Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia,
2025
Institut Agama Islam Negeri Bone
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023,
2025
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2025
Universitas Sebelas Maret
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital,
2025
Universitas Negeri Surabaya
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen,
2025
University of Indonesia
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea,
2025
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …
Arbitrator Selection Default Rules,
2025
Brooklyn Law School
Arbitrator Selection Default Rules, Irene M. Ten Cate
American University Law Review
This Article makes the case for changing the default settings for the selection of arbitrators in international commercial arbitration. For three-member tribunals, the rules of most international arbitration institutions provide that each party picks an arbitrator. The institution or the co-arbitrators then select the tribunal’s president. This prescription, which parties may set aside by agreement, codifies longstanding practices and corresponds to the strong preference of international arbitration insiders. Nonetheless, I argue that arbitration rules should default toward institutional selection of all arbitrators.
Switching the default nudges parties that can’t take full advantage of the arbitrator selection game—due to inexperience, lack …
States Should Legalize Online Casinos To Discourage Consumers From Playing At Offshore Cryptocurrency Casinos, Generate Tax Revenue, And Increase Consumer Protection,
2025
Florida International University College of Law
States Should Legalize Online Casinos To Discourage Consumers From Playing At Offshore Cryptocurrency Casinos, Generate Tax Revenue, And Increase Consumer Protection, Cole Clark
FIU Law Review
No abstract provided.
Individual Academic Freedom And The Current Forces Of Economics And Technology,
2025
Indiana University School of Law
Individual Academic Freedom And The Current Forces Of Economics And Technology, George R. Wright
FIU Law Review
There are always a number of cultural constraints on higher education institutions. Such cultural constraints always matter. But sometimes, as in our day, such constraints are especially severe. These constraints are broadly economic; more specifically market-based; and technological in nature. They operate on public and private universities and on law schools in particular. Our concern herein is for such constraints in the many cases in which a faculty member’s speech on some matter of public interest arguably impairs a legitimate interest of the employer-university or law school. The weight of the educational institution’s interests in such academic speech cases is, …
Confronting The Challenges Of Regulating Artificial Intelligence,
2025
West Virginia University
Confronting The Challenges Of Regulating Artificial Intelligence, Amy B. Cyphert
FIU Law Review
Public opinion polls conclude that the American public is in favor of regulating artificial intelligence (“AI”), and many technology companies publicly claim that they would welcome regulation. And yet the United States has struggled to enact federal comprehensive AI regulations beyond a short-lived Executive Order. Why? Part I of this Article explains why regulating AI is so difficult, focusing on six key reasons: AI is a global issue; AI is not one discrete issue; AI is developing at a speed that is unprecedented; lawmakers largely lack the technical expertise effective AI regulation requires; the stakes of getting the regulation wrong …
Nevada’S Blockchain Gamble: Can A State Embracing Web3 Technology Lead Probate Courts Into The Digital Age?,
2025
FIU Law
Nevada’S Blockchain Gamble: Can A State Embracing Web3 Technology Lead Probate Courts Into The Digital Age?, Ariel Sweeney
FIU Law Review
Probate stands as a bastion of legal formalism, seemingly resistant to the transformative currents of digital innovation that have swept through other domains of American law. While financial transactions, real property conveyances, and contract execution have increasingly begun exploring the use of Web3 technologies such as blockchain and smart contracts, estate and probate law remain tethered to paper-based procedures and rigid execution requirements. Nevada was the first state to provide legal support for Web3 technology, amending its Uniform Electronic Transactions Act statutes in 2017 to recognize blockchain-based transactions as valid and judicially enforceable. Yet despite this progressive legislative framework, the …
Foundations For Platform Liability,
2025
Boston University School of Law
Foundations For Platform Liability, Kathryn E. Spier, Rory Van Loo
Faculty Scholarship
From spreading misinformation to selling deadly products, bad actors use technology platforms to their advantage while causing devastating harms to privacy, health, and even democracy. Despite their central role in enabling these bad actors, the platforms almost entirely escape liability. This legal immunity is purportedly grounded in economics. From the beginning, courts and legislatures feared that liability would chill innovation, growth, and user access. They also speculated that platforms have sufficient market incentives to voluntarily police bad actors, making liability unnecessary.
Whereas many scholars have argued that platform immunity is blind to justice, this Article shows that it is also …
Ai-Driven Branding: Trademark Law Implications Of Automated Creativity,
2025
Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center
Ai-Driven Branding: Trademark Law Implications Of Automated Creativity, David J. Looney
Touro Law Review
The rapid advancement of Artificial Intelligence (“AI”), particularly generative AI systems like OpenAI’s ChatGPT and DALL-E, has introduced novel challenges to trademark law, which have remained largely unchanged since the Lanham Act of 1946. While trademark law has evolved to address such issues as dilution, international registration, and cybersquatting, the emergence of AI-generated con[1]tent capable of producing words, phrases, logos, and symbols raises significant concerns about infringement and dilution of existing trademarks. This Note examines the intersection of AI and trademark law, exploring the historical and current frameworks of both fields, the legal dilemmas posed by AI’s ability to generate …
And The Oscar For Best “Original” Screenplay Goes To . . . Chatgpt: Does The Use Of Ai In Scriptwriting Devalue Hollywood Writers?,
2025
Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center
And The Oscar For Best “Original” Screenplay Goes To . . . Chatgpt: Does The Use Of Ai In Scriptwriting Devalue Hollywood Writers?, Harrison Stern
Touro Law Review
No abstract provided.
