Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
2026
Universitas Indonesia
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn),
2026
Universitas Indonesia
Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya),
2026
Universitas Indonesia
Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara,
2026
Universitas Indonesia
Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court,
2026
Universitas Indonesia
Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential),
2026
Universitas Indonesia
Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati,
2026
Universitas Indonesia
Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, F.X. Adji Samekto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global,
2026
Universitas Indonesia
Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global, Eman Suparman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999,
2026
Universitas Indonesia
Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999, Satya Arinanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru,
2026
Universitas Indonesia
Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru, M. Sofyan Puiungan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dukungan Budaya Terhadap Kondisi Vlktimisasi Anggota Masyarakat Pendukung Budaya,
2026
Universitas Indonesia
Dukungan Budaya Terhadap Kondisi Vlktimisasi Anggota Masyarakat Pendukung Budaya, Adrianus Meliala
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologlsnya,
2026
Universitas Indonesia
Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologlsnya, Sulistyowati Lrianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Desentralisasl Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsl Negara,
2026
Universitas Indonesia
Desentralisasl Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsl Negara, Edie Toet Hendratno
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb),
2026
Universitas Indonesia
Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb), Sri Setianingsih Suwardi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Adjudicating Fake News,
2026
Georgetown University Law Center
Adjudicating Fake News, Filippo Lancieri, Caio Mario Da Silva Pereira Neto, Rodrigo Moura Karolczak, Barbara Marchiori De Assis
Georgetown Law Faculty Publications and Other Works
On July 30, 2025, U.S. President Donald Trump imposed 50% tariffs on imports from Brazil and sanctioned a sitting Brazilian Supreme Court Justice, both partially because of Brazil’s online content moderation decisions. This is an extreme, but not an isolated event: worldwide, legislators and regulators struggle to craft public policies that address problems of disinformation and online harassment while protecting the freedom of expression—leading to increasing international confrontations. One key question in content moderation is content adjudication—or who is responsible for deciding what type of speech violates the law and should be taken down (or not). This article contributes to …
A Constitutional Black Box: Critically Assessing The Constitutional And Algorithmic Implications Of The Netchoice Cases,
2026
Colby College
A Constitutional Black Box: Critically Assessing The Constitutional And Algorithmic Implications Of The Netchoice Cases, Sam Merkatz
Bates College Undergraduate Law Review
In 2024, the Supreme Court of the United States jointly heard Moody v. NetChoice, LLC and NetChoice, LLC v. Paxton, cases challenging Florida and Texas statutes that restricted the capacity of social media platforms to moderate content. While remanding the cases, the Court reaffirmed that content moderation and curation qualify as protected expression under the First Amendment. This paper critically assesses the Court's majority opinion and its nonbinding dicta regarding the expressive nature of algorithmic moderation.
Specifically, drawing on Justice Alito’s concurrence in judgement only, this paper argues that the Court fails to account for fundamental differences between traditional …
