Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Land Use Law Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

5,265 Full-Text Articles 4,476 Authors 4,073,539 Downloads 158 Institutions

All Articles in Land Use Law

Faceted Search

5,265 full-text articles. Page 74 of 156.

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise . 2020 Universitas Indonesia

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .

Indonesian Notary

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …


Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati 2020 Universitas Indonesia

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …


Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez 2020 Universitas Indonesia

Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez

Indonesian Notary

Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …


Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani 2020 Universitas Indonesia

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …


Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu 2020 Universitas Indonesia

Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu

Indonesian Notary

Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris …


Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani 2020 Universitas Indonesia

Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …


Session 6: Innovating The Built Environment Post-Covid-19, Marc Palatucci, Richard Lyall, Timothy Harris, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos, Ryan Mathesin 2020 The Future Today Institute

Session 6: Innovating The Built Environment Post-Covid-19, Marc Palatucci, Richard Lyall, Timothy Harris, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos, Ryan Mathesin

SITIE Symposiums

ABSTRACT: Innovating the Built Environment for a Post-COVID-19 World

It would seem an act of academic malpractice to teach a course titled Innovating the Built Environment: How the Law Responds to Disruptive Change, and host an all-day symposium as an integral part of that course, and not endeavor to address the most-disruptive thing to happen to the built environment in more than 100 years: The coronavirus pandemic. This "disruption" to real estate is the proverbial elephant in the room. Hopefully, it will maintain a minimum six-foot distance from others as we address how it impacts the four Special Topics …


Session 5: Real Estate Tokenization, Joseph Vincent, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos 2020 Seattle University School of Law ; WA Dept. of Financial Institutions

Session 5: Real Estate Tokenization, Joseph Vincent, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos

SITIE Symposiums

ABSTRACT: Is “tokenization” the next great leap forward needed to make homeownership more appealing to Millennials and Gen Z’s?

If single-family homeownership and time-sharing had a love child, what would it look like? Is it possible to adapt successful models for office sharing to homeownership so renters who lament not owning an appreciating asset could have a stake in “something” while not being tied down to one specific residential structure or a single geographic location, to make homeownership more attractive to younger generations? And, if so, does blockchain technology hold the key (pun intended) to fractional ownerships in real …


Session 4: Atlanta Beltline, Art Lansing, Rob Turner, Jim Langford, Kristen Lohse, Claire Martini 2020 Seattle University School of Law; University of Washington

Session 4: Atlanta Beltline, Art Lansing, Rob Turner, Jim Langford, Kristen Lohse, Claire Martini

SITIE Symposiums

ABSTRACT: What Would it Take to Connect All of Greater Seattle’s Neighborhoods with Walking and Biking Trails?

Major U.S. cities have endeavored, independently of each other, over the past several decades to create greenway systems connecting residents and visitors with neighborhoods and attractions, increasing opportunities for walking and biking and reducing their reliance on vehicular traffic. Atlanta’s BeltLine--a twenty-two-mile loop of historic railroad right-of-ways encircling the city’s downtown and midtown areas, seeks to reinvent the city if transformed into a green corridor—is perhaps one of the best examples of how a Seattle Greenway might be accomplished (although Atlanta’s concerted …


Session 3: Virtual Luncheon Session, Student Submissions 2020 Seattle University School of Law

Session 3: Virtual Luncheon Session, Student Submissions

SITIE Symposiums

A Working Lunch brainstorming discussion, moderated by Professor Smirniotopoulos, to discuss “What Comes Next?” in the context of Innovating the Built Environment: How the Law Responds to Disruptive Change.

Registered students in Prof. Smirniotopoulos’s Innovating the Built Environment course will take one-to-two minutes each to present their initial project ideas for their Final Projects in the course, as well as outlining and moderating a discussion of the Challenges and Opportunities presented by their ideas. Symposium participants are encouraged to set up lunch in front of their computers and participate actively in discussing each student’s project idea, providing relevant …


Session 2: Wework, Ryan Mathisen, Peter Smirniotopoulos, Paul Swegle 2020 Seattle University School of Law; Washington State Supreme Court

Session 2: Wework, Ryan Mathisen, Peter Smirniotopoulos, Paul Swegle

SITIE Symposiums

ABSTRACT: When Worlds Collide: How an 86-Year Old Federal Law (The Securities Act of 1933) Exposed the Flaws in WeWork’s “Innovative Business Model.”

Co-working pioneer WeWork, a wholly owned subsidiary of The We Company, grew meteorically through an extremely aggressive building and master-lease acquisition strategy over the past several years. Substantial, early stage funding from SoftBank, a Japan-based high-tech venture capital investment bank, reinforced WeWork’s unicorn status. But was WeWork’s business model truly unique, bringing with it the promise of a very profitable real estate operating company in the future? Or was it the company’s early stage, venture …


Session 1: Crew Seattle Presentation, Emily Alvarado, Jeanne Marie Coronado, Tory Laughlin Taylor, Colin Morgan-Cross 2020 Seattle Office of Housing

Session 1: Crew Seattle Presentation, Emily Alvarado, Jeanne Marie Coronado, Tory Laughlin Taylor, Colin Morgan-Cross

SITIE Symposiums

ABSTRACT: Is there Still a Place in Seattle for the Single-Family Detached Housing Typology, Given the Acute Need for Affordable Housing?

