usman

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasar …

Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai Ppat, Winny Kartika Tantri

Indonesian Notary

Pejabat sementara Notaris seharusnya berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan

karena Notaris yang meninggal dunia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Meskipun dalam menjalankan jabatan terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, namun dirinya memiliki dua protokol yang berbeda yang menjadi tanggung jawabnya. Protokol tersebut yaitu protokol Notaris dengan protokol PPAT. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan antara kewenangan pejabat sementara Notaris dengan kewenangan PPAT dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam membuat akta PPAT terhadap akta pertanahan yang dibuatnya. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis …

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Tim), Rita Vania Kusmayaningtyas

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembuatan akta yang cacat hukum oleh PPAT serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. …

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/2018), Yustisia Aviyanti

Indonesian Notary

Artikel ini menganalisis mengenai jual beli tanah objek sita jaminan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum sehingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode …

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515k/Pdt/2019), Bachtiar Noly Wijaya

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Covid-19’S Complications For Family Law Counsel: Domestic Violence And Threats To The Well-Being Of Children, J. Thomas Sullivan

The Arkansas Journal of Social Change and Public Service

No abstract provided.

Law School News: 'Unmatched Opportunities' 12-16-2020, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: Mike Andrews '97 Nominated To U.S. Court Of Federal Claims 12-15-2020, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: Rwu Law Dean Seeking To Build On Culture Of Service, Innovation 12/09/2020, Barry Bridges, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: Two Rwu Law Alumni Included Among Historic Judicial Nominations 12-08-2020, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

A Systematic Review Of Information Seeking Behavior & Information Needs In Female Lawyers, Jibran Jamshed Mr.

Library Philosophy and Practice (e-journal)

Objectives: The primary objective of this study is to determine the legal information-seeking behavior of female lawyers. The study explores the legal information needs, methods, and barriers faced by female lawyers while seeking legal information.

Methodology: In this quantitative study survey design is used. The population of this study consists of female lawyers from which a sample (n=305) is taken. A structured questionnaire was distributed among the female lawyers of Punjab province in Pakistan. The questionnaire collected data regarding demographic information, information-seeking behaviors, information needs, and barriers faced by female lawyers while seeking legal information. SPSS (Statistical Package …

Student And Career Services Newsletter 02, Office Of Student And Career Services

Student and Career Services Newsletter

November-December 2020

College Students’ Perceptions Of Law Enforcement And Legal Careers, Courtney Alley

Undergraduate Honors Theses

Recent events have given attention to the public perception of criminal justice field in the United States. Although there has been much political debate about problems in the criminal justice field, attention should be turned to the prospective employees who will soon be seeking out these debates: college students seeking to enter the criminal justice field. The current study did that through survey data obtained from 112 students enrolled in criminal justice courses at East Tennessee State University during the Fall 2020 semester. Analysis revealed much about student interest in various criminal justice occupations, their perceived ability to perform the …

December 2020 Magazine

Ergo

No abstract provided.

Aman Reflects On "Page-Turning" Opportunities Throughout His Indiana Law Tenure, Kenneth L. Turchi, Alfred Aman

Alfred Aman Jr. (1991-2002)

After nearly 50 years of practicing, teaching, and administration, Alfred C. (Fred) Aman, Jr., took emeritus status at the end of the 2019–2020 academic year. Earlier this fall, he visited with ergo editor Ken Turchi to reflect on his distinguished career.