The Failed Experiment Of §230 Of The Communications Decency Act: How It Facilitates Exploitation And How It Must Be Reformed,
2025
The Catholic University of America, Columbus School of Law
The Failed Experiment Of §230 Of The Communications Decency Act: How It Facilitates Exploitation And How It Must Be Reformed, Mary Graw Leary
Scholarly Articles
Two truths coexist: The Internet has brought with it tremendous changes for learning, connection, and business; and the Internet and other digital platforms have led to an unprecedented exploitation of children on a scale never before imagined. This is due in large part to §230 of the Communications Decency Act – the law which tech platforms have perverted to immunize them from liability for their activity which causes extreme harm. This duality has led to a current vigorous debate about whether this 1996 law has any value in the 21st Century.
This article answers that question with a resounding no, …
Regulating Uncertainty: Loot Boxes In The Gaming Metaverse,
2024
Vanderbilt University Law School
Regulating Uncertainty: Loot Boxes In The Gaming Metaverse, Anthony Chen
Richmond Journal of Law & Technology
Loot boxes are an increasingly widespread monetization model in video games that utilize random chance when dispensing items. Their implementation and use may result in significant harm to consumers. At the same time, loot boxes confer many benefits to game companies and gamers that should factor into their regulation. These harms and benefits may not be apparent at first glance, so it is necessary to consider loot boxes contextually within their game and the broader community to have a proper holistic analysis of their effects. Their unique and varying design makes them a challenge to place within a single established …
Going Generic: A Linguistics Approach To Genericide In Trademark Law,
2024
Brigham Young University Law School
Going Generic: A Linguistics Approach To Genericide In Trademark Law, James A. Heilpern, William G. Eggington, Earl Kjar Brown, Zachary D. Smith
BYU Law Review
This Article examines the phenomenon of trademark genericide—the process by which once-protected brand names like “escalator” and “trampoline” lose their legal status by becoming synonymous with entire product categories. Traditional methods used by courts to assess genericide, such as consumer surveys and dictionary definitions, are often criticized for their subjectivity and lack of scientific rigor. In response, this Article introduces corpus linguistics as a more reliable, data-driven alternative for determining whether a trademark has become generic.
By analyzing real-world language usage through large corpora, corpus linguistics can track the public’s shifting perceptions of a trademark over time. Using case studies …
The Constitutional Case Against State-Controlled Fact-Checking: A Case Comment On Kunal Kamra V. Union Of India,
2024
National Law School of India University
The Constitutional Case Against State-Controlled Fact-Checking: A Case Comment On Kunal Kamra V. Union Of India, Abhinav Ravi, Aravind Sundar
National Law School of India Review
The Bombay High Court in Kunal Kamra v Union of India struck down the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, which had established a centralised fact-checking unit to issue takedown orders against social media posts that were identified as “fake or false or misleading”. The Rules threatened the safe harbour protection of social media intermediaries for failing to adhere to such takedown orders. The Court held that the establishment of the fact-check unit violates the rights of free speech, profession and equality under the Indian Constitution. This article explores the free speech implications of …
Data Scraping For Generative Ai—To What Extent?,
2024
Brooklyn Law School
Data Scraping For Generative Ai—To What Extent?, Jae Yeon Cecilia Kim
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
Generative AI platforms are developed by scraping data from other platforms. This raises complex copyright infringement issues that are yet to be resolved. Courts have attempted to address these problems using the fair use doctrine, which evaluates four factors to determine whether a use infringes on copyright: (1) the purpose and character of the use, (2) the nature of the use, (3) the amount and substantiality of the copyrighted work’s use, and (4) the impact of the use on the market for the original work. Despite efforts to apply this long-established doctrine, challenges persist, including difficulties in identifying the copyright …
A Call For Statutory Reform: Online Marketplaces That Profit From Product Sales Should Be Held Strictly Liable As Sellers,
2024
Brooklyn Law School
A Call For Statutory Reform: Online Marketplaces That Profit From Product Sales Should Be Held Strictly Liable As Sellers, Mark Anderson
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
Today, Americans purchase roughly 16% of all consumer goods through online marketplaces such as Amazon. While traditional brick-and-mortar retailers that sell defective products are strictly liable for harm caused by those products, online marketplace retailers, which serve analogous roles in defective product sales, can often evade liability entirely. Amazon, for instance, is immune from liability for product defects in more than 60% of sales conducted on its website in almost every state. This Note explains why online marketplaces that profit from defective product sales should be strictly liable for harm those products cause, and why courts often refuse to hold …