This expert panel will explore the intersection between existing zoning laws and well-established neighborhood patterns of development, on the one hand, and the acute need for the increased production and availability of affordable housing, in the greater Seattle area, including in and near the City of Seattle’s Central Business District, as well as other close-in employment centers, on the other hand. The genesis of this Special Topic in the Innovating the Built Environment SITIE2020 course came out of …


Opening Session, Annette Clark, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos 2020 Seattle University School of Law

Opening Session, Annette Clark, Steven Bender, Peter Smirniotopoulos

SITIE Symposiums

The SITIE2020 Symposium: Innovating the Built Environment was offered entirely online, through the Zoom platform. Each of six (6) symposium sessions, outlined below, were offered in a continuous Zoom session with breaks throughout the day, allowing our audience to select those sessions of greatest interest to them. Students enrolled in Professor Smirniotopoulos’s Summer Institute course—Innovating the Built Environment: How the Law Responds to Disruptive Change—participated all day.


Proceedings Of The Sitie2020 Symposium, Seattle Journal of Technology, Environmental, and Innovation Law 2020 Seattle University School of Law

Proceedings Of The Sitie2020 Symposium, Seattle Journal Of Technology, Environmental, And Innovation Law

SITIE Symposiums

Complete Summary of Proceedings.


Mechanisms For Consultation And Free, Prior And Informed Consent In The Negotiation Of Investment Contracts, Sam Szoke-Burke, Kaitlin Y. Cordes 2020 Columbia Law School, Columbia Center on Sustainable Investment

Mechanisms For Consultation And Free, Prior And Informed Consent In The Negotiation Of Investment Contracts, Sam Szoke-Burke, Kaitlin Y. Cordes

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Investor-state contracts are regularly used in low-and middle-income countries to grant concessions for land-based and natural resource investments, such as agricultural, extractive industry, forestry, or renewable energy projects. These contracts are rarely negotiated in the presence of, or with meaningful input from, the people who risk being adversely affected by the project. This practice will usually risk violating requirements for meaningful consultation, and, where applicable, free, prior and informed consent (FPIC), and is particularly concerning when the investor-state contract gives the investor company rights to lands or resources over which local communities have legitimate claims.

This article explores how consultation …


Best Practices In Data Driven Development Planning In Mining Regions, Nicolas Maennling, Josefina Correa 2020 Columbia Law School, Columbia Center on Sustainable Investment

Best Practices In Data Driven Development Planning In Mining Regions, Nicolas Maennling, Josefina Correa

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Strategic development planning has long been used by private and public sectors to guide actions that will lead to a determined goal in the medium- to long-term. The SDG framework has helped to create a common language of what development means, what the global objectives are by 2030, and how progress can be measured. With the world entering an era in which data is generated and used at an unprecedented scale, data and ICT systems should be used to better inform policy decision making and help evaluate progress to hold stakeholders accountable to their promises and performance. This report outlines …


Evidence Brief: Impact Assessment And Responsible Business Conduct, Sara L. Seck, Penelope Simons, Adebayo Majekolagbe 2020 Dalhousie University Schulich School of Law

Evidence Brief: Impact Assessment And Responsible Business Conduct, Sara L. Seck, Penelope Simons, Adebayo Majekolagbe

Responsible Business Conduct and Impact Assessment Law

This Evidence Brief provides a concise overview of the April 2020 report, Sara Seck & Penelope Simons, "Impact Assessment and Responsible Business Guidance Tools in the Extractive Sector: Implications for Human Rights, Gender and Stakeholder Engagement" (Draft Final Report for the SSHRC Knowledge Synthesis Grant: Informing Best Practices in Environmental and Impact Assessments, 13 April 2020).


Impact Assessment And Responsible Business Guidance Tools In The Extractive Sector: Implications For Human Rights, Gender And Stakeholder Engagement, Sara L. Seck, Penelope Simons 2020 Dalhousie University Schulich School of Law

Impact Assessment And Responsible Business Guidance Tools In The Extractive Sector: Implications For Human Rights, Gender And Stakeholder Engagement, Sara L. Seck, Penelope Simons

Responsible Business Conduct and Impact Assessment Law

This report aims to identify RBC tools referenced in the literature as relevant and/or promoted to Canadian extractive companies operating within and outside Canada. While not appraising or pronouncing on the quality of RBC tools, we consider the different actors that promote these diverse tools and whether there is a coherent framework for the efficient and effective application of current and future tools. We focus on RBC tools on human rights, stakeholder engagement, the rights of Indigenous peoples, and the rights of women and girls. Further, we review the position of scholars on the relationship between RBC and IA.


Comprehensive Rezonings, Sara C. Bronin 2020 Brigham Young University Law School

Comprehensive Rezonings, Sara C. Bronin

BYU Law Review

Of all powers given to local governments, the power to zone is one of the most significant. Zoning dictates everything that gets built in a locality—and thus effectively dictates all of the key activities that take place within it. Nationwide, most zoning codes were adopted in the first half of the twentieth century. Many, including the zoning codes of New York City and Chicago, were significantly revised in the 1960s. While these codes have been revised piecemeal, just a few American cities have undergone a comprehensive revision: replacing the old code with a completely new one.

A comprehensive rezoning can …


Pakootas V. Teck Cominco Metals, Ltd., Connlan W. Whyte 2020 Alexander Blewett III School of Law at the University of Montana

Pakootas V. Teck Cominco Metals, Ltd., Connlan W. Whyte

Public Land & Resources Law Review

Throughout the twentieth century, Teck Cominco Metals leaked metal pollutants into the Upper Columbia River that ultimately entered the United States and the Colville Indian Reservation. In 2004, after almost a decade of working with the United States Environmental Protection Agency, the Colville Tribes initiated a citizen suit under CERCLA against Teck for damaging the ecosystem of the Upper Columbia River. In 2018, the Ninth Circuit affirmed judgment against Teck for recovery costs and attorney’s fees.


Digital Commons powered by bepress