Human Rights Law Commons^™

The Position Of The United States Of America Vis-A-Vis The Question Of Western Sahara: Assessing The Role Of Think Tanks In The Conflict, Hamid Baadeche

Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports (ETD)

ABSTRACT

The Position of the United States of America Vis-à-vis the Question of Western Sahara: Assessing the Role of Think Tanks in the Conflict

Hamid Baadeche

Think tank organizations, particularly in the United States, have become a prominent feature of the political landscape. They act as advocates for specific policies that they consider beneficial for the country or a particular societal group. They function as a primary source of information, which they then aim to transform into well-informed policies and sound decisions. They are referred to as "the revolving doors," "idea brokers," and "idea factory." As such, their foremost objective …

Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The implementation of strikes by doctors is a complex phenomenon with significant implication that give rise to ethical dilemma. Doctors have a responsibility to provide health services, so that a strike can endanger the health care system. On the other hand, doctors also have the right to fight for fair and decent working conditions. In view of these problems, this study has two (2) problem formulations, how the legal regulations regarding the actions of doctors who go on strike and how the ethical responsibilities of doctors who go on strike. This study uses a normative legal research method that …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Rights As Remedies: Using Latin American Legal Channels To Halt U.S. Border Externalization, Natalie Lerner

Lewis & Clark Law Review

The first Trump Administration saw intense border crackdowns and a ramping up of restrictions on asylum. While some of these policies shifted under President Biden, many were recreated under new names. The second Trump Administration has functionally closed the border and deported asylum seekers to third countries such as Costa Rica and Panama, leaning heavily on Latin American countries to accept expelled migrants. As U.S. courts fail to preserve asylum law domestically, international law, as integrated into the constitutions of Latin American countries, can provide a valuable litigation tool to block those countries from participating in the U.S. border externalization …

Rectifying The Rome Statute And Draft Articles On Prevention And Punishment Of Crimes Against Humanity To Include The Slave Trade, Jocelyn Getgen Kestenbaum

Articles

The slave trade is commonly misperceived as a historical crime. Yet, the scourge of the slave trade is present throughout the world today. Combatting these ongoing atrocity crimes is essential to ensure that human rights are upheld by the international community. The crime of the slave trade fills an impunity gap, especially in light of recentharms perpetuated by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) against the Yazidi in Iraq. Revitalization of the conceptualization of the slave trade as a crime under international law might ensure greater enforcement of one of the oldest core international crimes. Critical proposed amendments …

Mapping Human Rights Obligations In Investment Treaty Arbitration: Decoupling By Tribunals, Animesh Das

Indian Journal of International Economic Law

The progressive approach of investment arbitration tribunals in some recent cases represents a gradual development in reconciling human rights law and international investment law. This position finds support in recent scholarly literature, through analyses of cases such as Urbaser, Bear Creek Mining and David Aven. What if the reality is otherwise? For decades, investment arbitral tribunals have maintained a grey area governing the relationship between human rights law and international investment law. The institutional caution has resulted in the decoupling of these two normative orders. Consequently, investment treaty arbitrations face a legitimacy deficit in their ability to uphold human rights …

Exclusion Within Inclusive Education Policy: The Challenges Facing Urban Refugees In Accessing Education In Thailand, Mst Umme Habiba Fahmina Karim Dr.

Indonesia Law Review

Despite Thailand’s adoption of the Education for All policy in 2005, which grants all children, including refugees, access to free public education, refugee children largely remain excluded. Camp-based refugees attend informal, unrecognized education programs, while urban refugee children are categorised with migrant children in enrollment data. In 2023, only 34% of legal migrant children were enrolled in public schools, while refugees—often classified as "illegal migrants"—are either left out or attend unofficial community schools. This study examines the gap between policy and practice by exploring the experiences of urban refugees and perspectives of key stakeholders, including refugees, government agencies, and humanitarian …

Participation Of Trans-Women In Females' Sports Competitions: Fairness Vs. Rights To Participating In Sports?, Muhamad Dzadit Taqwa, Valentino Rafael Carofin, Stefanie Gloria, Alvin Tjiang

Indonesia Law Review

A trans-woman is someone who is biologically male at birth and then undergoes gender-affirming surgery, which can include genital feminization surgery, or may not undergo gender-affirming surgery but undergoes other therapies such as cross-sex hormone therapy or other physical organ surgeries apart from genital surgery, in order to be identified as a woman. The participation of trans-women in females' sports has sparked a debate, addressing issues of fairness on one side and transgender rights to participate in sports on the other. The fairness argument is based on the physical advantages that males have when competing against females. Generally, male athletes …

Rethinking The Application Of Formal And Informal Justice Responses To Conflict Related Sexual Violence In Uganda, Josephine Ndagire

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

Nearly sixteen (16) years since the "Agreement on Cessation of Hostilities Between the Government of the Republic of Uganda and Lord’s Resistance Army/Movement" (Juba Peace Agreement), accountability mechanisms envisaged therein have hardly provided meaningful redress, if at all, to victims of conflict-related sexual violence (CRSV). The peace negotiations took place shortly after the ICC issued arrest warrants for top commanders of the Lord’s Resistance Army (LRA) who insisted on being tried at home. In a bid to balance the demands of peace and justice, a local accountability mechanism was agreed. The mechanism would work parallel to traditional justice mechanisms in …

Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

The Srebrenica genocide has been the subject of multiple legal proceedings against various actors before different courts, at both the national and international level. Amongst others, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has sentenced various individual perpetrators, the International Court of Justice has ruled on the responsibility of the Serbian state, and Dutch courts have been asked to rule on the liability of the Dutch state and the United Nations. This raises the following question: to what extent have multiple adjudicatory mechanisms across legal regimes managed to deliver accountability for the Srebrenica genocide and what are the remaining …

If Only Justice Could Heal Or Make Whole: Hard Lessons From Rwanda’S Legal Responses To Genocide And Mass Atrocity, Gerald Gahima

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

My reflections on the limits of legal responses in Rwanda stem from both academic and lived experience. I served as Rwanda’s Deputy Minister of Justice (1996–1999), Prosecutor General (1999–2003), and Deputy Chief Justice (2003–2004) during the period after the genocide. In those roles, I had access to a large volume of information drawn from policy- making roles, case files of members of my staff, as well as my own fieldwork relating to the suffering of victims of the genocide. While I obviously believe that justice for those crimes is not in vain, my work with survivors left me with an …

Global Human Rights Sanctions: How Can They Contribute To Addressing Mass Atrocities?, Yifan Jia

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

Global Human Rights Sanctions (GHRS) have been used in over 30 countries as a mechanism for imposing unilateral human rights sanctions on individual perpetrators. Despite the hundreds of specific sanctions that have been imposed globally, there remains a lack of understanding about how these measures function on gross human rights violations. This article seeks to explore how GHRS, as an emerging human rights mechanism, contributes to addressing mass atrocities. I categorize the functions of GHRS into two phases: post-atrocity and pre-atrocity. In the post-atrocity phase, I identify three primary objectives asserted by sanctioning states: punishing perpetrators, promoting behavioral change, and …